DINAMIKA SENGKETA PILKADA: POSISI HUKUM KPU KOTA SEMARANG DALAM PENANGANAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

• Vincentius Denata Kristian

  Fakultas Hukum, Universitas PGRI Semarang Indonesia

  Author

Ari, E. A., Jiwantara, F. A., Koynja, J., Sony, E., Penelitian, A., & Kunci, K. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Pilkada di Indonesia The Role of the Constitutional Court in Resolving Regional Election Disputes in Indonesia. Jurnal Kolaboratif Sains, 7(12), 4790–4794. https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6657

Bani, A., Soepadmo, N. R., & Pidada, I. B. A. (2024). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung. Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora, 1(3), 232-245.

Casandra Gultom, H., Made, I., & Dirgantara, B. (2022). The Phenomenon of Increasing Political Participation in the 2020 Major Election of Semarang with One Candidate Pair in Political Marketing Perspective. Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal), 5(2), 8478–8492. https://www.bircu-journal.com/index.php/birci/article/view/4628

Dikri Purnama, M., & Rosidin, U. (2025). Dinamika Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Implikasinya Terhadap Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum, 3(2), 226–246. https://doi.org/10.70308/adagium.v3i2.112

Gultom, H. C. (2026). The Mediating Role of Political Innovation Capacity in the Influence of Proactive Market Orientation on Voter Participation in Indonesia.

Henry Casandra, G. (2021). Ada Apa Dengan Plwkt Smg 2020. In : KPU Kota Semarang, (Vol. 2).

Ilyas, A. S. K. (2026). Buku Ajar Hukum Pemilu & Pilkada Langsung. Gordean Pena. 1–2.

Komisi Pemilihan Umum. (2024a). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Komisi Pemilihan Umum. (2024b). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. 1–115.

Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang. (2024). Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 1801 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Semarang Tahun 2024.

Lestari, E., Hertanto, H., & Kurniawan, R. C. (2021). Strategi KPU Kota Metro Dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu Pada Pemilu 2019. INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global, 2(1), 21–32. https://doi.org/10.24853/independen.2.1.21-32

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2022). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022. Implementation Science, 39(1), 1–15.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 199/PHPU.WAKO-XXIII/2025 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024. 6(6), 6.

Republik Indonesia. (2015). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. 151, 10–17.

Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Ministry of the State Secretariat of the Republic of Indonesia, 1–90.

Tamami, S. Z., & Anggoro, A. D. (2022). Strategi Manajemen Komunikasi Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Pacitan dalam Pengelolaan Naskah Dinas Melalui Aplikasi SIDAKU (Sistem Integrasi dan Dokumentasi Arsip Hukum). JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), 6(4), 2695–2702. https://doi.org/10.36312/jisip.v6i4.3916/http

Wenggar, B., Saputra, A. D., Dewi, F. R., & Yusuf, O. G. I. (2024). Reformasi Hukum: Tinjauan Kritis Tentang Pembentukan Peradilan Khusus Penyelesaian Sengketa Pilkada. 2(85), 306–312.

• PDF