LENTERA PASTO: INOVASI PELAYANAN HAK INTEGRASI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
- Authors
-
-
Haris Yoga Saputra
Jurusan Ilmu Pemasyarakatan, Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan IndonesiaAuthor -
Rheindra Wira Wicaksana
Jurusan Ilmu Pemasyarakatan, Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- pemasyarakatan, warga binaan, hak integrasi, inovasi pelayanan, pelayanan publik
- Abstract
- Pelayanan informasi merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan karena berhubungan langsung dengan pemenuhan hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Permasalahan yang masih dijumpai di Lapas Kelas IIA Purwokerto meliputi rendahnya pemahaman WBP mengenai hak integrasi, perhitungan masa pidana, persyaratan administrasi, serta tahapan pembinaan yang harus dilalui sebelum memperoleh hak tersebut. Kondisi tersebut mengakibatkan tingginya pertanyaan berulang kepada petugas, munculnya miskomunikasi, serta belum optimalnya efektivitas pelayanan informasi. Program LENTERA PASTO (Layanan Edukasi dan Informasi Terpadu Lapas Kelas IIA Purwokerto) dikembangkan sebagai inovasi pelayanan berbasis edukasi melalui penyediaan media informasi, layanan konsultasi, dan pendampingan administrasi bagi WBP. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif yang meliputi identifikasi permasalahan, koordinasi dengan petugas, penyusunan media edukasi, sosialisasi program, pelayanan konsultasi individual, serta monitoring dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan terbentuknya Pojok Layanan LENTERA PASTO, tersedianya media edukasi yang komunikatif, meningkatnya akses informasi mengenai hak integrasi, serta meningkatnya efektivitas pelayanan informasi kepada WBP. Program ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan transparansi pelayanan pemasyarakatan dan berpotensi direplikasi pada satuan kerja pemasyarakatan lainnya.
- References
-
1. Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
2. Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
3. Dwiyanto, A. (2018). Manajemen Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
4. Miles, M.B., Huberman, A.M. and Saldaña, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. 3rd edn. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
5. Moleong, L.J. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
6. Parasuraman, A., Zeithaml, V.A. and Berry, L.L. (1988). 'SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality', Journal of Retailing, 64(1), pp. 12-40.
7. Prasetyo, D. and Rahmawati, L. (2021). 'Peran Media Edukasi dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik', Jurnal Manajemen Pelayanan Publik, 5(1), pp. 45-56.
8. Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
9. Sari, R., Arifin, A. and Kurniawan, D. (2023). 'Transparansi Informasi Hak Warga Binaan sebagai Upaya Peningkatan Kepercayaan terhadap Lembaga Pemasyarakatan', Jurnal Ilmu Pemasyarakatan Indonesia, 17(2), pp. 102-116.
10. Zeithaml, V.A., Bitner, M.J. and Gremler, D.D. (2018). Services Marketing: Integrating Customer Focus Across the Firm. 7th edn. New York: McGraw-Hill Education.
- Downloads
- Published
- 2026-09-27
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Dave Junio Revaldo, Keiza Jade Mahardika Adji Putra, Natasha Olivia, ANALISIS YURIDIS PRAPERADILAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- I Dewa Gede Aditya, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DARI PRAKTIK PENAGIHAN PINJAMAN ONLINE YANG MELANGGAR HAK PRIVASI: STUDI LITERATUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Daniel Reynaldi Lumban Tobing, Reposisi Hubungan Kerja Mitra Kemitraan Digital dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: Perlindungan Hak Pengemudi Ojek Online dan Pekerja Gig , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Kayladiva Hasan, Dede Agus, Mujadiddah Aslamiyah, Perlindungan Hukum terhadap Hak Keperdataan Anak dalam Pengangkatan Anak secara Privat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Njk) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ken Sofya Arini, PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM LAPORAN KEBERLANJUTAN PERUSAHAAN PUBLIK DITINJAU MELALUI TEORI KEPASTIAN HUKUM (Perbandingan Peraturan Indonesia Dan Belanda) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muthia Rahma Khairany, PRINSIP THE BEST INTEREST OF THE CHILD DALAM PENENTUAN HAK ASUH ANAK AKIBAT KELALAIAN NAFKAH DAN REMARRIAGE ORANG TUA (STUDI PUTUSAN PA PROBOLINGGO NOMOR 139/PDT.G/2025/PA.PROB) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- I Dewa Gede Aditya, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DARI PRAKTIK PENAGIHAN PINJAMAN ONLINE YANG MELANGGAR HAK PRIVASI: STUDI LITERATUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ilham Rusting, Lukman Hakim, Melanie Pita Lestari, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGELOLAAN LIMBAH INFEKSIUS DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Danang Alvianto, Yusuf Gunawan, HUKUMAN MATI UNTUK KORUPTOR: ANALISIS FILSAFAT HUKUM DAN PENERAPANNYA DALAM UNDANG -UNDANG INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhamad Deni Saputra, PENERAPAN HUKUM PROGRESIF TERHADAP RATIO DECIDENDI HAKIM PADA PENETAPAN JOINT CUSTODY DALAM PERKARA HAK ASUH ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.