Tinjauan Yuridis Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Banten oleh Partai NasDem
- Authors
-
-
Firasyan Nafhan Haqqa
Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa, Serang, Banten, IndonesiaAuthor -
M. Nassir Agustiawan
Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa, Serang, Banten, IndonesiaAuthor -
Aris Setyanto Pramono
Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa, Serang, Banten, IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- Penggantian Antar Waktu, DPRD, Partai Politik, NasDem, Hukum Tata Negara
- Abstract
- Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu mekanisme pemberhentian anggota DPRD sebelum berakhirnya masa jabatan. Dalam sistem demokrasi perwakilan, proses PAW memiliki keterkaitan dengan kedudukan partai politik, anggota DPRD sebagai wakil rakyat, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan partai politik dalam mengusulkan Penggantian Antar Waktu anggota DPRD serta menganalisis mekanisme Penggantian Antar Waktu H. Suryadi Nian, S.Sos sebagai anggota DPRD Provinsi Banten oleh Partai NasDem. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partai politik memiliki kewenangan untuk mengusulkan Penggantian Antar Waktu anggotanya di DPR dan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam kasus H. Suryadi Nian, S.Sos, proses penyelesaian perselisihan tidak terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme internal Partai NasDem melalui Mahkamah Partai. Perkara kemudian diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dilanjutkan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sedangkan upaya kasasi diajukan kepada Mahkamah Agung. Pada akhirnya, proses penyelesaian tersebut berlangsung hingga akhir masa jabatan H. Suryadi Nian, S.Sos pada 28 Agustus 2019 sehingga PAW tidak terlaksana karena sisa masa jabatan kurang dari enam bulan.
- References
-
Amir, Makmur dan Reni Dwi Purnomosari. Lembaga Perwakilan Rakyat. Cet. ke-1. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
Asshidiqie, Jimly. Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi. Cet. ke-3. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
Azed, Abdul Bari dan Makmur Amir. Pemilu dan Partai Politik di Indonesia. Cet. ke-1. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2005.
BC, Elections. Report of the Chief Electoral Officer on the Recall Process in British Columbia. British Columbia: National Library of Canada Cataloguing in Publication Data, 2003.
Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi. Cet. ke-2. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
Mamudji, Sri. et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
Marbun, B. N. DPR-RI Pertumbuhan dan Cara Kerjanya. Cet. ke-1. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
Meyer, Thomas. Demokrasi: Sebuah Pengantar Untuk Penerapan. Cet. ke-1. Jakarta: d'print communication, 2002.
Napitupulu, Paimin. Peran dan Pertanggungjawaban Dewan Perwakilan Rakyat. Cet. ke-1. Bandung: PT. Alumni Bandung, 2005.
Pakpahan, Muchtar. DPR-RI Semasa Orde Baru. Cet. ke-1. Jakarta: 1994.
Parliament and Constitution Centre. Recall Elections. Parliament and Constitution Centre: 2011.
Rousseau, Jean Jacques. Perihal Kontrak Sosial atau Prinsip Hukum Politik [Du Contract Social]. Diterjemahkan oleh Rahayu Surtiati Hidayat dan Ida Sundari Husen. Jakarta: Penerbit Dian Rakyat, 2010.
Saragih, Bintan R. Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia. Cet. ke-1. Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 1988.
Soehino. Ilmu Negara. Cet. ke-1. Yogyakarta: Liberty, 1980.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Cet. ke-9. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Cet. 3. Jakarta: UI-Press, 2006.
Soltau, Roger H. An Introduction to Politics. Cet. ke-5. Great Britain: Lowe and Brydone, 1960.
Tambunan, A.S.S. Pemilihan Umum di Indonesia dan Susunan & Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Cet. ke-1. Jakarta: Binacipta, 1986.
Tim Pengajar Mata Kuliah Ilmu Negara. Buku Ajar Ilmu Negara. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007.
Tim Politik Dalam Negeri. Peran Politik DPR-RI Pada Era Reformasi. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jenderal DPR-RI, 2001.
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-09-22
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Ita Nur Fida, Kristina Sulastri, Humiati, ANALISIS YURIDIS DAMPAK PERKAWINAN ANAK DI BAWAH TANGAN TERHADAP PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ramanda Faik Hilmi Najib, REKONSTRUKSI BEBAN PEMBUKTIAN DALAM NON -CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Daniel Reynaldi Lumban Tobing, Reposisi Hubungan Kerja Mitra Kemitraan Digital dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: Perlindungan Hak Pengemudi Ojek Online dan Pekerja Gig , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zulkifli Ismail, Zakia Syarika Zulkifli, REKONSTRUKSI KEBIJAKAN NEGARA DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK KERJA PENYANDANG DISABILITAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nabila Cynta, Sariyah, Efriyanto, INTERPRETASI HUKUM ATAS MAKSIMAL BESARAN BUNGA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 89 K/PDT/2025) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ken Sofya Arini, PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM LAPORAN KEBERLANJUTAN PERUSAHAAN PUBLIK DITINJAU MELALUI TEORI KEPASTIAN HUKUM (Perbandingan Peraturan Indonesia Dan Belanda) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Salman Alfarisi, Widhi Cahyo Nugroho, PENGATURAN DISKUALIFIKASI PASANGAN CALON PADA TAHAPAN AKHIR PILKADA DAN KEABSAHAN CALON TUNGGAL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yuke Julian Windasari, Yayu Angraeni, Ade Mulyani, Istianah, Yunita Suryani, ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM WARTAWAN TERHADAP RISIKO KRIMINALISASI PERS BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 DAN KITAB UNDANG -UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) BARU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Adelia Nelma Mutiara, PERANCANGAN KLAUSULA ALOKASI RISIKO DALAM CARBON CREDIT PURCHASE AGREEMENT PASCA PERPRES NOMOR 110 TAHUN 2025: MITIGASI RISIKO DELIVERY, VALIDITAS UNIT KARBON, DAN PERUBAHAN REGULASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Raflinov Quraisy, KEPASTIAN HUKUM PEMANFAATAN RUANG BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL DI WILAYAH PERKOTAAN (STUDI PROVINSI DKI JAKARTA DAN BALI) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.