PENCEGAHAN DAN PENANGANAN MALADMINISTRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK MELALUI EDUKASI HUKUM KEPADA MASYARAKAT
- Authors
-
-
Refania Varetta Sugiarto
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas PamulangAuthor -
Yayu Anggraeni
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas PamulangAuthor -
Daniel Pius Sinaga
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas PamulangAuthor
-
- Keywords:
- Maladministrasi, Pelayanan Publik, Edukasi Hukum, Pemberdayaan Masyarakat, Kontrol Sosial.
- Abstract
- Maladministrasi dalam pelayanan publik merupakan bentuk penyimpangan yang merugikan masyarakat dan mencederai prinsip good governance. Meskipun telah kerangka hukum seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan keberadaan Ombudsman RI, jumlah laporan maladministrasi cenderung fluktuatif dan banyak kasus yang tidak terungkap karena masyarakat enggan melapor. Fenomena ini mengindikasikan bahwa pendekatan regulatif semata tidak cukup; diperlukan pendekatan kultural melalui edukasi hukum yang masif. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pencegahan dan penanganan maladministrasi berbasis pemberdayaan masyarakat melalui edukasi hukum. Dengan menggunakan metode empiris normatif dan pendekatan konseptual, penelitian ini menganalisis hubungan antara tingkat kesadaran hukum masyarakat dengan efektivitas pengawasan pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa edukasi hukum yang terstruktur mampu mengubah paradigma masyarakat dari sikap pasif apatis menjadi partisipatif kritis. Masyarakat yang teredukasi tidak hanya mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk maladministrasi, tetapi juga memahami mekanisme pengaduan yang efektif, sehingga berfungsi sebagai social control yang preventif. Oleh karena itu, edukasi hukum harus diposisikan sebagai instrumen strategis dalam reformasi birokrasi, bukan sekadar program pelengkap. Sinergi antara Ombudsman RI, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil diperlukan untuk memperluas jangkauan edukasi hukum hingga ke tingkat desa.
- References
-
Arinanto, Satya, ‘Sosiologi Hukum Dan Penerapan Rule of Law’, Jurnal Hukum Global, 3.1 (2025), 90
Disebut], [Penulis Tidak, ‘Kerangka Evaluasi Kepatuhan Regulasi Pelayanan Publik’, Jurnal Hukum Administrasi, 6.1 (2025), 89–103
Djaman, Muhammad, Sosialisasi Hukum Dan Kesadaran Hukum Masyarakat (Jakarta: Rajawali Pers, 2018)
Golub, Stephen, ‘Beyond the Rule of Law Orthodoxy: The Legal Empowerment Alternative’, in Promoting the Rule of Law Abroad: In Search of Knowledge (Washington D.C.: Carnegie Endowment for International Peace, 2006), pp. 7–10
Hadjon, Philipus M, Hukum Administrasi Negara: Asas Legalitas Dan Kepastian Hukum (Jakarta: Kencana, 2024)
HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Rajawali Pers, 2020)
Krause, George A, and H B ‘Chip’ Corder, ‘Public Participation and Administrative Accountability: The Role of Legal Empowerment’, Administrative Theory & Praxis, 40.3 (2018), 182–85
Lubis, Todung Mulya, Partisipasi Publik Dan Rule of Law (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2023)
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Edisi Revisi Ke-15 (Jakarta: Kencana, 2023)
Miles, Matthew B, A Michael Huberman, and Johnny Saldaña, Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (Los Angeles: Sage Publications, 2020)
Nurbani, Ina, Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2017)
Penulis], [Nama, ‘Pencegahan Dan Penanganan Maladministrasi Dalam Pelayanan Publik Melalui Edukasi Hukum Kepada Masyarakat’, 2026
Soekanto, Soerjono, and Muhammad Fakhrizal, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Rajawali Pers, 2018)
Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik , 2009, p. Pasal 38-40 <https://peraturan.bpk.go.id/>
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4898, Pasal 1 Angka 6, 2008
- Downloads
- Published
- 2026-09-11
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Adam Angga Wijaya, Tri Sulistyowati, PENERAPAN ASAS KEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS (STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN USA) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dave Junio Revaldo, Keiza Jade Mahardika Adji Putra, Natasha Olivia, ANALISIS YURIDIS PRAPERADILAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dedy Anggara Saputra, Rina Tauran, Mohammad Wira Utama, Miftahudin, PENEGAKAN HUKUM KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL (Studi Kasus: 92/Pid.Sus/2023/PN Mkd) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yafet Febrian Valentino Tololiu, AKTA NOMINEE SEBAGAI CELAH HUKUM: ANALISIS KRITIS TERHADAP PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Vania Elvina Br Perangin Angin, Dede Agus, Mujadiddah Aslamiyah, ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENGGUNAAN TES DNA SEBAGAI ALAT BUKTI HUBUNGAN KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010 (Studi Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT BTN) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zulkifli Ismail, INVISIBILITAS KEKERASAN TERHADAP LANSIA: REKONSTRUKSI KRITIS ATAS KESENJANGAN REGULASI DAN PRAKTIK PERLINDUNGAN HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Arief Gunawan, Sifa Mulya Nurani, LEGITIMASI ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PENGGUGAT INTERVENSI DALAM SENGKETA WARIS MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Cahaya Pertiwi Putri Hamid, Konsinyasi sebagai Instrumen Perlindungan Hukum bagi Debitur dalam Sengketa Perikatan Perdata Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Lisa Yanti Ismail, Nur Zakiyah, Iryad Dahri, DIPLOMASI BUDAYA INDONESIA MELALUI KEBUDAYAAN SEBAGAI INSTRUMEN SOFT POWER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rasya Aika Fadhila, Diana Febri Nauli Purba, Muhammad Dzikri Sulaeman, Mahmud Aqil, PROBLEMATIKA PENGAKUAN DAN ESKESUSI PUTUSAN PERCERAIAN PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP HAK ASUH ANAK DAN NAFKAH PASCA PERCERAIAN : STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DENPASAR NOMOR 313/PDT.G/2021/PA.DPS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.