ANALISIS YURIDIS SENGKETA PEMBATALAN MEREK BERDASARKAN PERSAMAAN PADA POKOKNYA: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat No. 62/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst
- Authors
-
-
Yoseph Haribawono
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAMAuthor -
Agri Chairunisa Isradjuningtias
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAMAuthor
-
- Keywords:
- Sengketa Merek, Persamaan pada Pokoknya, First to File, Iktikad Tidak Baik, Kepastian Hukum
- Abstract
- Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kriteria 'persamaan pada pokoknya' (substantial similarity) dan implikasi prinsip first to file dalam sengketa merek di Indonesia, khususnya pada perkara Nomor 62/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst. Masalah utama dalam sengketa merek sering kali berakar pada ambiguitas penafsiran hakim terhadap kemiripan visual, fonetik, maupun konseptual yang beririsan dengan perlindungan pendaftar pertama. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sebagai pembanding, penelitian ini menggunakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 232 K/Pdt.Sus-HKI/2021 untuk menguji konsistensi ratio decidendi hakim dalam menafsirkan iktikad tidak baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem first to file memberikan kepastian formal, perlindungan hukum tetap dapat dibatalkan apabila terbukti adanya iktikad tidak baik berupa niat membonceng reputasi (free-riding). Analisis komparatif mengungkapkan adanya urgensi standarisasi parameter 'persamaan pada pokoknya' guna menghindari disparitas putusan dan menjamin keadilan bagi pemilik merek yang beriktikad baik.
- References
-
Gautama, S. (2012). Hukum Merek Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Ramli, A. M. (2004). Cyber Law dan HKI dalam Sistem Hukum Indonesia. Jakarta: Refika Aditama.
Saidin, O. (2015). Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights). Jakarta: Rajawali Pers.
Sudaryat. (2020). Hukum Kekayaan Intelektual. Bandung: Alumni.
Wiriadinata, W. (2014). Iktikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Merek di Indonesia.
Marjan Miharja, d. (2024). Legal Certainty of the First to File Principle in Trademark Registration.
Aspriola, V. &. (2022). Analisis Yuridis Pengaturan Dan Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia. Evidence Of Law , 1.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. . (2016). Indonesia: Pemerintah Indonesia.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. . (2016). Pemerintah Indonesia.
Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement). (1994). Marrakesh: World Trade Organization.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 232 K/Pdt.Sus-HKI/2021, 232 K/Pdt.Sus-HKI/2021 (Mahkamah Agung Republik Indonesia 2021).
Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor 62/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst. , 62/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst. (Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat 2024).
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-09-10
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Ramanda Faik Hilmi Najib, REKONSTRUKSI BEBAN PEMBUKTIAN DALAM NON -CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Perliyuda, ANALISIS KOMPARATIF KEWENANGAN OMBUDSMAN SEBAGAI LEMBAGA PENGAWAS PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA DAN DENMARK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mikail Abel Pratama, Anastasya Olivia Napitupulu, Jihaan Amalia, Raja Siti Jalilah Nafisah, KEGAGALAN FUNGSI PPK DAN KONSULTAN PENGAWAS SEBAGAI CELAH KERUGIAN KEUANGAN NEGARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mario Mulatua Tinambunan, Zakly Hanafi Ahmad, Aditya Romadhon, AUTHORITY-CAPACITY MISMATCH DALAM PENANGANAN PELANGGARAN ALAT PERAGA KAMPANYE: STUDI ELECTORAL GOVERNANCE BAWASLU DAN SATPOL PP KOTA JAMBI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alya Adinda, TINJAUAN PENETAPAN HAK NAFKAH IDDAH DAN MUTAH DALAM PERKARA CERAI GUGAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ACARA PERDATA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Selvyana, Nur Rahmah, ANALISIS PERLINDUNGAN HAK ATAS DATA PRIBADI PASCA BERLAKUNYA UNDANG -UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sitti Nur Hajrah, Irsyad Dhahri, KEKEBALAN DIPLOMATIK DALAM HUKUM INTERNASIONAL: HAK DAN BATASANNYA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Farouk Amir Nahdi, Hudi Yusuf, TANTANGAN PENGGUNAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DI ERA DIGITAL DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Moch. Tamzis, Abraham Yazdi Martin, Sudiman Sihotang, OPTIMALISASI KURIKULUM SEKOLAH PEMBENTUKAN PERWIRA POLRI DALAM MEMPERSIAPKAN PERWIRA UNTUK MENGHADAPI KEJAHATAN BISNIS ERA DIGITAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 12 (2025): Causa Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Aulia Ganishya Namira Poernomo, TINJAUAN TERHADAP HIPERSEKSUALITAS SUAMI SEBAGAI ALASAN POLIGAMI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.