PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KHALWAT MELALUI HUKUM ADAT (Studi Kasus di Kecamatan Indrapuri)
- Authors
-
-
Adha Faydul Qadir
Universitas AbulyatamaAuthor -
Jummaidi Saputra
Universitas AbulyatamaAuthor -
Putra Aguswandi
Universitas AbulyatamaAuthor
-
- Keywords:
- Khalwat, Hukum Adat, Penyelesaian Sengketa, Aceh
- Abstract
- Permasalahan khalwat di Aceh merupakan salah satu bentuk pelanggaran norma syariat Islam yang masih sering terjadi di masyarakat. Dalam praktiknya, penyelesaian tindak pidana khalwat tidak hanya dilakukan melalui jalur formal, tetapi juga melalui mekanisme hukum adat yang berlaku di tingkat gampong. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian tindak pidana khalwat melalui hukum adat di Kecamatan Indrapuri serta bentuk sanksi adat yang diberikan kepada pelaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparatur gampong serta studi dokumen yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kasus khalwat dilakukan melalui musyawarah adat yang melibatkan perangkat gampong, tokoh masyarakat, dan keluarga pelaku. Proses ini menekankan pada penyelesaian secara kekeluargaan dan pemulihan hubungan sosial. Adapun sanksi yang diberikan berupa denda, permintaan maaf, hingga pengusiran dari gampong, tergantung pada tingkat pelanggaran.Dapat disimpulkan bahwa hukum adat masih efektif digunakan dalam menyelesaikan kasus khalwat karena lebih mengutamakan nilai keadilan sosial dan menjaga keharmonisan masyarakat.
- References
-
Aguswandi, P. (2021). AL-AHKAM : Jurnal Syari’ah dan Peradilan Islam Vol 1 No. 2 Tahun 2021. 1(2), 88–100.
Aprilia, F. (2024). Analisis Peran Tuha Peut Terhadap Penyelesaian Sengketa Adat Pertunangan Modern di Gampong Alue Awe Kota Lhokseumawe Analysis of the Role of Tuha Peut in the Settlement of Modern Engagement Customary Disputes in Alue Awe Village , Lhokseumawe City. 4(3), 2022–2031.
Fuadi, Z. (2025). Mekanisme Penyelesaian Kasus Khalwat Secara Adat Di Kabupaten Aceh Besar The Customary Mechanism of Resolving Khalwat Cases in Aceh Besar Regence. 2(2), 179–197. https://doi.org/10.58824/jdls.v2i2.450
Intan, C., Darlian, R., & Melayu, H. A. (2025). Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Aceh Terkait Qanun Pokok - Pokok Syari ’ at Islam : Telaah Prinsip - Prinsip Siyasah Dusturiyah Implementation Of Special Autonomy In Aceh Regarding Qanun Principles Of Islamic Sharia : Examining The Principles Of Siyasah Dusturiyah. 05(01), 25–43.
Muhamad, A., Nasoha, M., Atqiya, A. N., & Maxnuun, L. (2025). Pancasila Sebagai Landasan Pembentukan Hukum Adat dalam Konteks Negara Hukum Indonesia. 2.
Syahputra, M. R., Yulis, S., & Subaidi, J. (2023). PENYELESAIANNYA MENURUT QANUN JINAYAT ACEH.
Nasution, A. Hukum Islam dan Perilaku Sosial. Medan: Universitas Sumatra Utara Press. 2020.
Sudarsono, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
Soejono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 2005.
Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif Dan R&D Bandung: Alfa Beta, 2012.
Syamsul Bahri, Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Sebagai Bagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tahun 2012.
- Downloads
- Published
- 2026-09-03
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Qusjairi, Anhar Nasution, Putra Aguswandi, Muhammad Arizka Wahyu, IMPLEMENTASI HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP) YANG MEMILIKI ALAT KOMUNIKASI PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BANDA ACEH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Wilma Silalahi, Joseph William, Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Hukum dalam Pelanggaran Perjanjian Kerahasiaan (Non-Disclosure Agreement) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Virnika Sisca Nala Farid, Lutfian Ubaidillah, ANALISIS YURIDIS SENGKETA LAHAN ANTARA MASYARAKAT DUSUN MANDIKU DENGAN PERHUTANI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Chika Dian Asmarani, Efriyanto, Nuryati Solapari, KEPASTIAN HUKUM ATAS PENGUASAAN TANAH DAN BANGUNAN BEKAS PUSAT KOPERASI UNIT DESA (PUSKUD) JAWA BARAT DI KOTA SERANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 3995 K/Pdt/2023) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Nur Aulia Sabrina, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU UMKM MELALUI PENYUSUNAN KLAUSULA DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA BISNIS DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Siti Julaeha, Selviana Afriza, Uswatun Hasanah, PENINGKATAN PEMAHAMAN HUKUM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERTANAHAN PADA DESA KERTASANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Abdurahmah Mohammed Abulmalik Albarakati, Anisa Adelia Permataasih, Muhamad Vikri, Moch. Hoerul Gunawan, UPAYA HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH LITIGASI DAN NON LITIGASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yahya Rabbi Radhiyya, Rayssa Salsabilia Putri, Tina Nurwulan, Moch. Hoerul Gunawan, EVOLUSI INSTITUSIONALISASI ARBITRASE SYARIAH: ANALISIS LEGAL-HISTORIS TRANSFORMASI BAMUI MENJADI BASYARNAS DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mia Roihana Tuzahra, Qotrun Nada Hafsah, Nindy Aulia Putri, Azzahra Nur Azizah Sukendar, ANALISIS WANPRESTASI DALAM AKAD MUSYARAKAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANDUNG NOMOR 3727/PDT.G/2025/PA.BADG) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Adelia Nelma Mutiara, REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TANAH ADAT DALAM RUU ADMINISTRASI PERTANAHAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 64/PUU-XXIV/2026: ANTARA KEPASTIAN SERTIFIKAT DAN KEADILAN SUBSTANTIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Adelia Nelma Mutiara, REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TANAH ADAT DALAM RUU ADMINISTRASI PERTANAHAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 64/PUU-XXIV/2026: ANTARA KEPASTIAN SERTIFIKAT DAN KEADILAN SUBSTANTIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.