PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KHALWAT MELALUI HUKUM ADAT (Studi Kasus di Kecamatan Indrapuri)
- Authors
-
-
Adha Faydul Qadir
Universitas AbulyatamaAuthor -
Jummaidi Saputra
Universitas AbulyatamaAuthor -
Putra Aguswandi
Universitas AbulyatamaAuthor
-
- Keywords:
- Khalwat, Hukum Adat, Penyelesaian Sengketa, Aceh
- Abstract
- Permasalahan khalwat di Aceh merupakan salah satu bentuk pelanggaran norma syariat Islam yang masih sering terjadi di masyarakat. Dalam praktiknya, penyelesaian tindak pidana khalwat tidak hanya dilakukan melalui jalur formal, tetapi juga melalui mekanisme hukum adat yang berlaku di tingkat gampong. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian tindak pidana khalwat melalui hukum adat di Kecamatan Indrapuri serta bentuk sanksi adat yang diberikan kepada pelaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparatur gampong serta studi dokumen yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kasus khalwat dilakukan melalui musyawarah adat yang melibatkan perangkat gampong, tokoh masyarakat, dan keluarga pelaku. Proses ini menekankan pada penyelesaian secara kekeluargaan dan pemulihan hubungan sosial. Adapun sanksi yang diberikan berupa denda, permintaan maaf, hingga pengusiran dari gampong, tergantung pada tingkat pelanggaran.Dapat disimpulkan bahwa hukum adat masih efektif digunakan dalam menyelesaikan kasus khalwat karena lebih mengutamakan nilai keadilan sosial dan menjaga keharmonisan masyarakat.
- References
-
Aguswandi, P. (2021). AL-AHKAM : Jurnal Syari’ah dan Peradilan Islam Vol 1 No. 2 Tahun 2021. 1(2), 88–100.
Aprilia, F. (2024). Analisis Peran Tuha Peut Terhadap Penyelesaian Sengketa Adat Pertunangan Modern di Gampong Alue Awe Kota Lhokseumawe Analysis of the Role of Tuha Peut in the Settlement of Modern Engagement Customary Disputes in Alue Awe Village , Lhokseumawe City. 4(3), 2022–2031.
Fuadi, Z. (2025). Mekanisme Penyelesaian Kasus Khalwat Secara Adat Di Kabupaten Aceh Besar The Customary Mechanism of Resolving Khalwat Cases in Aceh Besar Regence. 2(2), 179–197. https://doi.org/10.58824/jdls.v2i2.450
Intan, C., Darlian, R., & Melayu, H. A. (2025). Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Aceh Terkait Qanun Pokok - Pokok Syari ’ at Islam : Telaah Prinsip - Prinsip Siyasah Dusturiyah Implementation Of Special Autonomy In Aceh Regarding Qanun Principles Of Islamic Sharia : Examining The Principles Of Siyasah Dusturiyah. 05(01), 25–43.
Muhamad, A., Nasoha, M., Atqiya, A. N., & Maxnuun, L. (2025). Pancasila Sebagai Landasan Pembentukan Hukum Adat dalam Konteks Negara Hukum Indonesia. 2.
Syahputra, M. R., Yulis, S., & Subaidi, J. (2023). PENYELESAIANNYA MENURUT QANUN JINAYAT ACEH.
Nasution, A. Hukum Islam dan Perilaku Sosial. Medan: Universitas Sumatra Utara Press. 2020.
Sudarsono, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
Soejono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 2005.
Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif Dan R&D Bandung: Alfa Beta, 2012.
Syamsul Bahri, Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Sebagai Bagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tahun 2012.
- Downloads
- Published
- 2026-09-03
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Qusjairi, Anhar Nasution, Putra Aguswandi, Muhammad Arizka Wahyu, IMPLEMENTASI HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP) YANG MEMILIKI ALAT KOMUNIKASI PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BANDA ACEH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Wilma Silalahi, Adelia Nelma Mutiara, REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TANAH ADAT DALAM RUU ADMINISTRASI PERTANAHAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 64/PUU-XXIV/2026: ANTARA KEPASTIAN SERTIFIKAT DAN KEADILAN SUBSTANTIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rhadiatul Mardiyah, Ahmad Ihsan Al Mursalaat, Irsyad Dahri, Kedaulatan di Ujung Klik: Indonesia Menghadapi Implikasi Hukum Perdagangan Digital dalam Era RCEP , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Maharani Aura Ramadhania, Nazwa Safitri, Salshabila Talitha Putri, Tegar Muzaqi Ramadhany, Ahmad Septiansyah, Sawitri Yuli Hartati, KEKUATAN PEMBUKTIAN SCREENSHOT SEBAGAI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Agnes Widya Klarisa, Dinda Azka Aulia, Atthiyah Naura Khalisah Harahap, Aura Aisyah Najma Pasha, Indira Maharani Azzahra, Dilla Nurul Humaira, SIAC sebagai Lembaga Arbitrase Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis: Analisis Kasus Astro Nusantara International BV vs PT Ayunda Prima Mitra , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Juliansyah Prayoga, Muhammad Bagus Khoirunas, TRANSFORMASI PARADIGMA PENYELESAIAN SENGKETA ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD MELALUI MEDIASI PERADILAN (STUDI KASUS INFRASTRUKTUR JALAN RUSAK DI PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yuke Julian Windasari, Yayu Angraeni, Ade Mulyani, Istianah, Yunita Suryani, ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM WARTAWAN TERHADAP RISIKO KRIMINALISASI PERS BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 DAN KITAB UNDANG -UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) BARU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Salma Narahaubun, DAMPAK PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA AMBON TERHADAP ADVOKAT: ANALISIS SOSIO-YURIDIS DAN DINAMIKA ETIKA PROFESI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aliyah Istiqomah, UJI KEABSAHAN KLAUSULA BAKU PERJANJIAN ELEKTRONIK PAYLATER: PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS INDIKASI PREDATORY LENDING , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Stevani Valencia, Anne Gunawati, Dede Agus, ITIKAD BAIK DALAM PEMBERIAN INFORMASI OLEH PELAKU USAHA PENITIPAN HEWAN PELIHARAAN TERHADAP KONSUMEN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI DI TEMPAT PENITIPAN HEWAN MENGHOUSE KECAMATAN WARINGINKURUNG) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nadiva Hermanda, ANALISIS PENERAPAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.