REKONSTRUKSI BEBAN PEMBUKTIAN DALAM NON -CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE DI INDONESIA
- Authors
-
-
Ramanda Faik Hilmi Najib
Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Negeri SemarangAuthor
-
- Keywords:
- Perampasan Aset, NCBAF, Beban Pembuktian, Due Process Of Law, Hak Kepemilikan
- Abstract
- Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF) merupakan instrumen pemulihan aset yang memungkinkan negara memperoleh kembali aset yang diduga berasal dari tindak pidana tanpa didahului putusan pemidanaan terhadap pemiliknya. Mekanisme tersebut menawarkan efektivitas ketika pelaku meninggal, melarikan diri, tidak diketahui keberadaannya, atau proses pidana tidak dapat dilanjutkan. Namun, penggunaan NCBAF sekaligus menimbulkan persoalan serius mengenai pembebanan pembuktian, perlindungan hak kepemilikan, dan pemenuhan due process of law. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi beban pembuktian dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, menguji kesesuaiannya dengan prinsip due process of law dan perlindungan hak kepemilikan, serta merumuskan rekonstruksi beban dan standar pembuktian yang ideal. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan utama RUU bukan terletak pada keberadaan NCBAF, melainkan pada belum tegasnya standar pembuktian dan pembagian antara legal burden dan evidential burden. Rekonstruksi yang ditawarkan menempatkan negara sebagai pemegang beban hukum akhir, menetapkan standar “jelas dan meyakinkan” terhadap hubungan substantif antara aset dan tindak pidana, serta memberikan beban pembuktian faktual kepada pemilik aset secara terbatas setelah negara memenuhi ambang pembuktian awal. Model tersebut dinilai lebih mampu menyeimbangkan tujuan asset recovery dengan perlindungan hak konstitusional.
- References
-
Azwar, M. F., Karim, M. S., & Haeranah. (2022). The concept of non-conviction based asset forfeiture as a legal policy in assets criminal action of corruption. Legal Brief, 11(5).
European Court of Human Rights. (2025). Guide on Article 1 of Protocol No. 1 to the European Convention on Human Rights: Protection of property. Council of Europe.
Financial Action Task Force. (2023). Amendments to the FATF standards to strengthen global asset recovery. FATF.
Financial Action Task Force. (2024/2025). The FATF recommendations: International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation. FATF.
Hendry, J., & King, C. (2015). How far is too far? Theorising non-conviction-based asset forfeiture. International Journal of Law in Context, 11 (4), 398–411. doi:10.1017/S1744552315000269
Lekgowe, G. R. (2023). A rule of law analysis: Botswana’s non-conviction-based confiscation and forfeiture regime under the Proceeds and Instruments of Crime Act, 2014. Statute Law Review, 44(3), 1–14. doi:10.1093/slr/hmad006
Lukito, A. S. (2020). Revealing the unexplained wealth in Indonesian corporation. Journal of Financial Crime, 27(1), 29–42. doi:10.1108/JFC-11-2018-0116.
Nugraha, M. Y., Haeranah, & Azisa, N. (2023). Confiscation of assets without a criminal decision in recovering state financial losses due to crime of corruption. Legal Brief, 11(6), 3480–3492.
Stolen Asset Recovery Initiative. (2020). Asset recovery handbook: A guide for practitioners (2nd ed.). World Bank.
World Bank & Stolen Asset Recovery Initiative. (2009). Stolen asset recovery: A good practices guide for non-conviction based asset forfeiture. World Bank.
Azizah, H., Mulyadi, M., Syahrin, A., & Marlina. (2026). Guarding property, recovering assets: A constitutional court perspective on non-conviction-based asset forfeiture in Indonesia. Jurnal Konstitusi. doi:10.31078/jk2326.
Huda, M. N., Mardhatillah, S. I., Ayunisa, Q., Munjiyah, A., & Nugroho, A. E. (2025). Non-conviction-based asset forfeiture: Presumption of innocence and principle of legality perspective. Walisongo Law Review, 7 (1), 98 –112. doi:10.21580/walrev.2025.7.1.28205.
Wiwoho, S. H., Rahmah, M., Kurniawan, F., Pamoro, G. J., & Nabil, M. (2026). Legal certainty as the core principle toward non-conviction based asset forfeiture reform in Indonesia. Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, 11(1). doi:10.22373/petita.v11i1.999.
Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Republik Indonesia. (2010). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Republik Indonesia. (2025). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2026). Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana (Draf 16 Juli 2026).
Ahmad Novindri Aji Sukma. (2026). Masukan terhadap RUU Perampasan Aset 2026: Policy brief RDPU Komisi III DPR RI. Dokumen RDPU.
Maqdir Ismail. (2026). Prinsip RUU Perampasan Aset: Catatan prinsip yang harus mendapat perhatian dalam pembahasan RUU Perampasan Aset. Dokumen RDPU.
- Downloads
- Published
- 2026-09-02
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Salsabila Elmira Atha Diana, Abdul Hakam Sholahuddin, Tegoeh Tri Wiyono, DISPENSASI NIKAH AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dodi Adha Fauzi, Isnela Tuharea, Gozi Rumain, HARTA PINANGAN (HARTA MAHAR) DALAM PERKAWINAN ADAT NEGERI TENGATENGA KABUPATEN MALUKU TENGAH: ANALISIS MAZHAB HANAFI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dinda Azka Aulia, Chika Ardellia Khanza, Safa Aqila Ilzan, Aryuni Fajriah Sabrina, Chairunnisa Ardiyanti, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBUNUHAN DENGAN GANGGUAN MENTAL: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 62/Pid.B/2024/PN Adl , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nur Rahma Rais, Meka Amalia Syahrani, Rezky Amalia Putri, Kurniati, HARMONISASI KEDAULATAN ISLAM DAN KEDAULATAN RAKYAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adam Angga Wijaya, Tri Sulistyowati, PENERAPAN ASAS KEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS (STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN USA) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Denisa Sahrani, Tri Andrisman, Aisyah Muda Cemerlang, Rinaldy Amrullah, Nikmah Rosidah, ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 17/PID.SUS-ANAK/2025/PN TJK) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Assyifa Aska Kanaya, Tri Andrisman, Refi Meidiantama, Diah Gustiniati, Dita Trijayanti, TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PELAKU PENGIRIMAN PEKERJA MIGRAN ILEGAL(Studi Putusan Nomor: 293/Pid.Sus/2025/PN Tjk) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nabila Aulia Adek Putri, Amanda Aurelia Cahya Ramadhan, Qistina Syakira, Fadia Fatimatuzzahra, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN DISPENSASI KAWIN AKIBAT KEHAMILAN DI LUAR NIKAH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 396/PDT.P/2023/PA.PT) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yahya Rabbi Radhiyya, Rayssa Salsabilia Putri, Tina Nurwulan, Moch. Hoerul Gunawan, EVOLUSI INSTITUSIONALISASI ARBITRASE SYARIAH: ANALISIS LEGAL-HISTORIS TRANSFORMASI BAMUI MENJADI BASYARNAS DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Agus Yulianto, CORRELATION BETWEEN CORRUPTION WITH LAW AND GOVERNANCE IN MODERN STATES , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.