FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN CIREBON
- Authors
-
-
Triana Justitia Mahardeka
Universitas Swadaya Gunung JatiAuthor -
Sandi Nurhertiyadi
Universitas Swadaya Gunung JatiAuthor -
Hitalis Valesipa
Universitas Swadaya Gunung JatiAuthor
-
- Keywords:
- Fungsi Legislasi, DPRD, Peraturan Daerah, Otonomi Daerah
- Abstract
- Fungsi legislasi merupakan salah satu fungsi utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang diwujudkan melalui fungsi pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara kondisi ideal (kondisi ideal), yaitu pelaksanaan fungsi legislasi DPRD sesuai kewenangan, prosedur, asas pembentukan peraturan perundang-undangan, dan prinsip partisipasi masyarakat, dengan kondisi empiris (kondisi empiris) yang ditemukan selama Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon. Penelitian bertujuan menganalisis kedudukan dan kewenangan DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi serta mengidentifikasi permasalahan yang memengaruhi efektivitas pembentukan Perda. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan empiris melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan membandingkan ketentuan hukum dengan pelaksanaannya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif DPRD memiliki kewenangan dalam mengusulkan Ranperda, membahas dan menyetujui Ranperda bersama kepala daerah, serta menyusun program pembentukan Perda bersama kepala daerah. Dalam praktik, optimalisasi fungsi tersebut masih menghadapi kendala berupa kapasitas sumber daya manusia, koordinasi antarlembaga, ketersediaan data dan naskah akademik, dinamika regulasi, serta partisipasi masyarakat yang belum optimal. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan fungsi legislasi perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan, perencanaan pembentukan Perda yang berbasis kebutuhan hukum, penguatan harmonisasi dan koordinasi, serta peningkatan partisipasi publik.
- References
-
https://dprd.cirebonkab.go.id/
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
Isra, Saldi. Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
Nurdin, Arifuddin. "Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pembentukan Peraturan Daerah." Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum 23, no. 1 (2020): 53–76. https://doi.org/10.56087/aijih.v23i1.36.
Barlian, A. E. A. "Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan dalam Perspektif Politik Hukum." Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum 10, no. 4 (2016): 605–622. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no4.801.
Apriliastuti, Dwi. "Asas Demokratis dalam Legislasi Daerah: Analisis Yuridis atas Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Daerah." JIHHP: Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia 6, no. 1 (2025): 784–796. https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1.
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-08-26
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Wilma Silalahi, Nur Aulia Sabrina, KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA: INKONSTITUSIONAL BERSYARAT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP LEGISLASI NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Fikri Adhi Ardani, Siti Shalwa Lutfiah Putri Utami, Melisa Sakilatul Sarifah, PENGGABUNGAN WILAYAH JABODETABEK MENJADI PROVINSI MEGAPOLITAN SEBAGAI UPAYA SINKRONISASI KEBIJAKAN NASIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Ilham Fachreza Helmy, KEDUDUKAN DAN FUNGSI BPKAD KOTA BANDUNG DALAM SISTEM AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ahmad Bagus Fadillah, Ahmad Irzal Fardiansyah, Rini Fathonah, Maya Shafira, Aisyah Muda Cemerlang, TEORI PERAN DALAM PENDAMPINGAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) PROVINSI LAMPUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Septiani Wulandari, Meysita Arum Nugroho, ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP KEBIJAKAN PENGURANGAN BPHTB DALAM PERSPEKTIF KEADILAN HUKUM DI PROVINSI DKI JAKARTA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- M.Faisal Rahendra Lubis, Habib Almunawar Lubis, Fikri Khaikal, Raihan Ramadhana, Rajib Putra Hermawan, TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DIKAWASAN PERKOTAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 12 (2025): Causa Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Ludgerus Sixtian Artasetiade, Akbar Sayudi, TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN PEMALSUAN SURAT DALAM PROSES PENGALIHAN HAK ATAS TANAH (Studi Komparatif KUHP Lama dan KUHP Baru terhadap Putusan PN Bantul Nomor 260-264/Pid.B/2025/PN Btl) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- I Gede Agus Deva Arthamahendra, ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA LETTER OF CREDIT DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nursanti Maryanti, KESENJANGAN DAS SOLLEN DAN DAS SEIN DALAM PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF LINGKUNGAN ATAS PEMBONGKARAN BANGUNAN TANPA KEPUTUSAN FORMAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Salman Alfarisi, Widhi Cahyo Nugroho, PENGATURAN DISKUALIFIKASI PASANGAN CALON PADA TAHAPAN AKHIR PILKADA DAN KEABSAHAN CALON TUNGGAL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.