FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN CIREBON
- Authors
-
-
Triana Justitia Mahardeka
Universitas Swadaya Gunung JatiAuthor -
Sandi Nurhertiyadi
Universitas Swadaya Gunung JatiAuthor -
Hitalis Valesipa
Universitas Swadaya Gunung JatiAuthor
-
- Keywords:
- Fungsi Legislasi, DPRD, Peraturan Daerah, Otonomi Daerah
- Abstract
- Fungsi legislasi merupakan salah satu fungsi utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang diwujudkan melalui fungsi pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara kondisi ideal (kondisi ideal), yaitu pelaksanaan fungsi legislasi DPRD sesuai kewenangan, prosedur, asas pembentukan peraturan perundang-undangan, dan prinsip partisipasi masyarakat, dengan kondisi empiris (kondisi empiris) yang ditemukan selama Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon. Penelitian bertujuan menganalisis kedudukan dan kewenangan DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi serta mengidentifikasi permasalahan yang memengaruhi efektivitas pembentukan Perda. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan empiris melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan membandingkan ketentuan hukum dengan pelaksanaannya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif DPRD memiliki kewenangan dalam mengusulkan Ranperda, membahas dan menyetujui Ranperda bersama kepala daerah, serta menyusun program pembentukan Perda bersama kepala daerah. Dalam praktik, optimalisasi fungsi tersebut masih menghadapi kendala berupa kapasitas sumber daya manusia, koordinasi antarlembaga, ketersediaan data dan naskah akademik, dinamika regulasi, serta partisipasi masyarakat yang belum optimal. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan fungsi legislasi perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan, perencanaan pembentukan Perda yang berbasis kebutuhan hukum, penguatan harmonisasi dan koordinasi, serta peningkatan partisipasi publik.
- References
-
https://dprd.cirebonkab.go.id/
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
Isra, Saldi. Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
Nurdin, Arifuddin. "Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pembentukan Peraturan Daerah." Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum 23, no. 1 (2020): 53–76. https://doi.org/10.56087/aijih.v23i1.36.
Barlian, A. E. A. "Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan dalam Perspektif Politik Hukum." Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum 10, no. 4 (2016): 605–622. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no4.801.
Apriliastuti, Dwi. "Asas Demokratis dalam Legislasi Daerah: Analisis Yuridis atas Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Daerah." JIHHP: Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia 6, no. 1 (2025): 784–796. https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1.
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-08-26
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Nursanti Maryanti, KESENJANGAN DAS SOLLEN DAN DAS SEIN DALAM PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF LINGKUNGAN ATAS PEMBONGKARAN BANGUNAN TANPA KEPUTUSAN FORMAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nadia Aqilla, Taufit Hidayat Lombu, Krispinus Loin, ASPEK HUKUM PENGGUNAAN SURAT BERHARGA PADA DUNIA PERBANKAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 12 (2025): Causa Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Wilma Silalahi, Agusman, ANALISIS DAN PERANCANGAN KLAUSUL ARBITRASE DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK: STUDI KASUS SENGKETA PT MEULIGO RAYA DENGAN PT PLN (PERSERO) TAHUN 2026 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Teddy Agusman, Wahyu Fahmi Rizaldy , PERAN ANGGOTA KEPOLISIAN SUB DITPAMOBVIT (DIREKTORAT PENGAMANAN OBJEK VITAL) POLDA BENGKULU DALAM MENJAGA KEAMANAN OBJEK VITAL DI KOTA BENGKULU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 12 (2025): Causa Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Calista Azarine Larissa, RESTORASI KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP PROFESI NOTARIS PASCA PELANGGARAN KODE ETIK DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Agusman, ANALISIS DAN PERANCANGAN KLAUSUL ARBITRASE DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK: STUDI KASUS SENGKETA PT MEULIGO RAYA DENGAN PT PLN (PERSERO) TAHUN 2026 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dave Junio Revaldo, Keiza Jade Mahardika Adji Putra, Natasha Olivia, ANALISIS YURIDIS PRAPERADILAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mario Mulatua Tinambunan, Zakly Hanafi Ahmad, Aditya Romadhon, AUTHORITY-CAPACITY MISMATCH DALAM PENANGANAN PELANGGARAN ALAT PERAGA KAMPANYE: STUDI ELECTORAL GOVERNANCE BAWASLU DAN SATPOL PP KOTA JAMBI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mohamad Syam Ma'arif, Tubagus Ardi Permana, DIGITALISASI SERTIFIKAT TANAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhafiddin Nezar Yusufi, Muhammad Alaudin Fathan Ghazy, Muhammad Hamzah Al Mustofa, AMBIGUITAS DISKRESI PEMERINTAH DAERAH: INSTRUMEN EFISIENSI ATAU CELAH ABUSE OF POWER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.