PENGATURAN PENGUPAHAN TENAGA KERJA UMKM MENURUT PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN TEORI KEADILAN JOHN RAWLS
- Authors
-
-
Aditya Rizky Wijaya
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 SurabayaAuthor -
Dipo Wahyoeno H
Fakultas Hukum, Universitas Negeri SemarangAuthor
-
- Keywords:
- Pengupahan, Tenaga Kerja, UMKM, Hak Asasi Manusia, John Rawls
- Abstract
- Pengaturan pengupahan tenaga kerja di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan melalui berbagai regulasi, termasuk UU Nomor 11 Tahun 2020 dan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Penetapan upah yang terkandung dalam Pasal 90B UU Nomor 6 Tahun 2023 memberikan perlakuan khusus bagi usaha mikro dan kecil, dengan tujuan untuk menciptakan pembangunan ketenagakerjaan yang berkualitas. Melalui pendekatan ini, pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan memperluas kesempatan kerja dan memberikan peluang yang lebih besar dalam pengupahan, yang seharusnya mempertimbangkan produktivitas dan kekuatan keuangan pengusaha. Dari perspektif hak asasi manusia (HAM), pengakuan terhadap hak-hak pekerja dalam konteks pengupahan menjadi semakin penting. Instrumen hukum internasional dan nasional, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memberikan landasan bagi perlindungan hak pekerja. Melalui kebijakan afirmatif dalam pengaturan upah untuk UMKM, diharapkan akan tercipta keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha. Upah yang layak menjadi aspek vital dalam mewujudkan kehidupan yang bermartabat bagi tenaga kerja, di mana pengusaha perlu mempertimbangkan kebutuhan sosial dan fisik pekerja dalam menentukan kebijakan upah. Teori keadilan John Rawls memberikan kerangka pemikiran yang relevan dalam menganalisis pengupahan tenaga kerja. Dengan prinsip keadilan yang menekankan perlindungan terhadap yang paling tidak beruntung, penetapan upah di sektor UMKM harus mampu memenuhi kebutuhan dasar pekerja sekaligus memberikan kesempatan bagi pengusaha untuk berkembang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada masih perlu diperkuat untuk memastikan pemenuhan hak-hak pekerja, termasuk dalam hal upah yang layak, sehingga dapat mendukung keberlangsungan hidup mereka dan menciptakan lingkungan kerja yang adil dan berkelanjutan.
- References
-
Effendi, W. R. (2017). Hak Asasi Manusia: Studi Hak-hak Buruh di Indonesia Human Right: A Study About Labor Right in Indonesia. Jurnal Dimensi, 6(1).
Kusmaryanto, C. B. (2021). Hak Asasi Manusia Atau Hak Manusiawi?. Jurnal HAM, 12(3), 521-532.
Malahati, F., Jannati, P., Qathrunnada, Q., & Shaleh, S. (2023). KUALITATIF: MEMAHAMI KARAKTERISTIK PENELITIAN SEBAGAI METODOLOGI. Jurnal Pendidikan Dasar, 11(2), 341-348.
Marsono, J., Sari, M. P., & Tazkiyah Allaili, S. A. (2022). Implementasi Penetapan Upah Usaha Mikro pada CV Mulan Kencana: Tinjauan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan E-Commerce, 1(4), 35-49.
Nazmi, D. (2023). Pengaturan Pengupahan Tenaga Kerja UMKM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia. UNES Law Review, 6(2), 6918-6928.
Rohan Awati, A. N., & SH, M. (2020). Perlindungan Pengupahan bagi Pekerja Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sleman.
Sisma, A. F., & Subekti, R. Pengaturan Pengupahan Pekerja/Buruh Usaha Mikro dan Kecil Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, 11(1), 76-89.
Waruwu, M. (2023). Pendekatan penelitian pendidikan: metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kombinasi (Mixed Method). Jurnal Pendidikan Tambusai, 7(1), 2896-2910.
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-08-13
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Immanuel Putra Desian Siregar, PARAMETER IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DAN IMPLIKASI YURIDIS PEMBATALAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN AKIBAT SITA EKSEKUSI PERKARA LAIN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Novia Safitri, Naqibah Tamimah, Yunda Rahayu Nisrina, PROGRAM MAGANG DI PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA: PENINGKATAN KOMPETENSI MAHASISWA HUKUM TATA NEGARA MELALUI PRAKTIK KEMAHIRAN HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mohamad Syam Ma'arif, Tubagus Ardi Permana, DIGITALISASI SERTIFIKAT TANAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Khalisya Najwa Hariadi, Fatkhiyatur Rohmah, Nirmala Intan Cahyani, Kedudukan Anak Perempuan dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Batak Toba , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Chika Dian Asmarani, Efriyanto, Nuryati Solapari, KEPASTIAN HUKUM ATAS PENGUASAAN TANAH DAN BANGUNAN BEKAS PUSAT KOPERASI UNIT DESA (PUSKUD) JAWA BARAT DI KOTA SERANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 3995 K/Pdt/2023) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dhea Putri Ramadhani, Marza Dwi Yunita, Betris Rara Febiola, AKIBAT HUKUM TRADISI SANGKOLAN TERHADAP KEDUDUKAN AHLI WARIS DALAM SISTEM HUKUM WARIS ADAT MADURA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wijaya Tri Marta, Muhammad Mashuri, Wiwin Ariesta, PENGATURAN PERLUASAN DELIK DALAM PASAL 411 UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG -UNDANG HUKUM PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Septiani Wulandari, Meysita Arum Nugroho, ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP KEBIJAKAN PENGURANGAN BPHTB DALAM PERSPEKTIF KEADILAN HUKUM DI PROVINSI DKI JAKARTA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Salsabila Elmira Atha Diana, Abdul Hakam Sholahuddin, Tegoeh Tri Wiyono, DISPENSASI NIKAH AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Assyifa Aska Kanaya, Tri Andrisman, Refi Meidiantama, Diah Gustiniati, Dita Trijayanti, TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PELAKU PENGIRIMAN PEKERJA MIGRAN ILEGAL(Studi Putusan Nomor: 293/Pid.Sus/2025/PN Tjk) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.