PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 14/PID.SUS/2023/PN SAMARINDA

Authors

  • Putri Bintang Riani

    Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
    Author

  • Ikhwanul Muslim

    Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
    Author
DOI:
https://doi.org/10.2238/55b6zs04
Keywords:
anak, kurir narkotika, perlindungan hukum, pertimbangan hakim, sistem peradilan pidana anak
Abstract
Keterlibatan anak sebagai kurir narkotika merupakan persoalan hukum yang memerlukan perlindungan khusus karena anak tidak hanya berkedudukan sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga berpotensi menjadi korban eksploitasi jaringan peredaran gelap narkotika. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Smd terhadap anak sebagai kurir narkotika serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim telah didasarkan pada alat bukti yang sah, terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, sehingga secara prosedural telah mencerminkan perlindungan hukum represif terhadap anak sesuai UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, perlindungan hukum preventif belum diterapkan secara optimal karena ketentuan diversi tidak dapat dilaksanakan terhadap tindak pidana yang diancam pidana lebih dari tujuh tahun sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Pengakuan hakim atas kedudukan anak sebagai korban keadaan juga belum dikembangkan menjadi argumentasi hukum yang komprehensif mengenai relasi kuasa dan derajat kesalahan (schuld) anak. Dengan demikian, putusan hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, meskipun masih terdapat ruang penyempurnaan dalam pemenuhan perlindungan hukum preventif bagi anak yang dimanfaatkan sebagai kurir narkotika.
References

Aulia, D., Lelisari, & Ritonga, M. K. (2026). Pertimbangan hakim dalam pemidanaan anak pelaku narkotika: Judicial reasoning in sentencing juvenile narcotics offenders. Indonesian Journal of Law and Economics Review, 21(2), 1–21.

Azhar, A. F. (2019). Penerapan konsep keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 4(2), 209–222.

Aziz, M. F. (2023). Sanksi tindak pidana anak sebagai kurir narkotika perspektif hukum pidana Islam: Analisis Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mre [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung].

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2025, 16 April). Temui Mendikdasmen, Kepala BNN RI perkuat strategi kolaborasi penanganan narkoba di kalangan pelajar. https://bnn.go.id/temui-mendikdasmen-kepala-bnn-ri-perkuat-strategi-kolaborasi-penanganan-narkoba-di-kalangan-pelajar/

detikNews. (2025, 12 November). Kepala BNN sebut penyalahgunaan narkoba usia pelajar meningkat. https://news.detik.com/berita/d-8207172/kepala-bnn-sebut-penyalahgunaan-narkoba-usia-pelajar-meningkat

Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia. Bina Ilmu.

Hamadah, F. A. H. P. (2021). Perlindungan hukum terhadap anak yang dipekerjakan. Jurnal Legisia, 13(2), 55–68.

Hanafi. (2022). Konsep pengertian anak dalam hukum positif dan hukum adat. Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan, 6(2), 145–158.

Hukumonline. (2023, 21 Februari). 2 macam upaya hukum atas putusan pengadilan perkara pidana. https://www.hukumonline.com/klinik/a/upaya-hukum-putusan-pengadilan-lt63f361852a255/

Iskandar, T. F., & Budiman, M. (2025). Dominasi penggunaan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika dan dampaknya dalam sistem peradilan pidana Indonesia terhadap pelaku pengguna dan kurir. Jurnal Ilmiah Multidisipliner (JIM), 9(7), 289–298.

Isya, T., Azizah, N., & Novitasari, A. (2026). Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana narkotika (Studi Putusan 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kds). Literasi Hukum, 10(1), 71–86. https://doi.org/10.31002/lh.v10i1.3665

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak-Hak Anak).

Kusumawati, M. (2025). Mengenal konsep pemidanaan restorative justice dan rehabilitative justice di Indonesia dari pendekatan historis. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/baca-artikel/18009/

Prayoga, D. A., Husodo, J. A., & Maharani, A. E. P. (2023). Perlindungan hukum terhadap hak warga negara dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. Souvereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, 2(2), 185–196.

Pratiwi, D. J., & Fitriono, R. A. (2024). Pertanggungjawaban pidana terhadap kurir barang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika. JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 3(3), 210–222.

Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Smd tentang Anak sebagai Kurir Narkotika.

Republik Indonesia. (1981). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Cover Image
Downloads
Published
2026-08-11
Issue
Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Section
Articles

How to Cite

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 14/PID.SUS/2023/PN SAMARINDA. (2026). Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 16(10). https://doi.org/10.2238/55b6zs04

Similar Articles

71-80 of 350

You may also start an advanced similarity search for this article.