ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN JAMINAN PENSIUN BAGI PEKERJA SEKTOR INFORMAL BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NO. 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
- Authors
-
-
Ridwan Hardiawan
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAMAuthor -
Yana Sukma Permana
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAMAuthor
-
- Keywords:
- jaminan sosial, pekerja informal, SJSN, keadilan hukum, perlindungan sosial
- Abstract
- Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum serta Perlindungan Jamina Pensiun bagi pekerja sektor informal dalam kerangka Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004. Secara konstitusional negara berkewajiban menjamin kesejahteraan seluruh warga negara melalui jaminan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun implementasi jaminan pensiun masih berorientasi pada pekerja sektor formal. Sehingga pekerja sektor informal yang merupakan mayoritas angkatan kerja belum memperoleh akses yang setara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukan adanya ketidaksesuaian antara norma konstitusi dengan pengaturan dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, khususnya terkait penggunaan frasa 'Pekerja' dalam kepesertaan jaminan pensiun yang membatasi akses bagi pekerja informal. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan perlindungan hukum dan belum mencerminkan prinsip keadilan serta kesetaraan di hadapan hukum. Oleh karena itu diperlukan reformulasi kebijakan melalui revisi regulasi yang lebih inklusif dengan memperluas cakupan kepesertaan serta merancang skema jaminan pensiun yang fleksibel dan berkeadilan bagi pekerja sektor informal, guna mewujudkan sistem jaminan sosial yang komprehensif sesuai prinsip negara kesejahteraan
- References
-
Anwar, R. (2020). Perlindungan Jaminan Sosial bagi Pekerja Informal dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan. Jurnal Hukum Indonesia, 12(2), 145–162.
Devnia Pradia Putri. (2025). Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Kelelahan Kerja Pada Pekerja Sektor Informal. Jurnal Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga, 14975.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116.
Handayani, T. & Widodo, S. (2019). Implementasi Program Jaminan Pensiun bagi Pekerja Informal. Jurnal Sosial & Humaniora, 6(1), 33–47.
Laporan Kajian Urgensi Jaminan Pensiun Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), Perkumpulan PRAKARSA, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2024
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Kencana
Nyoman Dharma Wisesa, Jaminan Kesehatan Nasional yang Berkeadilan menuju Kesejahteraan Sosial, CV Feniks Muda Sejahtera, Sulawesi Tengah, September 2022, hal 1-2
OECD/ERIA (2025), Promoting Active Ageing in Southeast Asia, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/22849f38-en.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.
Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2024 – 2029, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2025
Ridwan Hardiawan, Rumainur Rumainur (2023), Pendanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Pembangunan Jalan Tol di Kota Depok oleh Pemerintah (Tinjauan Yuridis Aspek Kepastian Hukum Untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol Cinere – Jagorawi), UniversitasNasional, Tesis, 2023.
Saehudin, Gatos, S Widagdo (2025). Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pembayaran Hak Upah yang Diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial (Studi Kasus Putusan Nomor: 153/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bdg), STIH IBLAM, hal. 64
Teguh Prasetyo, Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum, (Bandung: Nusamedia, 2020)
Uli Parulian, Asfinawati, Gatot, Pekerja Sektor Informal Berjuang Untuk Hidup, Penerbit LBH, Jakarta, 2005
Yana Sukma Permana (2024), Penerapan Sanksi Pidana Ketenagakerjaan Terhadap Pelaku Usaha yang tidak Membayar Upah Karyawan Sesuai Hukum Ketenagakerjaan, Collegium Studiosum Journal, hal 211
Yana Sukma Permana, Hukum Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial, CV Cendekia Press, Jakarta, 2024
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-07-31
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Siti Julaeha, Selviana Afriza, Uswatun Hasanah, PENINGKATAN PEMAHAMAN HUKUM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERTANAHAN PADA DESA KERTASANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alfinusa Wiramukti, Danu Suryani, Muhammad Arsjad Yusuf, PEMBINAAN SDM POLRI DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN TERHADAP KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN DI BAGIAN SDM POLRES BOGOR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nur Rohma Juita, Abdul Ficar Hadjar, ANALISIS KOMPARASI SISTEM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN HUKUM INDONESIA DAN SINGAPURA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mikail Abel Pratama, Anastasya Olivia Napitupulu, Jihaan Amalia, Raja Siti Jalilah Nafisah, KEGAGALAN FUNGSI PPK DAN KONSULTAN PENGAWAS SEBAGAI CELAH KERUGIAN KEUANGAN NEGARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Syaifudin Amin, Ridho Siahaan, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGIRIM KONTEN BERMUATAN PORNOGRAFI MELALUI FITUR MEDIA SHARE DALAM SIARAN LANGSUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Felicia Trixie Fernanda, PENERAPAN ASAS MOTIVASI DALAM PENGUJIAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA OLEH HAKIM: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 02/G/2017/PTUN-PLG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Firasyan Nafhan Haqqa, M. Nassir Agustiawan, Aris Setyanto Pramono, Tinjauan Yuridis Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Banten oleh Partai NasDem , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Shinta Dwi Ambarwati, Rini Winarsih, Muhammad Andri, PEMBATASAN PELAKSANAAN HIBAH WASIAT KARENA HAK LEGITIME PORTIE AHLI WARIS (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2665/K/PDT/2019) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mochammad Imam Chamdillah, Ronny Winarno, Humiati, TINJAUAN YURIDIS PASAL 240 AYAT (1) HURUF E UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN LEGISLATIF DI DAERAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rinto Setiyawan, Alessandro Rey Nearson, Prayogi Restia Saputra, Rancangan Amandemen Kelima UUD 1945: Fondasi Konstitusional Agar Indonesia Menjadi Negara Super Power , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.