SEDEKAH YANG DILARANG: ANALISIS FIKIH JINAYAH TERHADAP SANKSI PEMBERI UANG PENGEMIS DALAM PERDA BALIKPAPAN NO. 1/2021
- Authors
-
-
Muhammad Iqbal Latif
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) BalikpapanAuthor
-
- Keywords:
- ta’zir, fikih jinayah, peraturan daerah, pengemis, ketertiban umum
- Abstract
- Fenomena pengemisan di ruang publik perkotaan Balikpapan menimbulkan ketegangan normatif antara anjuran bersedekah dalam ajaran Islam dan kebijakan Pemerintah Kota Balikpapan yang membatasi pemberian uang kepada pengemis, sebagaimana tercermin dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Artikel ini bertujuan menganalisis konstruksi sanksi dalam Perda tersebut serta menguji keselarasannya dengan konsep ta’zir dalam Fikih Jinayah. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan menghimpun bahan hukum primer berupa teks Perda dan bahan hukum sekunder berupa kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, antara lain pemikiran alMawardi dan Wahbah al-Zuhayli. Hasil kajian menunjukkan bahwa sanksi administratif dan pidana ringan dalam Perdaberupa teguran, denda, dan kurungan singkatsecara konseptual sejalan dengan karakteristik ta’zir, yakni hukuman yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada kebijakan ulil amri demi mewujudkan maşlahah ’āmmah, serta berorientasi ganda pada fungsi edukatif (tahdzib) dan preventif (zajr), bukan pembalasan semata. Relevansi tersebut bersifat kondisional dan hanya terjaga legitimasinya apabila disertai penyediaan kanal penyaluran sedekah resmi. Artikel merekomendasikan penguatan kerja sama Pemerintah Kota dengan lembaga amil zakat resmi sebagai kebijakan komplementer.
- References
-
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (JDIH BPK RI). (2021). PERDA Kota Balikpapan No. 01 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. https://peraturan.bpk.go.id/Details/189766/perda-kota-balikpapanno-01-tahun-2021
Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. (2017). Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2017.
Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6842.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34.
Al-Mawardi, A. al-H. (2000). Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah. Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah. (Terjemahan Indonesia: Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam, penerjemah Fadli Bahri). Darul Falah.
Al-Zuhayli, W. (1997/2011). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Jilid VII: Bab al-’Uqubat). Dar al-Fikr. (Terjemahan Indonesia oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.). Gema Insani.
Audah, A. Q. (1994). Al-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wad’i. Muassasah al-Risalah.
Ibn Taimiyyah. (t.t.). Al-Siyasah al-Syar’iyyah fi Islah al-Ra’i wa al-Ra’iyyah. Dar al-Fikr.
Marzuki, P. M. (2011). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Kencana Prenada Media Group.
Aprilsesa, T. D., Suasono, E., Aminah, S., & Abunawas, A. (2023). Politik hukum terhadap masyarakat dilarang memberi uang kepada pengemis (Studi kasus: Kota Pontianak, Kalimantan Barat). Innovative: Journal of Social Science Research, 3(5), 4477–4486. https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/4990
Hananto, U. D., & Wisnaneni, F. (2016). Pelaksanaan Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Diponegoro Law Journal , 5(3), 1–17. https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12195
Kamaludin. (2024). Tinjauan yuridis kewenangan Pemerintah Kota Samarinda menurut Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017 tentang pengemis, anak jalanan, dan gelandangan. DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya , 25(2). http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/dedikasi/article/view/8418
Dandapala.com. (2026, 3 Maret). Dekriminalisasi sebagai perubahan peraturan yang menguntungkan terdakwa . https://dandapala.com/article/detail/dekriminalisasi-sebagaiperubahan-peraturan-yang-menguntungkan-terdakwa
Hilman. (2025, 5 Mei). Satpol PP angkut gerobak pengemis di Balikpapan. Katakaltim.com. https://katakaltim.com/satpol-pp-angkut-gerobak-pengemis-di-balikpapan
- Downloads
- Published
- 2026-07-30
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Dhea Putri Ramadhani, Marza Dwi Yunita, Betris Rara Febiola, AKIBAT HUKUM TRADISI SANGKOLAN TERHADAP KEDUDUKAN AHLI WARIS DALAM SISTEM HUKUM WARIS ADAT MADURA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wulan Aulia Asa, PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PUNGUTAN PARKIR LIAR DI PASAR MARDIKA AMBON BERDASARKAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fid'a Rosin Muslim, Wilma Silalahi, AKUNTABILITAS APARAT KEAMANAN DALAM PENANGANAN KONFLIK BERSENJATA NON-INTERNASIONAL DI PAPUA: KAJIAN YURIDIS PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN HAK ASASI MANUSIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Olga Yaditya Putri, Iskandar Yusuf, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DITINJAU DARI PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ken Sofya Arini, PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM LAPORAN KEBERLANJUTAN PERUSAHAAN PUBLIK DITINJAU MELALUI TEORI KEPASTIAN HUKUM (Perbandingan Peraturan Indonesia Dan Belanda) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Agi Soma, ANALISIS YURIDIS PUTUSAN ULTRA PETITA DALAM PERKARA PIDANA: Kajian Normatif terhadap Legalitas, Legitimasi, dan Batasan Kewenangan Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mohamad Syam Ma'arif, Tubagus Ardi Permana, DIGITALISASI SERTIFIKAT TANAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rizal Abdul Munir, Asep Thobibudin Qolyubi, Danu Suryani, ANALISIS PERANAN DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA(BPD) DALAM PROSES LEGISLASI PERATURAN DESA DI KABUPATEN BOGOR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Fikri Adhi Ardani, Siti Shalwa Lutfiah Putri Utami, Melisa Sakilatul Sarifah, PENGGABUNGAN WILAYAH JABODETABEK MENJADI PROVINSI MEGAPOLITAN SEBAGAI UPAYA SINKRONISASI KEBIJAKAN NASIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhafiddin Nezar Yusufi, Muhammad Alaudin Fathan Ghazy, Muhammad Hamzah Al Mustofa, AMBIGUITAS DISKRESI PEMERINTAH DAERAH: INSTRUMEN EFISIENSI ATAU CELAH ABUSE OF POWER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.