SEDEKAH YANG DILARANG: ANALISIS FIKIH JINAYAH TERHADAP SANKSI PEMBERI UANG PENGEMIS DALAM PERDA BALIKPAPAN NO. 1/2021
- Authors
-
-
Muhammad Iqbal Latif
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) BalikpapanAuthor
-
- Keywords:
- ta’zir, fikih jinayah, peraturan daerah, pengemis, ketertiban umum
- Abstract
- Fenomena pengemisan di ruang publik perkotaan Balikpapan menimbulkan ketegangan normatif antara anjuran bersedekah dalam ajaran Islam dan kebijakan Pemerintah Kota Balikpapan yang membatasi pemberian uang kepada pengemis, sebagaimana tercermin dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Artikel ini bertujuan menganalisis konstruksi sanksi dalam Perda tersebut serta menguji keselarasannya dengan konsep ta’zir dalam Fikih Jinayah. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan menghimpun bahan hukum primer berupa teks Perda dan bahan hukum sekunder berupa kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, antara lain pemikiran alMawardi dan Wahbah al-Zuhayli. Hasil kajian menunjukkan bahwa sanksi administratif dan pidana ringan dalam Perdaberupa teguran, denda, dan kurungan singkatsecara konseptual sejalan dengan karakteristik ta’zir, yakni hukuman yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada kebijakan ulil amri demi mewujudkan maşlahah ’āmmah, serta berorientasi ganda pada fungsi edukatif (tahdzib) dan preventif (zajr), bukan pembalasan semata. Relevansi tersebut bersifat kondisional dan hanya terjaga legitimasinya apabila disertai penyediaan kanal penyaluran sedekah resmi. Artikel merekomendasikan penguatan kerja sama Pemerintah Kota dengan lembaga amil zakat resmi sebagai kebijakan komplementer.
- References
-
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (JDIH BPK RI). (2021). PERDA Kota Balikpapan No. 01 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. https://peraturan.bpk.go.id/Details/189766/perda-kota-balikpapanno-01-tahun-2021
Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. (2017). Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2017.
Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6842.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34.
Al-Mawardi, A. al-H. (2000). Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah. Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah. (Terjemahan Indonesia: Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam, penerjemah Fadli Bahri). Darul Falah.
Al-Zuhayli, W. (1997/2011). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Jilid VII: Bab al-’Uqubat). Dar al-Fikr. (Terjemahan Indonesia oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.). Gema Insani.
Audah, A. Q. (1994). Al-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wad’i. Muassasah al-Risalah.
Ibn Taimiyyah. (t.t.). Al-Siyasah al-Syar’iyyah fi Islah al-Ra’i wa al-Ra’iyyah. Dar al-Fikr.
Marzuki, P. M. (2011). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Kencana Prenada Media Group.
Aprilsesa, T. D., Suasono, E., Aminah, S., & Abunawas, A. (2023). Politik hukum terhadap masyarakat dilarang memberi uang kepada pengemis (Studi kasus: Kota Pontianak, Kalimantan Barat). Innovative: Journal of Social Science Research, 3(5), 4477–4486. https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/4990
Hananto, U. D., & Wisnaneni, F. (2016). Pelaksanaan Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Diponegoro Law Journal , 5(3), 1–17. https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12195
Kamaludin. (2024). Tinjauan yuridis kewenangan Pemerintah Kota Samarinda menurut Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017 tentang pengemis, anak jalanan, dan gelandangan. DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya , 25(2). http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/dedikasi/article/view/8418
Dandapala.com. (2026, 3 Maret). Dekriminalisasi sebagai perubahan peraturan yang menguntungkan terdakwa . https://dandapala.com/article/detail/dekriminalisasi-sebagaiperubahan-peraturan-yang-menguntungkan-terdakwa
Hilman. (2025, 5 Mei). Satpol PP angkut gerobak pengemis di Balikpapan. Katakaltim.com. https://katakaltim.com/satpol-pp-angkut-gerobak-pengemis-di-balikpapan
- Downloads
- Published
- 2026-07-30
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Muh. Adnan, Muhammad Syafhan Anshari, Kurniati, PROBLEMATIKA TANAH WAKAF TANPA LEGALITAS DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Atikah Rajwa Khairiyah, Nisrina Fajrin Miftahul Dinda, Sava Alesya, Muthi’ah Lathifah, Daurada Beryl Soffina Widadi, Reva Asyifaa Fi Khadijah, Suryo Ediyono, TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM BERAT: TRAGEDI TRISAKTI 1998 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wulan Aulia Asa, PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PUNGUTAN PARKIR LIAR DI PASAR MARDIKA AMBON BERDASARKAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rezha Agung Pranata, Fauziyah, ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA DALAM PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DARI PRESPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI (Studi Kasus di Desa Gunung Gede, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yafet Febrian Valentino Tololiu, AKTA NOMINEE SEBAGAI CELAH HUKUM: ANALISIS KRITIS TERHADAP PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Novi Herliyanti, Erna Dewi, Rini Fathonah, Maya Shafira, Dita Trijayanti, PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAKU PERSETUBUHAN KEKERASAN DAN TIPU MUSLIHAT DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK (Studi Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Calista Azarine Larissa, RESTORASI KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP PROFESI NOTARIS PASCA PELANGGARAN KODE ETIK DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Olga Yaditya Putri, Iskandar Yusuf, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DITINJAU DARI PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ken Sofya Arini, PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM LAPORAN KEBERLANJUTAN PERUSAHAAN PUBLIK DITINJAU MELALUI TEORI KEPASTIAN HUKUM (Perbandingan Peraturan Indonesia Dan Belanda) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Roudhotul Mutta Alimah, PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PEMILIH DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN SEBAGAI BENTUK PEMENUHAN HAK MEMILIH OLEH KPU KOTA SEMARANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.