PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMALSUAN DATA DALAM PERMOHONAN VISA DAN IZIN TINGGAL BAGI WARGA NEGARA ASING: PERSPEKTIF HUKUM KEIMIGRASIAN INDONESIA
- Authors
-
-
Muhammad Farhan Nabil
Universitas TrisaktiAuthor
-
- Keywords:
- Tindak Pidana Keimigrasian, Pemalsuan Data, Visa, Izin Tinggal, Pertanggungjawaban Pidana
- Abstract
- Artikel ini menganalisis pertanggungjawaban pidana atas pemalsuan data dalam permohonan visa dan izin tinggal yang diajukan oleh warga negara asing. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer berupa peraturan keimigrasian dan penyesuaian hukum pidana, sedangkan bahan hukum sekunder dibatasi pada artikel jurnal nasional dan internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan data tidak dapat dipandang sekadar sebagai cacat administrasi apabila pemohon dengan sengaja menyampaikan dokumen palsu, dokumen yang dipalsukan, atau keterangan tidak benar untuk memperoleh hak keimigrasian. Pasal 123 huruf a Undang-Undang Keimigrasian mensyaratkan pembuktian subjek hukum, kesengajaan, perbuatan memberikan dokumen atau data palsu, serta tujuan khusus memperoleh visa atau izin tinggal. Sanksi administratif tetap tepat bagi pelanggaran administratif biasa, sedangkan pemalsuan yang disengaja perlu diproses melalui mekanisme pro justitia ketika unsur pidananya terpenuhi. Penegakan hukum perlu didukung verifikasi terpadu terhadap identitas, penjamin, status sipil, dan rekam digital dengan tetap menjamin perlindungan data, pemeriksaan manusia, dan keadilan prosedural.
- References
-
Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sebagaimana telah beberapa kali diubah.
Asir, Moh., Bruce Anzward, dan Elsa Aprina. 'Tinjauan Yuridis terhadap Pelaku Pemalsuan Data untuk Mendapatkan Paspor Republik Indonesia pada Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan.' Lex Suprema Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 1 (2019).
Bahri, Mohammad Thoriq. 'Immigration Biometric Data Exchange Among ASEAN Member States: Opportunities and Challenges in Legislations.' Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 16, no. 3 (2022).
Díaz, Valentina. 'Legal Challenges of Biometric Immigration Control Systems.' Mexican Law Review 7, no. 1 (2014): 3–30. https://doi.org/10.1016/S1870-0578(16)30006-3.
Hartono, Bambang. 'Upaya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Keimigrasian.' Keadilan Progresif 3, no. 1 (2012): 61–74.
Khan, Nimra, dan Marina Efthymiou. 'The Use of Biometric Technology at Airports: The Case of Customs and Border Protection (CBP).' International Journal of Information Management Data Insights 1, no. 2 (2021): 100049. https://doi.org/10.1016/j.jjimei.2021.100049.
Palmiotto, Francesca. 'Procedural Fairness in Automated Asylum Procedures: Fundamental Rights for Fundamental Challenges.' Computer Law & Security Review 55 (2024): 106065. https://doi.org/10.1016/j.clsr.2024.106065.
Pandeirot, Krisna Giovanni. 'Wewenang Pejabat Imigrasi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian dalam Sistem Pengawasan Orang Asing di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.' Lex et Societatis 6, no. 9 (2018).
Pramana, Gede Maha Aditya, Intan Nurkumalawati, dan Ridwan Arifin. 'Policy Evaluation on Immigration Electronic Stamp, Biometric Data, and Autogate Machines in the Context of Geopolitics.' Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 16, no. 1 (2022): 41–60.
Refaldy, Dimas, dan Tri Sulistyowati. 'Penegakan Hukum kepada Warga Negara Asing terkait Tindak Pidana Keimigrasian Dokumen Palsu.' Reformasi Hukum Trisakti 5, no. 1 (2023): 113–124. https://doi.org/10.25105/refor.v5i1.15426.
Santosa, A.A.G. Diah Hariani. 'Principles of Selective Immigration Policy in Relation to Visa Free Entry for Tourism Purposes.' Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 16, no. 2 (2022): 235–252. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2022.235-252.
Saputra, Novrian, Dwi Putri Melati, dan Ujang Bambang. 'Penegakan Hukum Pidana terhadap Pemalsuan Data untuk Mendapatkan Izin Tinggal bagi Warga Negara Asing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.' Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum 7, no. 2 (2022): 423–437. https://doi.org/10.24967/jcs.v7i2.2356.
Sari, Duwi Purnama. 'Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Data Personal Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.' Lex LATA 3, no. 2 (2021). https://doi.org/10.28946/lexl.v3i2.1212.
Siregar, Nadia Anabela, Bruce Anzward, dan Elsa Aprina. 'Mekanisme Pengawasan terhadap Penyalahgunaan Visa Kunjungan oleh Warga Negara Asing yang Bekerja di Pembangkit Listrik Tenaga Uap Teluk Balikpapan.' Lex Suprema Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 1 (2020): 451–470.
Syahrin, M. Alvi. 'Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian.' Jurnal Penelitian Hukum De Jure 18, no. 1 (2018): 43–57. https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.43-57.
Syahrin, M. Alvi. 'The Immigration Crime and Policy: Implementation of PPNS Authorities on Investigation.' Journal of Indonesian Legal Studies 3, no. 2 (2018): 175–194. https://doi.org/10.15294/jils.v3i02.27512.
Bahari, Alamsyah. 'Between the Protection and Humanity: The Implementation of Ultimum Remedium Principle in Immigration Cases.' Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services 2, no. 2 (2020): 123–198. https://doi.org/10.15294/ijals.v2i2.38134.
- Downloads
- Published
- 2026-07-29
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Sabrina Dhiya Anindita, Aliya Nashwa Nurkhalis, Siti Kurnia Kholipah, Anggraeni Ranti Sarifah, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi melalui Penguatan Nilai-Nilai Akhlak dan Integritas dalam Perspektif Hukum Islam , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aura Prameswari Wirasmara, Raisya Shafa Qotrunada, Ditia Prabandari Laras Ati, Safa Manohara Khahira Putri, ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK: TINJAUAN TERHADAP KEPASTIAN HUKUM (LEX CERTA) DAN JAMINAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM UUD 1945 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Iqbal, Muhammad Mashuri, Wiwin Ariesta, ANALISIS YURIDIS BATASAN DELIK MEMPERTUNJUKKAN ALAT KONTRASEPSI KEPADA ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sehat Saputra Tampubolon, Fadly Aulia Hafiz Sitompul, JARIMAH HUDUD DALAM HUKUM PIDANA ISLAM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wulan Putri Ayu, Maroni Maroni, Aisyah Muda Cemerlang, Erna Dewi, Emilia Susanti, ANALISIS PERAN KETERANGAN SAKSI MAHKOTA DALAM MENDUKUNG KEYAKINAN HAKIM PADA PENJATUHAN PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor: 55/Pid.Sus-Tpk/2023/PN.Jkt.Pst) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Melanie Pita Lestari, Zakia Syarika Zulkifli, GASLIGHTING SEBAGAI BENTUK KEKERASAN PSIKIS TERSEMBUNYI DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN PSIKOLOGI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Albert Andre Saturnus, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN DEEPFAKE BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG ITE BARU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sahrizal, EFEKTIVITAS PENERTIBAN CANGKUL PADANG (ALAT TANGKAP SEJENIS PUKAT TRAWL) DI DANAU LUT TAWAR KABUPATEN ACEH TENGAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA LINGKUNGAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ramanda Faik Hilmi Najib, REKONSTRUKSI BEBAN PEMBUKTIAN DALAM NON -CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Reven Saputra, BATAS PERTANGGUNGJAWABAN KURATOR ATAS IURAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN PADA ASET YANG DIKELUARKAN DARI HARTA PAILIT: STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 134 K/PDT.SUS-PAILIT/2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.