PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMALSUAN DATA DALAM PERMOHONAN VISA DAN IZIN TINGGAL BAGI WARGA NEGARA ASING: PERSPEKTIF HUKUM KEIMIGRASIAN INDONESIA
- Authors
-
-
Muhammad Farhan Nabil
Universitas TrisaktiAuthor
-
- Keywords:
- Tindak Pidana Keimigrasian, Pemalsuan Data, Visa, Izin Tinggal, Pertanggungjawaban Pidana
- Abstract
- Artikel ini menganalisis pertanggungjawaban pidana atas pemalsuan data dalam permohonan visa dan izin tinggal yang diajukan oleh warga negara asing. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer berupa peraturan keimigrasian dan penyesuaian hukum pidana, sedangkan bahan hukum sekunder dibatasi pada artikel jurnal nasional dan internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan data tidak dapat dipandang sekadar sebagai cacat administrasi apabila pemohon dengan sengaja menyampaikan dokumen palsu, dokumen yang dipalsukan, atau keterangan tidak benar untuk memperoleh hak keimigrasian. Pasal 123 huruf a Undang-Undang Keimigrasian mensyaratkan pembuktian subjek hukum, kesengajaan, perbuatan memberikan dokumen atau data palsu, serta tujuan khusus memperoleh visa atau izin tinggal. Sanksi administratif tetap tepat bagi pelanggaran administratif biasa, sedangkan pemalsuan yang disengaja perlu diproses melalui mekanisme pro justitia ketika unsur pidananya terpenuhi. Penegakan hukum perlu didukung verifikasi terpadu terhadap identitas, penjamin, status sipil, dan rekam digital dengan tetap menjamin perlindungan data, pemeriksaan manusia, dan keadilan prosedural.
- References
-
Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sebagaimana telah beberapa kali diubah.
Asir, Moh., Bruce Anzward, dan Elsa Aprina. 'Tinjauan Yuridis terhadap Pelaku Pemalsuan Data untuk Mendapatkan Paspor Republik Indonesia pada Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan.' Lex Suprema Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 1 (2019).
Bahri, Mohammad Thoriq. 'Immigration Biometric Data Exchange Among ASEAN Member States: Opportunities and Challenges in Legislations.' Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 16, no. 3 (2022).
Díaz, Valentina. 'Legal Challenges of Biometric Immigration Control Systems.' Mexican Law Review 7, no. 1 (2014): 3–30. https://doi.org/10.1016/S1870-0578(16)30006-3.
Hartono, Bambang. 'Upaya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Keimigrasian.' Keadilan Progresif 3, no. 1 (2012): 61–74.
Khan, Nimra, dan Marina Efthymiou. 'The Use of Biometric Technology at Airports: The Case of Customs and Border Protection (CBP).' International Journal of Information Management Data Insights 1, no. 2 (2021): 100049. https://doi.org/10.1016/j.jjimei.2021.100049.
Palmiotto, Francesca. 'Procedural Fairness in Automated Asylum Procedures: Fundamental Rights for Fundamental Challenges.' Computer Law & Security Review 55 (2024): 106065. https://doi.org/10.1016/j.clsr.2024.106065.
Pandeirot, Krisna Giovanni. 'Wewenang Pejabat Imigrasi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian dalam Sistem Pengawasan Orang Asing di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.' Lex et Societatis 6, no. 9 (2018).
Pramana, Gede Maha Aditya, Intan Nurkumalawati, dan Ridwan Arifin. 'Policy Evaluation on Immigration Electronic Stamp, Biometric Data, and Autogate Machines in the Context of Geopolitics.' Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 16, no. 1 (2022): 41–60.
Refaldy, Dimas, dan Tri Sulistyowati. 'Penegakan Hukum kepada Warga Negara Asing terkait Tindak Pidana Keimigrasian Dokumen Palsu.' Reformasi Hukum Trisakti 5, no. 1 (2023): 113–124. https://doi.org/10.25105/refor.v5i1.15426.
Santosa, A.A.G. Diah Hariani. 'Principles of Selective Immigration Policy in Relation to Visa Free Entry for Tourism Purposes.' Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 16, no. 2 (2022): 235–252. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2022.235-252.
Saputra, Novrian, Dwi Putri Melati, dan Ujang Bambang. 'Penegakan Hukum Pidana terhadap Pemalsuan Data untuk Mendapatkan Izin Tinggal bagi Warga Negara Asing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.' Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum 7, no. 2 (2022): 423–437. https://doi.org/10.24967/jcs.v7i2.2356.
Sari, Duwi Purnama. 'Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Data Personal Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.' Lex LATA 3, no. 2 (2021). https://doi.org/10.28946/lexl.v3i2.1212.
Siregar, Nadia Anabela, Bruce Anzward, dan Elsa Aprina. 'Mekanisme Pengawasan terhadap Penyalahgunaan Visa Kunjungan oleh Warga Negara Asing yang Bekerja di Pembangkit Listrik Tenaga Uap Teluk Balikpapan.' Lex Suprema Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 1 (2020): 451–470.
Syahrin, M. Alvi. 'Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian.' Jurnal Penelitian Hukum De Jure 18, no. 1 (2018): 43–57. https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.43-57.
Syahrin, M. Alvi. 'The Immigration Crime and Policy: Implementation of PPNS Authorities on Investigation.' Journal of Indonesian Legal Studies 3, no. 2 (2018): 175–194. https://doi.org/10.15294/jils.v3i02.27512.
Bahari, Alamsyah. 'Between the Protection and Humanity: The Implementation of Ultimum Remedium Principle in Immigration Cases.' Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services 2, no. 2 (2020): 123–198. https://doi.org/10.15294/ijals.v2i2.38134.
- Downloads
- Published
- 2026-07-29
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Dave Junio Revaldo, Keiza Jade Mahardika Adji Putra, Natasha Olivia, ANALISIS YURIDIS PRAPERADILAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Indra Kurniawan, TANGGUNG JAWAB HUKUM KORPORASI TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN: STUDI LITERATUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Reven Saputra, BATAS PERTANGGUNGJAWABAN KURATOR ATAS IURAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN PADA ASET YANG DIKELUARKAN DARI HARTA PAILIT: STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 134 K/PDT.SUS-PAILIT/2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Amanda Mutiara Natasya, KRIMINALISASI PENYEBARAN BERITA BOHONG BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE YANG MENIMBULKANG KERESAHAN PUBLIK: ANALISIS YURIDIS NORMATIF KASUS FOTO POCONG REKAYASA DI JEMBER DAN BALI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nadia Risti Rachman, Setyaningsih, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN SUAMI BERSTATUS GHOIB MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 1293/Pdt.G/2022/PA.JB) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nurul Afifah Eka Savitri, Irsyad Dahri, DARI KEKEBALAN ABSOLUT MENUJU KEKEBALAN FUNGSIONAL: ANALISIS YURIDIS PENYALAHGUNAAN HAK KEKEBALAN DIPLOMATIK DAN REFORMASI MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN DALAM KONVENSI WINA 1961 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mokhamad Alif Nur Iman, Dwi Budiarti, Humiati, ANALISIS YURIDIS PENJUALAN ROKOK TANPA CUKAI DALAM PERSPEKTIF UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2007 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tiara Frianita Putri, Kayla Namira Reiza Faris Balfas, Keadilan Pemidanaan Kejahatan Seksual Anak Pasca-KUHP Baru Menurut Teori Keadilan John Rawls , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nur Rohma Juita, Abdul Ficar Hadjar, ANALISIS KOMPARASI SISTEM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN HUKUM INDONESIA DAN SINGAPURA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Noralia Ulfa, PENDEKATAN VICTIM-CENTERED TERHADAP KORBAN NON-CONSENSUAL INTIMATE IMAGES (NCII): STUDI KOMPARATIF INDONESIA, JEPANG, DAN KANADA DALAM PERUMUSAN INTEGRATED VICTIM-CENTERED DIGITAL PROTECTION MODEL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.