Implikasi Proses Penagihan Kredit Oleh Kreditur yang Menggunakan Data Pribadi Pada Transaksi Pinjaman Online
- Authors
-
-
Anank Maulana Zakaria
Universitas Muhammadiyah JemberAuthor -
Lutfian Ubaidillah
Universitas Muhammadiyah JemberAuthor
-
- Keywords:
- Pinjaman Online, Data Pribadi, Penagihan Kredit, Pelindungan Data Pribadi, Perbuatan Melawan Hukum
- Abstract
- Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pertumbuhan layanan pinjaman online sebagai salah satu bentuk inovasi di sektor jasa keuangan. Kemudahan proses pengajuan dan pencairan dana menjadikan layanan ini semakin diminati masyarakat. Namun, di balik kemudahan tersebut muncul berbagai permasalahan hukum, khususnya dalam proses penagihan kredit yang dilakukan dengan memanfaatkan data pribadi debitur. Praktik penagihan yang disertai ancaman, intimidasi, penyebarluasan data pribadi, hingga menghubungi pihak lain yang tidak memiliki hubungan hukum dengan debitur menunjukkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan data pribadi dan etika penagihan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan proses penagihan kredit yang menggunakan data pribadi debitur menurut hukum serta mengkaji akibat hukum yang timbul akibat penyalahgunaan data pribadi dalam proses penagihan pinjaman online. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan data pribadi dalam proses penagihan hanya dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan persetujuan debitur dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindakan penagihan yang memanfaatkan data pribadi di luar tujuan pemberian persetujuan, melakukan intimidasi, ancaman, penyebarluasan informasi pribadi, maupun menghubungi pihak lain yang tidak berkepentingan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023. Penyalahgunaan tersebut menimbulkan akibat hukum berupa tanggung jawab administratif, perdata, maupun pidana bagi penyelenggara maupun pihak yang melakukan penagihan.
- References
-
Budhijanto. Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Cyberlaw & Cybersecurity. Bandung: Refika Aditama, 2023.
Cahyono, Genta. Perlindungan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan Dan Strategi Intervensi Pencegahan Pelanggaran Perilaku Petugas Penagihan (Debt Collector). Edited by Duniawati. Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2025.
Mahmud Peter. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2016.
Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020.
Raharjo. Fintech : Teknologi Finansial Perbankan Digital. Edited by Santoso. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja sama dengan Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM), 2021.
Susanto, Priyono, Dhian. Perbuatan Melawan Hukum. Edited by Taufik. Yogyakarta: Cv Edu Akademi, 2025. https://books.google.co.id/books?id=5fuiEQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.
Una. Pinjaman Online Di Indonesia: Menjembatani Keuangan Ataukah Perangkap Digital? Edited by Rosidah. Yogyakarta: Deepublish, 2026.
Wibowo, Muhammad, Karim. Hukum Digital Dan Privasi Data. Edited by Syaukani. Lombok: CV. Al-Haramain Lombok, 2025.
Widyastuti Murti Sari. Asas Asas Pertanggungjawaban Perdata. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020.
Wiraguna, Megawati. Hukum Privasi Dan Perlidungan Data Pribadi Di Indonesia. Edited by Rismawati. Bandung: Widina Media Utama, 2025.
Achmad, Milanto, Sulthoni Ajie Sahidin, Fandy Gultom, Rofi Ayyasy, Hendra Parulian, Andriyanto Adhi Nugroho, Magister Hukum, Universitas Pembangunan, and Nasional Veteran. 'Pinjaman Online Atas Penagihan Yang Tidak Sah Dengan Menggunakan Data Pribadi Secara Melawan Hukum' 2, no. 6 (2025): 8914–26.
Adirinarso, Dhipayasa. 'Perlindungan Hukum Data Pribadi Terhadap Konsumen Pinjaman Berbasis Online.' Nucl. Phys. 13, no. 1 (2023): 104–16.
Aditya, Ahmad Rafi, Nur Handayati, Sri Astutik, and Vieta Cornelis Imelda. 'Perlindungan Hak Privasi Debitur Dalam Penagihan Pinjaman Online Ilegal,' no. 2 (2026): 1–10.
Adrian, Sukmareni. 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Dalam Praktik Penagihan Pinjaman Online Ilegal Dan Perlindungan Hukum Bagi Korban ( Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor' 5, no. 1 (2026): 3722–29.
Alaikha Annan. 'Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Pada Sektor Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022.' Jurnal Ilmiah Multidisiplin 1, no. 4 (2024): 247–54. https://e-journal.naureendigition.com/index.php/sjim.
Anesya Fritiana, Daishahwa, and Sidi Ahyar Wiraguna. 'Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Layanan Pinjaman Online: Analisis Perlindungan Dan Sanksi Hukum.' Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 3, no. 2 (2025): 523–29. https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1082.
Aritonang, Lenny Maria, Zyetwill Zyetwill, and Rara Handayani. 'Analisis Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Dan Penyalahgunaan Identitas Dalam Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.' Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development 7, no. 5 (2025): 3146–58. https://doi.org/10.38035/rrj.v7i5.1665.
Ariyanti, Riski Pebru, Enricho Duo, Putra Njoto, and Rizal Yudistira. 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR DAN KREDITUR DALAM MELAKUKAN PERJANJIAN BAKU' 15 (2019): 59–67.
Arvante, Jeremy Zefanya Yaka. 'Dampak Permasalahan Pinjaman Online Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online.' Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal 2, no. 1 (2022): 73–87. https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736.
Cevitra, Mendy, and Gunawan Djajaputra. 'Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya.' UNES Law Review 6, no. 1 (2023): 2722–31. https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1074.
- Downloads
- Published
- 2026-07-28
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Virnika Sisca Nala Farid, Lutfian Ubaidillah, ANALISIS YURIDIS SENGKETA LAHAN ANTARA MASYARAKAT DUSUN MANDIKU DENGAN PERHUTANI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Finda Aulia Safitri, Lutfian Ubaidillah, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN WILAYAH PESISIR DI KABUPATEN SITUBONDO , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Intan Oslintia Lestari, Khilma Fidina, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TIDAK DIBAYARKANNYA UPAH LEMBUR KEPADA PEKERJA OUTSOURCING OLEH PERUSAHAAN “X” MELALUI YAYASAN “Y” BERDASARKAN UU NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA DAN PERATURAN PEMERINTAH NO 35 TAHUN 2021 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Finda Aulia Safitri, Lutfian Ubaidillah, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN WILAYAH PESISIR DI KABUPATEN SITUBONDO , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Anggit Daka Satryadewa, Hwian Christianto, URGENSI LEGALISASI PERJANJIAN KERJA PEKERJA MIGRAN INDONESIA OLEH NOTARIS SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nursanti Maryanti, KESENJANGAN DAS SOLLEN DAN DAS SEIN DALAM PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF LINGKUNGAN ATAS PEMBONGKARAN BANGUNAN TANPA KEPUTUSAN FORMAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Riduan Akolo, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENGGUNAKAN PANAH WAYER DI SULAWESI UTARA: PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fid'a Rosin Muslim, Wilma Silalahi, AKUNTABILITAS APARAT KEAMANAN DALAM PENANGANAN KONFLIK BERSENJATA NON-INTERNASIONAL DI PAPUA: KAJIAN YURIDIS PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN HAK ASASI MANUSIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Agusman, ANALISIS DAN PERANCANGAN KLAUSUL ARBITRASE DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK: STUDI KASUS SENGKETA PT MEULIGO RAYA DENGAN PT PLN (PERSERO) TAHUN 2026 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yuke Julian Windasari, Yayu Angraeni, Ade Mulyani, Istianah, Yunita Suryani, ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM WARTAWAN TERHADAP RISIKO KRIMINALISASI PERS BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 DAN KITAB UNDANG -UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) BARU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Agusman, ANALISIS DAN PERANCANGAN KLAUSUL ARBITRASE DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK: STUDI KASUS SENGKETA PT MEULIGO RAYA DENGAN PT PLN (PERSERO) TAHUN 2026 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Salman Alfarisi, Widhi Cahyo Nugroho, PENGATURAN DISKUALIFIKASI PASANGAN CALON PADA TAHAPAN AKHIR PILKADA DAN KEABSAHAN CALON TUNGGAL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.