TINJAUAN TERHADAP HIPERSEKSUALITAS SUAMI SEBAGAI ALASAN POLIGAMI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM
- Authors
-
-
Aulia Ganishya Namira Poernomo
Universitas PadjadjaranAuthor
-
- Keywords:
- Poligami, Hukum Islam, Perkawinan
- Abstract
- Poligami merupakan pengecualian terhadap asas monogami yang hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ('UU Perkawinan') dan Kompilasi Hukum Islam ('KHI'). Hiperseksualitas suami sering dijadikan alasan permohonan poligami dalam praktik peradilan, meskipun tidak diatur secara eksplisit. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan batas keabsahan hiperseksualitas sebagai alasan poligami berdasarkan UU Perkawinan dan hukum Islam, dengan Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 958/Pdt.G/2025/PA.Ba sebagai bahan pendukung. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hiperseksualitas dapat dibenarkan sebagai alasan poligami melalui penemuan hukum (rechtsvinding) dengan penafsiran ekstensif, sepanjang dikualifikasikan sebagai ketidakmampuan istri menjalankan kewajibannya berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf a UU Perkawinan jo. Pasal 57 huruf a KHI, serta diterapkan secara terbatas berdasarkan prinsip kemaslahatan, pencegahan kemudaratan, dan keadilan. Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 958/Pdt.G/2025/PA.Ba dinilai kurang tepat karena mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 4 ayat (2) huruf c UU Perkawinan jo. Pasal 57 huruf c KHI yang tidak sesuai dengan fakta persidangan.
- References
-
Al-Hamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Pustaka Amini, 2002
Hamim HR dan Ahmad Muntaha, Pengantar Kaidah Fikih Syafi’iyah: Penjelas Nazhm al-Fara’id alBahiyah, Kediri: Santri Salaf Press, 2013
Andri Sepriyadi, 'Analisis Terhadap Pasal 4 Ayat (2) Huruf a dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9/1975 Pasal 19 Mengenai Poligami dan Alasan Perceraian', UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2006.
Diana R. W. Napitupulu, Hukum Orang dan Keluarga, Jakarta: UKI Press, 2023
Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum, Bandung: P.T. Alumni, 2000
Suriadi, 'Berpoligami Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Ulama', Jurnal Studi Gender dan Anak, Volume 10, Nomor 1, 2023
Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: Gama Media, 2017
Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Perkawinan, Malang: UMM Press, 2020.
Wirjono Prodjodikoro dalam Romli Arsad, Pengantar Ilmu Hukum, Jatinangor: Alqaprint, 2014
- Downloads
- Published
- 2026-07-22
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Nur Rohma Juita, Abdul Ficar Hadjar, ANALISIS KOMPARASI SISTEM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN HUKUM INDONESIA DAN SINGAPURA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Hermin Furlinda, ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG DISERTAI PEMBUNUHAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NOMOR 50/PID.SUS-ANAK/2024/PN PLG DAN NOMOR 51/PID.SUS-ANAK/2024/PN PLG) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zulkifli Ismail, Zakia Syarika Zulkifli, REKONSTRUKSI KEBIJAKAN NEGARA DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK KERJA PENYANDANG DISABILITAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alfinusa Wiramukti, Danu Suryani, Muhammad Arsjad Yusuf, PEMBINAAN SDM POLRI DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN TERHADAP KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN DI BAGIAN SDM POLRES BOGOR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Firasyan Nafhan Haqqa, M. Nassir Agustiawan, Aris Setyanto Pramono, Tinjauan Yuridis Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Banten oleh Partai NasDem , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Irwan Sahardi, BATAS WANPRESTASI DAN TINDAK PIDANA DALAM PENGALIHAN KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mikail Abel Pratama, Anastasya Olivia Napitupulu, Jihaan Amalia, Raja Siti Jalilah Nafisah, KEGAGALAN FUNGSI PPK DAN KONSULTAN PENGAWAS SEBAGAI CELAH KERUGIAN KEUANGAN NEGARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dinda Aliya Az Zahra, Andi Tenri Naila Oddang, Akhifa Naila, A. Khusnul Khatima Burhaman, Irsyad Dhahri Samad, DIPLOMASI TEKNOLOGI INDONESIA DALAM TATA KELOLA KECERDASAN BUATAN ASEAN PERIODE 2023–2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aura Prameswari Wirasmara, Raisya Shafa Qotrunada, Ditia Prabandari Laras Ati, Safa Manohara Khahira Putri, ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK: TINJAUAN TERHADAP KEPASTIAN HUKUM (LEX CERTA) DAN JAMINAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM UUD 1945 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ramanda Faik Hilmi Najib, REKONSTRUKSI BEBAN PEMBUKTIAN DALAM NON -CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.