Vol. 25 No. 12 (2026): Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi, ISSN 3025-9495
Articles

ANALISIS PERTUMBUHAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2021–2025

Mei Dila
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Terbuka, Indonesia
Bagas Brian Pratama
Program Studi Magister Terapan Akuntansi, Sekolah Pascasarjana, Universitas Ma Chung, Indonesia

Published 2026-11-13

Keywords

  • Pendapatan Asli Daerah,
  • Pertumbuhan,
  • Pajak Daerah,
  • Retribusi Daerah,
  • Kutai Barat

How to Cite

ANALISIS PERTUMBUHAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2021–2025. (2026). Musytari : Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi, 25(12). https://journal.cib.institute/index.php/musytari/article/view/6603

Abstract

Pelaksanaan otonomi daerah menuntut komitmen pemerintah daerah dalam mengoptimalkan kemandirian fiskal melalui pengelolaan sektor penerimaan lokal. Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk menganalisis fluktuasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Barat periode 2021–2025 beserta komponen pembentuknya. Data sekunder diperoleh dari postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada portal Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Kinerja keuangan daerah diukur menggunakan rasio pertumbuhan, rasio efektivitas, dan rasio kontribusi. Hasil analisis menunjukkan bahwa realisasi PAD Kabupaten Kutai Barat mengalami tren pertumbuhan yang berfluktuasi, yakni tumbuh sebesar 10,92% pada tahun 2022, meningkat 18,29% pada tahun 2023, dan mencapai puncaknya sebesar 68,68% pada tahun 2024, sebelum akhirnya terkontraksi sebesar 12,00% pada tahun 2025. Pemberlakuan regulasi desentralisasi fiskal yang baru mendorong peningkatan nilai nominal PAD dalam jangka panjang, meskipun fondasi fiskal daerah masih rentan karena bertumpu pada komponen penerimaan yang berfluktuasi. Pemerintah daerah disarankan memetakan potensi basis pajak baru serta mengoptimalkan skema opsen pajak guna menjaga stabilitas keuangan daerah.

References

  1. Amu, A. P., Niswatin, & Yusuf, N. (2023). Analisis realisasi Pendapatan Asli Daerah dengan menggunakan rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan di Badan Keuangan Kota Gorontalo. Jurnal Mahasiswa Akuntansi, 2(3), 291–307.
  2. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2026). Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021–2025) - Portal Data Sistem Informasi Keuangan Daerah. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
  3. Faqih, A. H., Priyagus, & Lestari, D. (2024). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Timur. Jurnal Media Wahana Ekonomika, 21(1), 181–192.
  4. Hadijah, U., Zanaria, Y., & Sari, G. P. (2025). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD), kekayaan daerah, dan belanja modal dalam meningkatkan kemandirian keuangan Pemerintah Kota Metro. Expensive: Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 4(2), 221–233.
  5. Mailoor, N. E. G., Saerang, P. D. E., & Sabijono, H. (2016). Analisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur: Studi kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur tahun 2011–2014. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 16(3), 412–422.
  6. Nikmah, N. N., & Muhtarudin. (2025). Analisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Gresik tahun anggaran 2020–2024. Jurnal Digitalisasi Akuntansi, 3(1).
  7. Nurdyastuti, T., Suroto, & Rodiza, M. R. (2024). Kinerja keuangan pemerintah daerah di Soloraya: Peran Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Excellent: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Pendidikan, 11(2), 137–148.
  8. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. (2024). Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2024.
  9. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. (2025). Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2025.
  10. Rambulangi, R. S., Rorong, I. P. F., & Tumangkeng, S. Y. L. (2024). Kajian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 24(6), 70–84.
  11. Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4.
  12. Tifani, D., Suhaedi, W., & Rakhmawati, I. (2023). Kontribusi dan efektivitas Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam mengukur tingkat kemandirian daerah di Kota Bima. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, 3(1), 21–29.
  13. Yakub, H., Wijaya, A., & Effendi, A. S. (2022). Analisis efektivitas dan efisiensi pajak daerah serta retribusi daerah dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kinerja: Jurnal Ekonomi dan Manajemen, 19(1), 15–28.