IMPLEMENTASI CATUR DHARMA NARAPIDANA BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I MEDAN
Keywords:
Catur Dharma Narapidana, Pembinaan Narapidana, Sistem Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Warga binaanAbstract
Sistem pemasyarakatan di Indonesia menempatkan narapidana sebagai subjek pembinaan, bukan semata-mata objek pemidanaan. Salah satu pedoman moral yang menjadi acuan sikap dan perilaku warga binaan adalah Catur Dharma Narapidana, yang memuat empat nilai utama, yaitu kesadaran atas kesalahan, kemauan memperbaiki diri, kepatuhan terhadap hukum dan tata tertib, serta kesiapan kembali ke masyarakat. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis implementasi nilai-nilai Catur Dharma Narapidana bagi warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan. Kajian disusun berdasarkan hasil observasi partisipatif dan dokumentasi kegiatan pembinaan selama pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata pada periode 17 Juni sampai dengan 8 Agustus 2026. Hasil kajian menunjukkan bahwa keempat nilai tersebut diwujudkan secara nyata melalui rangkaian kegiatan pembinaan kepribadian dan kemandirian, seperti pendampingan Berita Acara Pemeriksaan, pembinaan rohani, bimbingan kerja, kontrol blok hunian, apel, serta pelayanan administrasi warga binaan. Namun demikian, kondisi kelebihan kapasitas hunian dan keterbatasan sumber daya petugas pembinaan menjadi tantangan tersendiri bagi optimalisasi internalisasi nilai Catur Dharma Narapidana. Artikel ini merekomendasikan penguatan metode edukasi partisipatif, refleksi, dan monitoring perilaku secara berkelanjutan agar nilai-nilai tersebut benar-benar terinternalisasi dan tidak sekadar menjadi slogan seremonial.References
Ginting, S. E., & Simanjuntak, M. V. (2024). Analisis peran wali pemasyarakatan dalam pemberian penilaian SPPN (Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana) di Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 5(1), 564–569. https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i1.3082
Hamja, H. (2016). Model pembinaan narapidana berbasis masyarakat (community based corrections) dalam sistem peradilan pidana. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 27(3), 445–459. https://doi.org/10.22146/jmh.15882
Irawan, R. (2018). Konsep diri warga lembaga pemasyarakatan. SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling, 3(2), 41–45.
Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia. (2026). Pedoman Kuliah Kerja Nyata tahun 2026. Poltekip.
Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Republik Indonesia. (1999). Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Sekretariat Negara.
Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Sekretariat Negara.
Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan. (2026a). Data kepegawaian dan profil Unit Pelaksana Teknis. Rutan Kelas I Medan.
Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan. (2026b). Jurnal harian warga binaan pemasyarakatan tanggal 1 Agustus 2026. Rutan Kelas I Medan.
Sulhin, I. (2010). Filsafat (sistem) pemasyarakatan. Jurnal Kriminologi Indonesia, 7(1), 134–150.
Syaifudin Salam, K., & Hadi Purwanto, G. (2022). Pengaruh over kapasitas dalam pelaksanaan pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro. Justitiabelen: Jurnal Hukum.
Wani, A. W. R., Tallo, D. D., & Amalo, H. (2024). Analisis yuridis dampak overcapacity Lembaga Pemasyarakatan terhadap pembinaan warga lapas ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan: Studi kasus Lapas Kelas II B Ende. Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum.
