MAHALNYA BIAYA POLITIK SEBAGAI AKAR KORUPSI DALAM SISTEM DEMOKRASI ELEKTORAL INDONESIA
- Authors
-
-
Nazara Alethea
Universitas Komputer Indonesia, BandungAuthor -
Kayla Fakhrun Nisa
Universitas Komputer Indonesia, BandungAuthor -
Mutia Nabilla Rahayu
Universitas Komputer Indonesia, BandungAuthor
-
- Keywords:
- Biaya Politik, Demokrasi Elektoral, Korupsi Kepala Daerah, Oligarki
- Abstract
- Maraknya praktik korupsi kepala daerah di Indonesia seringkali menempatkan proses pemilihan umum sebagai titik awal persoalan. Artikel ilmiah ini bertujuan untuk membedah anatomi mahalnya biaya politik (high cost of politics) dalam sistem demokrasi elektoral langsung dan bagaimana fenomena tersebut bertransformasi menjadi akar korupsi sistemik di tingkat daerah. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan ekonomi politik, kajian ini menemukan bahwa beban finansial kandidat terbagi menjadi biaya operasional legal dan transaksional ilegal (seperti mahar politik dan politik uang). Ketika kekayaan mandiri kandidat tidak mampu mencukupi inflasi biaya tersebut, masuklah investasi modal dari aktor oligarki (cukong). Implikasinya, terjadi pergeseran orientasi kepemimpinan pasca-terpilih dari yang seharusnya mengabdi pada pelayanan publik menjadi fokus pada pengembalian modal (payback period) dan pemenuhan konsesi politik. Akibatnya, lahir lingkaran setan korupsi yang mencakup suap perizinan, manipulasi proyek APBD, hingga jual-beli jabatan.
- References
-
Gaffar, A. (2013). Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Indonesia Corruption Watch. (2022). Laporan Pemantauan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2021. Jakarta: ICW.
Komisi Pemberantasan Korupsi & LIPI. (2019). Studi Evaluasi Dampak Pilkada Langsung terhadap Korupsi Kepala Daerah. Jakarta: KPK Direktorat Litbang.
Noor, F., et al. (2021). Demokrasi Elektoral Lokal di Indonesia: Dinamika, Tantangan, dan Prospek Pilkada Serentak. Jurnal Penelitian Politik, 18(2), 145-162.
Schumpeter, J. A. (1950). Capitalism, Socialism, and Democracy (3rd ed.). New York: Harper & Brothers.
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-07-29
- Section
- Articles
How to Cite
MAHALNYA BIAYA POLITIK SEBAGAI AKAR KORUPSI DALAM SISTEM DEMOKRASI ELEKTORAL INDONESIA. (2026). Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 16(9). https://doi.org/10.2238/1n63tj21
Similar Articles
- Septrian Azeri, Edra Satmaidi, Ilham Kurniawan Ardi, ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 135/PUU-XXII/2024 TENTANG PEMISAHAN PEMILU DAN PILKADA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aldi Tomia, Optimalisasi Peran Bawaslu Menangani Tindak Pidana Politik Uang Pilkada Ambon 2024 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Firasyan Nafhan Haqqa, M. Nassir Agustiawan, Aris Setyanto Pramono, Tinjauan Yuridis Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Banten oleh Partai NasDem , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Abid Raihan Naufal Subagyo, Agus Satmoko Adi, IMPLEMENTASI NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN KETUA ORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH (OSIS) DI SMA NEGERI 18 SURABAYA TAHUN 2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Triana Justitia Mahardeka, Sandi Nurhertiyadi, Hitalis Valesipa, FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN CIREBON , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nur Rohma Juita, Abdul Ficar Hadjar, ANALISIS KOMPARASI SISTEM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN HUKUM INDONESIA DAN SINGAPURA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Syifa Jihan Nisya, Radhitya Ardi Wijaya, M. Nabil Altamis. HR, MENANAMKAN NILAI INTERGRITAS GENERASI MUDA MELALUI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mehwa, Zakly Hanafi Ahmad, M. Wira Anshori, KONVERSI SUMBER DAYA AKTOR DALAM PENETAPAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA: RELASI KEWENANGAN FORMAL, MODAL SOSIAL, DAN ARENA MUSYAWARAH: Studi Kasus Desa Sumber Agung Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Agustin Marsely Prahestie, Galih Wahyu Pradana, Muhammad Farid Ma'ruf, Melda Fadiyah Hidayat, PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT: STUDI KASUS PADA PENATAAN TENAGA HONORER KESEHATAN DI KABUPATEN MOJOKERTO , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tamara Az Zahra Salsabila, Muhdi, Pembentukan dan Strategi Pengelolaan Fitur “MasukanKu” pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Jawa Timur dalam Perspektif Good Governance , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
1-10 of 91
Next
You may also start an advanced similarity search for this article.