PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI SEKTOR PERIKANAN: Studi Kasus KM Awindo 2A dan Implikasinya terhadap Perlindungan Awak Kapal Perikanan
- Authors
-
-
Zahra Jayanti
Universitas PancasilaAuthor -
Trio Adi Wijaya
Universitas PancasilaAuthor -
Shevriyo Haikal Ramadhan
Universitas PancasilaAuthor -
Adhitya Supriyanto
Universitas PancasilaAuthor
-
- Keywords:
- Tindak Pidana Perdagangan Orang, Awak Kapal Perikanan, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Perlindungan Korban, KUHAP 2025
- Abstract
- Kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang melibatkan 21 calon Awak Kapal Perikanan (AKP) KM Awindo 2A merupakan representasi nyata dari praktik eksploitasi pekerja yang terstruktur dan sistematik di sektor perikanan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum dakwaan TPPO dalam perkara Nomor 171–173/Pid.Sus/2026/PN Dps, mengidentifikasi pola perekrutan ilegal yang melibatkan korporasi, aparat penegak hukum, dan calo tenaga kerja, serta mengevaluasi mekanisme perlindungan hukum bagi korban. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach), penelitian ini menemukan bahwa: (1) dakwaan JPU telah mencakup unsur-unsur TPPO secara komprehensif berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2007; (2) terdapat jaringan perekrutan ilegal yang melibatkan PT Awindo International, calo, dan oknum aparat; (3) penerapan KUHAP 2025 (UU No. 20 Tahun 2025) menutup kemungkinan penyelesaian melalui restorative justice; serta (4) pertanggungjawaban pidana korporasi perlu dikedepankan untuk mencegah impunitas. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem pengawasan rekrutmen AKP dan penegakan hukum yang berperspektif korban.
- References
-
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
Dakwaan Perkara Nomor 171/Pid.Sus/2026/PN Dps atas nama terdakwa I Putu Setyawan.
Dakwaan Perkara Nomor 172/Pid.Sus/2026/PN Dps atas nama terdakwa Iwan.
Dakwaan Perkara Nomor 173/Pid.Sus/2026/PN Dps atas nama terdakwa Titin Sumartini, Refdiyanto, dan Jaja Sucharja.
TANGKAP. (2026, 12 Februari). Pernyataan Pers: 21 Calon AKP Diduga Jadi Korban TPPO, TANGKAP Dorong Pengadilan Bongkar Jaringan Perekrutan Ilegal. Denpasar.
Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/591/VIII/2025/SPKT/POLDA BALI tertanggal 23 Agustus 2025.
Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. (2013). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Marzuki, Peter Mahmud. (2019). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
International Labour Organization (ILO). (2020). Caught at Sea: Forced Labour and Trafficking in the Fishing Industry. Geneva: ILO.
Environmental Justice Foundation (EJF). (2023). Blood and Water: Human Rights Abuse in the Global Seafood Industry. London: EJF.
Sjahdeini, Sutan Remy. (2017). Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya. Jakarta: Kencana.
Muladi & Priyatno, Dwidja. (2010). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Jakarta: Kencana.
Harkrisnowo, Harkristuti. (2010). Tindak Pidana Perdagangan Orang: Beberapa Catatan. Jurnal Legislasi Indonesia, 7(1), 10–15.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI. (2022). Laporan Pemantauan: Keterlibatan Aparat Penegak Hukum dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia. Jakarta: Komnas HAM.
Tungpuchayakul, Patima & Bhoola, Urmila. (2020). Forced Labour in Fishing: A South-East Asian Perspective. International Labour Review, 159(2), 213–231.
Eddyono, Supriyadi Widodo dkk. (2021). Menguji Efektivitas Hak Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jakarta: ICJR.
Rawasita, Reny. (2022). Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Perlindungan Korban TPPO. Jurnal Hak Asasi Manusia, 13(2), 115–130.
Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). Statistik Perikanan Tangkap Indonesia 2023. Jakarta: BPS.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-06-23
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Nadya Putri Ardhana, Yenny Febrianty, Sobar Sukmana, Bambang Heriyanto, STANDAR HUKUM KESELAMATAN PENERBANGAN INTERNASIONAL DAN KELALAIAN PILOT: STUDI KONVENSI CHICAGO 1944 PADA KASUS BATIK AIR 25 JANUARI 2024 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Abdurrahman, Iskandar Yusuf, ANALISIS PENERAPAN PRINSIP EQUALITY BEFORE THE LAW BERDASARKAN PASAL 28D AYAT (1) UUD NRI TAHUN 1945 Fenomena 'Hukum Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas' , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Selvyana, Nur Rahmah, ANALISIS PERLINDUNGAN HAK ATAS DATA PRIBADI PASCA BERLAKUNYA UNDANG -UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wahyu Budi Nasrullah, Lukman Hakim, Aly Ashghor, PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN PELAKU TINDAK PERUNDUNGAN MELALUI SIBER (CYBERBULLYING) OLEH ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alya Adinda, TINJAUAN PENETAPAN HAK NAFKAH IDDAH DAN MUTAH DALAM PERKARA CERAI GUGAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ACARA PERDATA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sania Najwa Hidayah, EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HAK PRIVASI ANAK TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA OLEH ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ade Lidya Siregar, Alia Rukmana, Irsyad Dhahri Samad, STARLINK DAN TANTANGAN KEDAULATAN DIGITAL INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TECHNOLOGICAL DIPLOMACY PADA PERKEMBANGAN DIPLOMASI KONTEMPORER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- M. Zaki Munandar, Dimasrizal, M. Wira Anshori, Ian Pasaribu, EFEKTIVITAS PENGAWASAN LEGISLATIF DALAM MEMBANGUN KEPERCAYAAN PUBLIK: STUDI KASUS DPRD KOTA JAMBI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nur Rahma Rais, Meka Amalia Syahrani, Rezky Amalia Putri, Kurniati, HARMONISASI KEDAULATAN ISLAM DAN KEDAULATAN RAKYAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zain El Karem Abdul Jabbar, ANALISIS YURIDIS KEKABURAN NORMA MASA JABATAN PENJABAT KEPALA DESA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.