PERAN PEMERINTAH KAMBOJA DALAM MELINDUNGI KORBAN HUMAN TRAFFICKING: KEBIJAKAN DAN UPAYA PENANGANAN
- Authors
-
-
Alvinto Suud
Fakultas Hukum, Universitas PancasilaAuthor -
Sinintha Yuliansih Sibarani
Fakultas Hukum, Universitas PancasilaAuthor
-
- Keywords:
- human trafficking, Kamboja, pemerintah, perlindungan korban, kerja paksa
- Abstract
- Perdagangan manusia (human trafficking) merupakan kejahatan transnasional yang melanggar hak asasi manusia karena menjadikan seseorang sebagai objek eksploitasi melalui perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan dengan cara-cara yang melawan kehendak korban. Kamboja menghadapi persoalan perdagangan manusia dalam berbagai bentuk, antara lain eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan utang, dan pemaksaan untuk melakukan tindak pidana di kompleks penipuan daring. Artikel ini bertujuan menganalisis bentuk dan faktor kerentanan perdagangan manusia di Kamboja serta mengkaji peran pemerintah dalam pencegahan, penegakan hukum, perlindungan, dan pemulihan korban. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, laporan lembaga internasional, laporan pemerintah, dan publikasi organisasi masyarakat sipil. Hasil kajian menunjukkan bahwa Kamboja telah memiliki dasar hukum melalui Law on the Suppression of Human trafficking and Sexual Exploitation 2008 serta lembaga koordinasi seperti National Committee for Counter Trafficking. Pemerintah juga menjalankan sosialisasi, pelatihan, operasi penyelamatan, kerja sama lintas negara, dan rujukan korban. Namun, efektivitas kebijakan masih menghadapi kendala berupa korupsi dan dugaan keterlibatan aparat, lemahnya identifikasi korban, keterbatasan layanan, serta belum konsistennya penyidikan terhadap eksploitasi kerja paksa di kompleks penipuan daring. Oleh karena itu, perlindungan korban perlu ditempatkan sebagai prioritas melalui penyaringan korban yang independen, bantuan hukum dan psikososial, pemulangan yang aman, serta penindakan yang transparan terhadap pelaku tanpa mempidanakan korban atas tindakan yang dipaksakan kepada mereka.
- References
-
Adellia, V. S., Albayumi, F., & Sunarko, B. S. (2022). Kerja Sama Transnasional dalam Pemberantasan Perdagangan Orang (Human trafficking) di Kamboja. Journal of Social and Political Sciences (E-SOSPOL), 9, 38-62.
Akbar, D., & Indrawan, I. (2018). Tinjauan Hukum Dan Peran Pemerintah Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Di Kabupaten Karimun Dan Kota Batam. Jurnal Selat, 5(2), 134-147.
Amnesty International. (2025, 26 Juni). Cambodia: 'I was someone else’s property': Slavery, human trafficking and torture in Cambodia’s scamming compounds (ASA 23/9447/2025). https://www.amnesty.org/en/documents/asa23/9447/2025/th/
Michiko, D., Natasya, R., & Putri, K. V. (2026). Eksploitasi Tenaga Kerja WNI dalam Industri Penipuan Daring di Kamboja: Studi Kasus dan Upaya Penanggulangan. Cendekia: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 3(1), 1-7.
Sukma, N. F., Rizky, S. R. A., Shahida, F. P. A., Saputri, M., & Pradana, G. F. (2025). Patologi sosial dalam kasus human trafficking di Kamboja berdasarkan tinjauan UU No. 21 Tahun 2007 dalam perspektif sosiologis. Suara Edukasi Hukum, 1(1).
Valerisella, N., Sliviani, N. Z., & Situmeang, A. (2025). Cooperation Frameworks of Indonesia and Cambodia Against Transnational Organized Crime in Online Gambling Human trafficking. Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir, 5(1), 1-27.
- Downloads
- Published
- 2026-11-13
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- M.Faisal Rahendra Lubis, Habib Almunawar Lubis, Fikri Khaikal, Raihan Ramadhana, Rajib Putra Hermawan, TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DIKAWASAN PERKOTAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 12 (2025): Causa Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Rahmat Mubaroh Mulya Sasmitha, UPAYA DAN PERAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA IIA TENGGARONG) DALAM PENGULANGAN TINDAK PIDANA ANAK DI KALIMANTAN TIMUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Jessica Anabelle Orina, Lovetara Felincia, Fiola Aurelia Chandra, Kyara Angelic Sofian, Valentino Tan, IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA: PERSPEKTIF JAKSA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sania Najwa Hidayah, EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HAK PRIVASI ANAK TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA OLEH ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tri Novia Nelita Yanti Harefa, PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA JAKARTA TIMUR TAHUN 2022–2024 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sahrizal, EFEKTIVITAS PENERTIBAN CANGKUL PADANG (ALAT TANGKAP SEJENIS PUKAT TRAWL) DI DANAU LUT TAWAR KABUPATEN ACEH TENGAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA LINGKUNGAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Lisa Yanti Ismail, Nur Zakiyah, Iryad Dahri, DIPLOMASI BUDAYA INDONESIA MELALUI KEBUDAYAAN SEBAGAI INSTRUMEN SOFT POWER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rasya Aika Fadhila, Diana Febri Nauli Purba, Muhammad Dzikri Sulaeman, Mahmud Aqil, PROBLEMATIKA PENGAKUAN DAN ESKESUSI PUTUSAN PERCERAIAN PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP HAK ASUH ANAK DAN NAFKAH PASCA PERCERAIAN : STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DENPASAR NOMOR 313/PDT.G/2021/PA.DPS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sovie Atika Sari, Made Agni Wachyuni, Komang Maria Selsina, Nazwa Aurelia Rosa, Shiren Valentin, IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nabila Ohorella, REKONSTRUKSI HUKUM PERJANJIAN KERJA HARIAN LEPAS BERBASIS ELEKTRONIK: INTERSEKSI HUKUM SIBER, ASAS PROPORSIONALITAS, DAN KETENAGAKERJAAN SYARIAH PASCA-PUTUSAN MK NO. 168/PUU-XXI/2023 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.