PELINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PINJAMAN ONLINE (PINJOL) ILEGAL DI INDONESIA
- Authors
-
-
Siti Nurhandayani
Fakultas Hukum, Universitas Pakuan, Bogor, Jawa Barat, IndonesiaAuthor -
Grace Measy Sobari
Fakultas Hukum, Universitas Pakuan, Bogor, Jawa Barat, IndonesiaAuthor -
Adit Tia Ramadanu
Fakultas Hukum, Universitas Pakuan, Bogor, Jawa Barat, IndonesiaAuthor -
Nandang Kusnadi
Fakultas Hukum, Universitas Pakuan, Bogor, Jawa Barat, IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- pinjaman online ilegal, pelindungan konsumen, UU P2SK, pelindungan data pribadi, Otoritas Jasa Keuangan
- Abstract
- Pelindungan Hukum bagi Konsumen Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal di Indonesia. Pinjaman online (pinjol) ilegal masih merugikan konsumen, bukan hanya secara finansial, tetapi juga lewat teror penagihan dan penyalahgunaan data pribadi. Artikel ini bertujuan menguraikan kerangka hukum pelindungan konsumen terhadap pinjol ilegal di Indonesia, memaparkan skala persoalannya pada 2025–2026, dan menilai efektivitas pelindungan tersebut. Penelitian memakai metode yuridis normatif dengan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, publikasi resmi OJK, dan pemberitaan media arus utama. Hasilnya menunjukkan bahwa pelindungan hukum berlapis sudah tersedia, mulai dari UU Perlindungan Konsumen, UU P2SK dengan ancaman pidana penjara hingga 10 tahun dan denda hingga Rp1 triliun, POJK 22/2023 dan POJK 40/2024, hingga UU PDP. Namun, jumlah pinjol ilegal yang dihentikan tetap 951 entitas dari Maret sampai Agustus 2026, sementara pengaduan naik dari 10.516 menjadi 30.328. Pemblokiran nomor penagih juga bersifat sementara, dan lembaga pengawas pelindungan data pribadi belum terbentuk per Juli 2026. Artikel ini menyimpulkan bahwa pelindungan konsumen sudah kuat pada tingkat norma, tetapi belum sama kuat pada tingkat pelaksanaan.
- References
-
Akanji, Olawale Amos, Manuel Egele, dan Gianluca Stringhini. “The Cost of Convenience: Identifying, Analyzing, and Mitigating Predatory Loan Applications on Android.” Dalam ACM Asia Conference on Computer and Communications Security (ASIA CCS ’26). New York: ACM, 2026. https://doi.org/10.1145/3779208.3785263.
Hamsin, Muhammad Khaeruddin, Abdul Halim, dan Rizaldy Anggriawan. “Digital Lending in Smart Society: Legal and Sharia Perspectives on Consumer Privacy and Ethical Collection Practices.” SHS Web of Conferences 204 (2024): 07001. https://doi.org/10.1051/shsconf/202420407001.
Hanafi, Sahrul. “Protection of Personal Data Abuse in Online Lending in Indonesia.” Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah 10, no. 2 (2025): 414–30. https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/al-mustashfa/article/download/20386/7016.
Hidayah, Siti. “Hubungan Hukum antara Debitur dengan Perusahaan Pinjaman Dana Online Ilegal.” Yustisi 11, no. 1 (2024): 296–312. https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i1.16213.
Kania, Irma Dewi, Sentosa Sembiring, dan Catharina Dewi Wulansari. “Reconstructing Personal Data Protection Institutions for PayLater Users under Law No. 27 of 2022.” Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum 26, no. 2 (2026): 2597–612. https://doi.org/10.24252/al-risalah.v26i2.71051.
Priambono, Lutvy, Sudirman Sudirman, dan Wahyudi Umar. “Kebocoran Data Pribadi Akibat Penagihan Utang Pinjaman Online Ilegal.” UNES Law Review 6, no. 4 (2024): 11238–43. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2068.
Tan, David. “Demystifying the Proliferation of Online Peer-to-Peer Lending in Indonesia: Decoding Fintech as a Regulatory Challenge.” Asian Journal of Law and Society 10, no. 3 (2023): 376–400. https://doi.org/10.1017/als.2022.21.
Widiatedja, I Gusti Ngurah Parikesit, dan Neha Mishra. “Establishing an Independent Data Protection Authority in Indonesia: A Future-Forward Perspective.” International Review of Law, Computers & Technology 37 (2023). https://doi.org/10.1080/13600869.2022.2155793.
“Jerat Hukum Pinjol Ilegal yang Sebar Data Pribadi.” Hukumonline, t.t. https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-pinjol-ilegal-yang-sebar-data-pribadi-lt628fac477af9c/.
“Kredit Macet Pinjol Naik 4, 73%, OJK Soroti Kemampuan Bayar Borrower.” Bisnis.com, 9 Oktober 2026. https://finansial.bisnis.com/read/20261009/563/2011301/kredit-macet-pinjol-naik-473-ojk-soroti-kemampuan-bayar-borrower.
Kusuma, Ade Indra. “7 Cara Ampuh Atasi Debt Collector Pinjol.” Kompas TV, September 2025. https://www.kompas.tv/info-publik/616179/7-cara-ampuh-atasi-debt-collector-pinjol.
Laksono, Muhdany Yusuf. “Perempuan di Gresik Mengaku Jadi Korban Pinjol Ilegal, Diancam Sebar Foto Editan.” Kompas.com, 8 Oktober 2026. https://surabaya.kompas.com/read/2026/10/08/110332578/perempuan-di-gresik-mengaku-jadi-korban-pinjol-ilegal-diancam-sebar-foto.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “Pembentukan Lembaga PDP Sedang Dibahas.” Situs Mahkamah Konstitusi RI, 27 Juli 2026. https://www.mkri.id/berita/pembentukan-lembaga-pdp-sedang-dibahas-25476.
“Menyelamatkan Masyarakat dari Jebakan Pinjol Ilegal.” Antara Jambi, t.t. https://jambi.antaranews.com/berita/555855/menyelamatkan-masyarakat-dari-jebakan-pinjol-ilegal.
“OJK Blokir Ratusan Situs Pinjol Ilegal per Maret 2026 karena Berpotensi Rugikan Masyarakat.” Kompas.com, 8 April 2026. https://money.kompas.com/read/2026/04/08/152031626/ojk-blokir-ratusan-situs-pinjol-ilegal-per-maret-2026-karena-berpotensi.
“OJK Setop 951 Pinjol Ilegal, Ratusan Investasi Ilegal Juga Ditindak.” Kompas.com, 7 September 2026. https://money.kompas.com/read/2026/09/07/183200326/ojk-setop-951-pinjol-ilegal-ratusan-investasi-ilegal-juga-ditindak.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Staatsblad 1847 Nomor 23.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Downloads
- Published
- 2026-11-13
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Farhan Narawangsa Hanggara, KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tasfia Rahil Suherman, Derry Maya, PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK PASCA UU TPKS DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alya Adinda, TINJAUAN PENETAPAN HAK NAFKAH IDDAH DAN MUTAH DALAM PERKARA CERAI GUGAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ACARA PERDATA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mutiasih Savanah Puti Dinanty, KEPASTIAN HUKUM DAN PARADOKS DALAM PEMENUHAN HAK PEKERJA SEBAGAI KREDITOR PREFEREN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XI/2013 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Savira Meigea Putri, Yoga Pratama, Panji Arsetyo Pratama, KEKOSONGAN HUKUM PENANGANAN DEEPFAKE NON-CONSENSUAL PORNOGRAPHY DALAM KONSTRUKSI UU TPKS DAN UU ITE , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nabil Almahdy Raihan, Kartika Dwi Arianto, VISUM ET REPERTUM SEBAGAI DASAR YURIDIS PENGABULAN GUGATAN CERAI AKIBAT KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA: KAJIAN NORMATIF TERHADAP UU PKDRT DAN KHI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aura Prameswari Wirasmara, Raisya Shafa Qotrunada, Ditia Prabandari Laras Ati, Safa Manohara Khahira Putri, ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK: TINJAUAN TERHADAP KEPASTIAN HUKUM (LEX CERTA) DAN JAMINAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM UUD 1945 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rayi Kharisma Rajib, Muhammad Rafi’ Adhityaramadhani, Muhammad Farrel Tri Prakoso, PEMBATASAN KEBEBASAN BERWASIAT DALAM HUKUM WARIS PERDATA BARAT: TINJAUAN LEGITIME PORTIE BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR 188/PDT.G/2013/PN.SMG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nor Annisa Fadila, Nurul Syahirah, Davina Yuni Irawan, Irsyad Dhahri, TITIK PERTALIAN HARTA BERSAMA PERKAWINAN CAMPURAN DALAM PUTUSAN TIGA TINGKAT PERADILAN DAN UJI TERHADAP RUU HPI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Bayu Samudra, BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023: ANALISIS KRITIS ASAS NEMO JUDEX IN CAUSA SUA DAN AKIBAT HUKUMNYA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.