PELINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PINJAMAN ONLINE (PINJOL) ILEGAL DI INDONESIA
- Authors
-
-
Siti Nurhandayani
Fakultas Hukum, Universitas Pakuan, Bogor, Jawa Barat, IndonesiaAuthor -
Grace Measy Sobari
Fakultas Hukum, Universitas Pakuan, Bogor, Jawa Barat, IndonesiaAuthor -
Adit Tia Ramadanu
Fakultas Hukum, Universitas Pakuan, Bogor, Jawa Barat, IndonesiaAuthor -
Nandang Kusnadi
Fakultas Hukum, Universitas Pakuan, Bogor, Jawa Barat, IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- pinjaman online ilegal, pelindungan konsumen, UU P2SK, pelindungan data pribadi, Otoritas Jasa Keuangan
- Abstract
- Pelindungan Hukum bagi Konsumen Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal di Indonesia. Pinjaman online (pinjol) ilegal masih merugikan konsumen, bukan hanya secara finansial, tetapi juga lewat teror penagihan dan penyalahgunaan data pribadi. Artikel ini bertujuan menguraikan kerangka hukum pelindungan konsumen terhadap pinjol ilegal di Indonesia, memaparkan skala persoalannya pada 2025–2026, dan menilai efektivitas pelindungan tersebut. Penelitian memakai metode yuridis normatif dengan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, publikasi resmi OJK, dan pemberitaan media arus utama. Hasilnya menunjukkan bahwa pelindungan hukum berlapis sudah tersedia, mulai dari UU Perlindungan Konsumen, UU P2SK dengan ancaman pidana penjara hingga 10 tahun dan denda hingga Rp1 triliun, POJK 22/2023 dan POJK 40/2024, hingga UU PDP. Namun, jumlah pinjol ilegal yang dihentikan tetap 951 entitas dari Maret sampai Agustus 2026, sementara pengaduan naik dari 10.516 menjadi 30.328. Pemblokiran nomor penagih juga bersifat sementara, dan lembaga pengawas pelindungan data pribadi belum terbentuk per Juli 2026. Artikel ini menyimpulkan bahwa pelindungan konsumen sudah kuat pada tingkat norma, tetapi belum sama kuat pada tingkat pelaksanaan.
- References
-
Akanji, Olawale Amos, Manuel Egele, dan Gianluca Stringhini. “The Cost of Convenience: Identifying, Analyzing, and Mitigating Predatory Loan Applications on Android.” Dalam ACM Asia Conference on Computer and Communications Security (ASIA CCS ’26). New York: ACM, 2026. https://doi.org/10.1145/3779208.3785263.
Hamsin, Muhammad Khaeruddin, Abdul Halim, dan Rizaldy Anggriawan. “Digital Lending in Smart Society: Legal and Sharia Perspectives on Consumer Privacy and Ethical Collection Practices.” SHS Web of Conferences 204 (2024): 07001. https://doi.org/10.1051/shsconf/202420407001.
Hanafi, Sahrul. “Protection of Personal Data Abuse in Online Lending in Indonesia.” Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah 10, no. 2 (2025): 414–30. https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/al-mustashfa/article/download/20386/7016.
Hidayah, Siti. “Hubungan Hukum antara Debitur dengan Perusahaan Pinjaman Dana Online Ilegal.” Yustisi 11, no. 1 (2024): 296–312. https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i1.16213.
Kania, Irma Dewi, Sentosa Sembiring, dan Catharina Dewi Wulansari. “Reconstructing Personal Data Protection Institutions for PayLater Users under Law No. 27 of 2022.” Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum 26, no. 2 (2026): 2597–612. https://doi.org/10.24252/al-risalah.v26i2.71051.
Priambono, Lutvy, Sudirman Sudirman, dan Wahyudi Umar. “Kebocoran Data Pribadi Akibat Penagihan Utang Pinjaman Online Ilegal.” UNES Law Review 6, no. 4 (2024): 11238–43. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2068.
Tan, David. “Demystifying the Proliferation of Online Peer-to-Peer Lending in Indonesia: Decoding Fintech as a Regulatory Challenge.” Asian Journal of Law and Society 10, no. 3 (2023): 376–400. https://doi.org/10.1017/als.2022.21.
Widiatedja, I Gusti Ngurah Parikesit, dan Neha Mishra. “Establishing an Independent Data Protection Authority in Indonesia: A Future-Forward Perspective.” International Review of Law, Computers & Technology 37 (2023). https://doi.org/10.1080/13600869.2022.2155793.
“Jerat Hukum Pinjol Ilegal yang Sebar Data Pribadi.” Hukumonline, t.t. https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-pinjol-ilegal-yang-sebar-data-pribadi-lt628fac477af9c/.
“Kredit Macet Pinjol Naik 4, 73%, OJK Soroti Kemampuan Bayar Borrower.” Bisnis.com, 9 Oktober 2026. https://finansial.bisnis.com/read/20261009/563/2011301/kredit-macet-pinjol-naik-473-ojk-soroti-kemampuan-bayar-borrower.
Kusuma, Ade Indra. “7 Cara Ampuh Atasi Debt Collector Pinjol.” Kompas TV, September 2025. https://www.kompas.tv/info-publik/616179/7-cara-ampuh-atasi-debt-collector-pinjol.
Laksono, Muhdany Yusuf. “Perempuan di Gresik Mengaku Jadi Korban Pinjol Ilegal, Diancam Sebar Foto Editan.” Kompas.com, 8 Oktober 2026. https://surabaya.kompas.com/read/2026/10/08/110332578/perempuan-di-gresik-mengaku-jadi-korban-pinjol-ilegal-diancam-sebar-foto.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “Pembentukan Lembaga PDP Sedang Dibahas.” Situs Mahkamah Konstitusi RI, 27 Juli 2026. https://www.mkri.id/berita/pembentukan-lembaga-pdp-sedang-dibahas-25476.
“Menyelamatkan Masyarakat dari Jebakan Pinjol Ilegal.” Antara Jambi, t.t. https://jambi.antaranews.com/berita/555855/menyelamatkan-masyarakat-dari-jebakan-pinjol-ilegal.
“OJK Blokir Ratusan Situs Pinjol Ilegal per Maret 2026 karena Berpotensi Rugikan Masyarakat.” Kompas.com, 8 April 2026. https://money.kompas.com/read/2026/04/08/152031626/ojk-blokir-ratusan-situs-pinjol-ilegal-per-maret-2026-karena-berpotensi.
“OJK Setop 951 Pinjol Ilegal, Ratusan Investasi Ilegal Juga Ditindak.” Kompas.com, 7 September 2026. https://money.kompas.com/read/2026/09/07/183200326/ojk-setop-951-pinjol-ilegal-ratusan-investasi-ilegal-juga-ditindak.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Staatsblad 1847 Nomor 23.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Downloads
- Published
- 2026-11-13
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Maharani Aura Ramadhania, Nazwa Safitri, Salshabila Talitha Putri, Tegar Muzaqi Ramadhany, Ahmad Septiansyah, Sawitri Yuli Hartati, KEKUATAN PEMBUKTIAN SCREENSHOT SEBAGAI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Adelia Nelma Mutiara, REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TANAH ADAT DALAM RUU ADMINISTRASI PERTANAHAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 64/PUU-XXIV/2026: ANTARA KEPASTIAN SERTIFIKAT DAN KEADILAN SUBSTANTIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Anna Elmyra Hawa, Sulkiah Hendrawati, Wahyudi, PERLINDUNGAN HUKUM PEMBATALAN JUAL BELI SEPIHAK OLEH PEMBELI DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1243 KUHPERDATA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Septrian Azeri, Edra Satmaidi, Ilham Kurniawan Ardi, ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 135/PUU-XXII/2024 TENTANG PEMISAHAN PEMILU DAN PILKADA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Savira Meigea Putri, Yoga Pratama, Panji Arsetyo Pratama, KEKOSONGAN HUKUM PENANGANAN DEEPFAKE NON-CONSENSUAL PORNOGRAPHY DALAM KONSTRUKSI UU TPKS DAN UU ITE , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rinto Setiyawan, Alessandro Rey Nearson, Prayogi Restia Saputra, REKONSTRUKSI KEDAULATAN RAKYAT DALAM DESAIN KELEMBAGAAN MPR: GAGASAN AMANDEMEN KELIMA UUD NRI TAHUN 1945 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tasfia Rahil Suherman, Derry Maya, PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK PASCA UU TPKS DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mutiasih Savanah Puti Dinanty, KEPASTIAN HUKUM DAN PARADOKS DALAM PEMENUHAN HAK PEKERJA SEBAGAI KREDITOR PREFEREN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XI/2013 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Rasya Yorika, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM INITIAL COIN OFFERING MELALUI KEPASTIAN HUKUM ATAS KEDUDUKAN TOKEN SEBAGAI BENDA BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Vania Elvina Br Perangin Angin, Dede Agus, Mujadiddah Aslamiyah, ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENGGUNAAN TES DNA SEBAGAI ALAT BUKTI HUBUNGAN KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010 (Studi Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT BTN) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.