DAMPAK BEBAN PAJAK HIBURAN TERHADAP HARGA LAYANAN DAN MINAT KONSUMEN PADA USAHA KARAOKE DI JAKARTA

Authors
  • Valda Develyna

    Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
    Author
Keywords:
pajak hiburan, PBJT, karaoke, harga layanan, minat konsumen, DKI Jakarta
Abstract
Sejak berlakunya Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa hiburan karaoke di Jakarta ditetapkan sebesar 40%, naik dari 25% pada ketentuan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan mengetahui persepsi konsumen mengenai pengaruh beban pajak hiburan terhadap harga layanan dan minat menggunakan jasa karaoke, serta menelaah upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menanggapi persoalan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner daring kepada 11 responden yang dipilih dengan teknik purposive sampling dan dianalisis menggunakan distribusi frekuensi dan persentase, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 90,9% responden menilai pajak karaoke memengaruhi harga layanan (27,3% di antaranya menilai sangat memengaruhi), 81,8% responden menyatakan minat berkunjung menurun apabila pajak yang dibebankan membuat harga layanan lebih tinggi, dan 81,8% responden setuju dengan penerapan pajak pada usaha karaoke, dengan 54,5% di antaranya menyetujui selama tarif pajaknya wajar. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan dasar hukum pemungutan dan melakukan sosialisasi, tetapi tarif 40% tetap berlaku. Karena jumlah responden terbatas, temuan penelitian ini bersifat awal dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi.
References

Ariany, L. (2010). Pendapatan asli daerah dari sektor pajak dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Masalah-Masalah Hukum, 39(3), 231–237. https://doi.org/10.14710/mmh.39.3.2010.231-237

Bisnis.com. (2025, 5 Januari). MK tolak gugatan pengusaha karaoke dkk soal pajak hiburan 40-75%. https://ekonomi.bisnis.com/read/20250105/12/1829008/mk-tolak-gugatanpengusaha-karaoke-dkk-soal-pajak-hiburan-40-75

CNN Indonesia. (2024, 16 Januari). DKI resmi naikkan pajak hiburan jadi 40 persen. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240116143756-532-1050203/dki-resminaikkan-pajak-hiburan-jadi-40-persen

DDTCNews. (2024, 28 April). Ada UU DKJ, tarif pajak hiburan malam di Jakarta bisa 25-75 persen. https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1802246/ada-uu-dkj-tarif-pajak-hiburanmalam-di-jakarta-bisa-25-75-persen

DDTCNews. (2026, 18 September). Hingga Agustus 2026, defisit APBN tercatat Rp240 triliun. https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1822558/hingga-agustus-2026-defisitapbn-tercatat-rp240-triliun

IKPI. (2024, 23 Februari). Kemenkeu: Insentif pajak hiburan kewenangan pemda. https://ikpi.or.id/en/?p=8815

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2024, 19 Januari). Menjaga pemulihan sektor pariwisata di daerah, pemerintah siapkan insentif fiskal untuk PBJT jasa kesenian dan hiburan. https://ekon.go.id/unduh/publikasi/5602/menjaga-pemulihansektor-pariwisata-di-daerah-pemerintah-siapkan-insentif-fiskal-untuk-pbjt-jasakesenian-dan-hiburan

Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). Marketing management (15th ed.). Pearson Education.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). Putusan Nomor 19/PUU-XXII/2024 tentang pengujian Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (berlaku mutatis mutandis untuk Putusan Nomor 31/PUUXXII/2024 dan 32/PUU-XXII/2024).

Mankiw, N. G. (2018). Principles of economics (8th ed.). Cengage Learning.

Mardiasmo. (2018). Perpajakan (Edisi terbaru). Andi.

Okezone. (2026). Daftar 5 jenis hiburan yang kena pajak 40 persen, apa saja? https://www.rctiplus.com/news/detail/okezone/5489341/daftar-5-jenis-hiburan-yangkena-pajak-40-persen--apa-saja-

Pamuji, K., & Nasihuddin, A. A. (2020). Buku ajar hukum pajak. Unsoed Press.

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (2024). Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022

Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R& D. Alfabeta.

Tjiptono, F. (2015). Strategi pemasaran (Edisi 4). Andi.

Wibowo, A. S., & Inayati. (2025). Tinjauan sistematik atas perubahan kebijakan pajak hiburan di kawasan perkotaan (implementasi pajak hiburan di berbagai negara). Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING), 8(3).

Cover Image
Downloads
Published
2026-11-13
Section
Articles

How to Cite

DAMPAK BEBAN PAJAK HIBURAN TERHADAP HARGA LAYANAN DAN MINAT KONSUMEN PADA USAHA KARAOKE DI JAKARTA. (2026). Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 17(1). https://journal.cib.institute/index.php/causa/article/view/6602

Similar Articles

41-50 of 105

You may also start an advanced similarity search for this article.