DAMPAK BEBAN PAJAK HIBURAN TERHADAP HARGA LAYANAN DAN MINAT KONSUMEN PADA USAHA KARAOKE DI JAKARTA
- Authors
-
-
Valda Develyna
Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng TirtayasaAuthor
-
- Keywords:
- pajak hiburan, PBJT, karaoke, harga layanan, minat konsumen, DKI Jakarta
- Abstract
- Sejak berlakunya Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa hiburan karaoke di Jakarta ditetapkan sebesar 40%, naik dari 25% pada ketentuan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan mengetahui persepsi konsumen mengenai pengaruh beban pajak hiburan terhadap harga layanan dan minat menggunakan jasa karaoke, serta menelaah upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menanggapi persoalan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner daring kepada 11 responden yang dipilih dengan teknik purposive sampling dan dianalisis menggunakan distribusi frekuensi dan persentase, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 90,9% responden menilai pajak karaoke memengaruhi harga layanan (27,3% di antaranya menilai sangat memengaruhi), 81,8% responden menyatakan minat berkunjung menurun apabila pajak yang dibebankan membuat harga layanan lebih tinggi, dan 81,8% responden setuju dengan penerapan pajak pada usaha karaoke, dengan 54,5% di antaranya menyetujui selama tarif pajaknya wajar. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan dasar hukum pemungutan dan melakukan sosialisasi, tetapi tarif 40% tetap berlaku. Karena jumlah responden terbatas, temuan penelitian ini bersifat awal dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi.
- References
-
Ariany, L. (2010). Pendapatan asli daerah dari sektor pajak dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Masalah-Masalah Hukum, 39(3), 231–237. https://doi.org/10.14710/mmh.39.3.2010.231-237
Bisnis.com. (2025, 5 Januari). MK tolak gugatan pengusaha karaoke dkk soal pajak hiburan 40-75%. https://ekonomi.bisnis.com/read/20250105/12/1829008/mk-tolak-gugatanpengusaha-karaoke-dkk-soal-pajak-hiburan-40-75
CNN Indonesia. (2024, 16 Januari). DKI resmi naikkan pajak hiburan jadi 40 persen. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240116143756-532-1050203/dki-resminaikkan-pajak-hiburan-jadi-40-persen
DDTCNews. (2024, 28 April). Ada UU DKJ, tarif pajak hiburan malam di Jakarta bisa 25-75 persen. https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1802246/ada-uu-dkj-tarif-pajak-hiburanmalam-di-jakarta-bisa-25-75-persen
DDTCNews. (2026, 18 September). Hingga Agustus 2026, defisit APBN tercatat Rp240 triliun. https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1822558/hingga-agustus-2026-defisitapbn-tercatat-rp240-triliun
IKPI. (2024, 23 Februari). Kemenkeu: Insentif pajak hiburan kewenangan pemda. https://ikpi.or.id/en/?p=8815
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2024, 19 Januari). Menjaga pemulihan sektor pariwisata di daerah, pemerintah siapkan insentif fiskal untuk PBJT jasa kesenian dan hiburan. https://ekon.go.id/unduh/publikasi/5602/menjaga-pemulihansektor-pariwisata-di-daerah-pemerintah-siapkan-insentif-fiskal-untuk-pbjt-jasakesenian-dan-hiburan
Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). Marketing management (15th ed.). Pearson Education.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). Putusan Nomor 19/PUU-XXII/2024 tentang pengujian Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (berlaku mutatis mutandis untuk Putusan Nomor 31/PUUXXII/2024 dan 32/PUU-XXII/2024).
Mankiw, N. G. (2018). Principles of economics (8th ed.). Cengage Learning.
Mardiasmo. (2018). Perpajakan (Edisi terbaru). Andi.
Okezone. (2026). Daftar 5 jenis hiburan yang kena pajak 40 persen, apa saja? https://www.rctiplus.com/news/detail/okezone/5489341/daftar-5-jenis-hiburan-yangkena-pajak-40-persen--apa-saja-
Pamuji, K., & Nasihuddin, A. A. (2020). Buku ajar hukum pajak. Unsoed Press.
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (2024). Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022
Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R& D. Alfabeta.
Tjiptono, F. (2015). Strategi pemasaran (Edisi 4). Andi.
Wibowo, A. S., & Inayati. (2025). Tinjauan sistematik atas perubahan kebijakan pajak hiburan di kawasan perkotaan (implementasi pajak hiburan di berbagai negara). Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING), 8(3).
- Downloads
- Published
- 2026-11-13
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Dedy Anggara Saputra, Rina Tauran, Mohammad Wira Utama, Miftahudin, PENEGAKAN HUKUM KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL (Studi Kasus: 92/Pid.Sus/2023/PN Mkd) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nabila Aulia Adek Putri, Amanda Aurelia Cahya Ramadhan, Qistina Syakira, Fadia Fatimatuzzahra, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN DISPENSASI KAWIN AKIBAT KEHAMILAN DI LUAR NIKAH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 396/PDT.P/2023/PA.PT) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fadli Aufa Setiawan, Mekanisme Pelaksanaan Short Selling dan Risiko Manipulasi Pasar dalam Hukum Pasar Modal Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sabrina Dhiya Anindita, Aliya Nashwa Nurkhalis, Siti Kurnia Kholipah, Anggraeni Ranti Sarifah, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi melalui Penguatan Nilai-Nilai Akhlak dan Integritas dalam Perspektif Hukum Islam , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Irwan Sahardi, BATAS WANPRESTASI DAN TINDAK PIDANA DALAM PENGALIHAN KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Christian Abednego, M. Fikri Akbar, Sandy Allifiansyah, WHEN ARTIFICIAL INTELLIGENCE FEELS HUMAN: THE COMPUTERS AS SOCIAL ACTORS FRAMEWORK AND EMOTIONAL CLOSENESS IN CONVERSATIONS WITH CHATBOTS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ilham Rusting, Lukman Hakim, Melanie Pita Lestari, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGELOLAAN LIMBAH INFEKSIUS DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Haris Yoga Saputra, Rheindra Wira Wicaksana, LENTERA PASTO: INOVASI PELAYANAN HAK INTEGRASI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhafiddin Nezar Yusufi, Muhammad Alaudin Fathan Ghazy, Muhammad Hamzah Al Mustofa, AMBIGUITAS DISKRESI PEMERINTAH DAERAH: INSTRUMEN EFISIENSI ATAU CELAH ABUSE OF POWER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wahyu Budi Nasrullah, Lukman Hakim, Aly Ashghor, PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN PELAKU TINDAK PERUNDUNGAN MELALUI SIBER (CYBERBULLYING) OLEH ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.