DAMPAK BEBAN PAJAK HIBURAN TERHADAP HARGA LAYANAN DAN MINAT KONSUMEN PADA USAHA KARAOKE DI JAKARTA
- Authors
-
-
Valda Develyna
Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng TirtayasaAuthor
-
- Keywords:
- pajak hiburan, PBJT, karaoke, harga layanan, minat konsumen, DKI Jakarta
- Abstract
- Sejak berlakunya Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa hiburan karaoke di Jakarta ditetapkan sebesar 40%, naik dari 25% pada ketentuan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan mengetahui persepsi konsumen mengenai pengaruh beban pajak hiburan terhadap harga layanan dan minat menggunakan jasa karaoke, serta menelaah upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menanggapi persoalan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner daring kepada 11 responden yang dipilih dengan teknik purposive sampling dan dianalisis menggunakan distribusi frekuensi dan persentase, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 90,9% responden menilai pajak karaoke memengaruhi harga layanan (27,3% di antaranya menilai sangat memengaruhi), 81,8% responden menyatakan minat berkunjung menurun apabila pajak yang dibebankan membuat harga layanan lebih tinggi, dan 81,8% responden setuju dengan penerapan pajak pada usaha karaoke, dengan 54,5% di antaranya menyetujui selama tarif pajaknya wajar. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan dasar hukum pemungutan dan melakukan sosialisasi, tetapi tarif 40% tetap berlaku. Karena jumlah responden terbatas, temuan penelitian ini bersifat awal dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi.
- References
-
Ariany, L. (2010). Pendapatan asli daerah dari sektor pajak dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Masalah-Masalah Hukum, 39(3), 231–237. https://doi.org/10.14710/mmh.39.3.2010.231-237
Bisnis.com. (2025, 5 Januari). MK tolak gugatan pengusaha karaoke dkk soal pajak hiburan 40-75%. https://ekonomi.bisnis.com/read/20250105/12/1829008/mk-tolak-gugatanpengusaha-karaoke-dkk-soal-pajak-hiburan-40-75
CNN Indonesia. (2024, 16 Januari). DKI resmi naikkan pajak hiburan jadi 40 persen. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240116143756-532-1050203/dki-resminaikkan-pajak-hiburan-jadi-40-persen
DDTCNews. (2024, 28 April). Ada UU DKJ, tarif pajak hiburan malam di Jakarta bisa 25-75 persen. https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1802246/ada-uu-dkj-tarif-pajak-hiburanmalam-di-jakarta-bisa-25-75-persen
DDTCNews. (2026, 18 September). Hingga Agustus 2026, defisit APBN tercatat Rp240 triliun. https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1822558/hingga-agustus-2026-defisitapbn-tercatat-rp240-triliun
IKPI. (2024, 23 Februari). Kemenkeu: Insentif pajak hiburan kewenangan pemda. https://ikpi.or.id/en/?p=8815
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2024, 19 Januari). Menjaga pemulihan sektor pariwisata di daerah, pemerintah siapkan insentif fiskal untuk PBJT jasa kesenian dan hiburan. https://ekon.go.id/unduh/publikasi/5602/menjaga-pemulihansektor-pariwisata-di-daerah-pemerintah-siapkan-insentif-fiskal-untuk-pbjt-jasakesenian-dan-hiburan
Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). Marketing management (15th ed.). Pearson Education.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). Putusan Nomor 19/PUU-XXII/2024 tentang pengujian Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (berlaku mutatis mutandis untuk Putusan Nomor 31/PUUXXII/2024 dan 32/PUU-XXII/2024).
Mankiw, N. G. (2018). Principles of economics (8th ed.). Cengage Learning.
Mardiasmo. (2018). Perpajakan (Edisi terbaru). Andi.
Okezone. (2026). Daftar 5 jenis hiburan yang kena pajak 40 persen, apa saja? https://www.rctiplus.com/news/detail/okezone/5489341/daftar-5-jenis-hiburan-yangkena-pajak-40-persen--apa-saja-
Pamuji, K., & Nasihuddin, A. A. (2020). Buku ajar hukum pajak. Unsoed Press.
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (2024). Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022
Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R& D. Alfabeta.
Tjiptono, F. (2015). Strategi pemasaran (Edisi 4). Andi.
Wibowo, A. S., & Inayati. (2025). Tinjauan sistematik atas perubahan kebijakan pajak hiburan di kawasan perkotaan (implementasi pajak hiburan di berbagai negara). Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING), 8(3).
- Downloads
- Published
- 2026-11-13
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Muhafiddin Nezar Yusufi, Muhammad Alaudin Fathan Ghazy, Muhammad Hamzah Al Mustofa, AMBIGUITAS DISKRESI PEMERINTAH DAERAH: INSTRUMEN EFISIENSI ATAU CELAH ABUSE OF POWER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Eric Friedric Sianturi, Hudi Yusuf, Optimalisasi Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Perbatasan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Citra Diana Lestari, Hudi Yusuf, Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Penipuan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Rizky Tangpen, Hudi Yusuf, KEMANDIRIAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TANPA DIDAHULUI PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nur Rohma Juita, Abdul Ficar Hadjar, ANALISIS KOMPARASI SISTEM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN HUKUM INDONESIA DAN SINGAPURA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sahat Siagian, Bambang Fitrianto, Riski Ardikia Amanda, Idam Malik Sinulinga, Muhammad Faqih Syahnawi, Muhammad Homayoun Hemmati Lubis, INVESTASI YANG TERKAIT PRODUK BANK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Vavian Alfrius Lumban Gaol, Hudi Yusuf, PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PENGAWASAN INTERNAL DAN PENEGAKAN KODE ETIK APARATUR PEMERINTAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Amir Fakhruddin, Riyan Chandra Dwi Alimustofa, Feri Alfian, Muhammad Aji Saputra, Intan Suri Mahardika Pertiwi, PENGGUNAAN GAMBAR MAKANAN BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE PADA PLATFORM SHOPEEFOOD DALAM PERSPEKTIF GHARAR DAN TADLIS: KAJIAN HUKUM EKONOMI SYARIAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zalfa Nafila, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tiara Frianita Putri, Kayla Namira Reiza Faris Balfas, Keadilan Pemidanaan Kejahatan Seksual Anak Pasca-KUHP Baru Menurut Teori Keadilan John Rawls , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.