DAMPAK BEBAN PAJAK HIBURAN TERHADAP HARGA LAYANAN DAN MINAT KONSUMEN PADA USAHA KARAOKE DI JAKARTA
- Authors
-
-
Valda Develyna
Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng TirtayasaAuthor
-
- Keywords:
- pajak hiburan, PBJT, karaoke, harga layanan, minat konsumen, DKI Jakarta
- Abstract
- Sejak berlakunya Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa hiburan karaoke di Jakarta ditetapkan sebesar 40%, naik dari 25% pada ketentuan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan mengetahui persepsi konsumen mengenai pengaruh beban pajak hiburan terhadap harga layanan dan minat menggunakan jasa karaoke, serta menelaah upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menanggapi persoalan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner daring kepada 11 responden yang dipilih dengan teknik purposive sampling dan dianalisis menggunakan distribusi frekuensi dan persentase, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 90,9% responden menilai pajak karaoke memengaruhi harga layanan (27,3% di antaranya menilai sangat memengaruhi), 81,8% responden menyatakan minat berkunjung menurun apabila pajak yang dibebankan membuat harga layanan lebih tinggi, dan 81,8% responden setuju dengan penerapan pajak pada usaha karaoke, dengan 54,5% di antaranya menyetujui selama tarif pajaknya wajar. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan dasar hukum pemungutan dan melakukan sosialisasi, tetapi tarif 40% tetap berlaku. Karena jumlah responden terbatas, temuan penelitian ini bersifat awal dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi.
- References
-
Ariany, L. (2010). Pendapatan asli daerah dari sektor pajak dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Masalah-Masalah Hukum, 39(3), 231–237. https://doi.org/10.14710/mmh.39.3.2010.231-237
Bisnis.com. (2025, 5 Januari). MK tolak gugatan pengusaha karaoke dkk soal pajak hiburan 40-75%. https://ekonomi.bisnis.com/read/20250105/12/1829008/mk-tolak-gugatanpengusaha-karaoke-dkk-soal-pajak-hiburan-40-75
CNN Indonesia. (2024, 16 Januari). DKI resmi naikkan pajak hiburan jadi 40 persen. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240116143756-532-1050203/dki-resminaikkan-pajak-hiburan-jadi-40-persen
DDTCNews. (2024, 28 April). Ada UU DKJ, tarif pajak hiburan malam di Jakarta bisa 25-75 persen. https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1802246/ada-uu-dkj-tarif-pajak-hiburanmalam-di-jakarta-bisa-25-75-persen
DDTCNews. (2026, 18 September). Hingga Agustus 2026, defisit APBN tercatat Rp240 triliun. https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1822558/hingga-agustus-2026-defisitapbn-tercatat-rp240-triliun
IKPI. (2024, 23 Februari). Kemenkeu: Insentif pajak hiburan kewenangan pemda. https://ikpi.or.id/en/?p=8815
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2024, 19 Januari). Menjaga pemulihan sektor pariwisata di daerah, pemerintah siapkan insentif fiskal untuk PBJT jasa kesenian dan hiburan. https://ekon.go.id/unduh/publikasi/5602/menjaga-pemulihansektor-pariwisata-di-daerah-pemerintah-siapkan-insentif-fiskal-untuk-pbjt-jasakesenian-dan-hiburan
Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). Marketing management (15th ed.). Pearson Education.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). Putusan Nomor 19/PUU-XXII/2024 tentang pengujian Pasal 55 ayat (1) huruf l dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (berlaku mutatis mutandis untuk Putusan Nomor 31/PUUXXII/2024 dan 32/PUU-XXII/2024).
Mankiw, N. G. (2018). Principles of economics (8th ed.). Cengage Learning.
Mardiasmo. (2018). Perpajakan (Edisi terbaru). Andi.
Okezone. (2026). Daftar 5 jenis hiburan yang kena pajak 40 persen, apa saja? https://www.rctiplus.com/news/detail/okezone/5489341/daftar-5-jenis-hiburan-yangkena-pajak-40-persen--apa-saja-
Pamuji, K., & Nasihuddin, A. A. (2020). Buku ajar hukum pajak. Unsoed Press.
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (2024). Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022
Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R& D. Alfabeta.
Tjiptono, F. (2015). Strategi pemasaran (Edisi 4). Andi.
Wibowo, A. S., & Inayati. (2025). Tinjauan sistematik atas perubahan kebijakan pajak hiburan di kawasan perkotaan (implementasi pajak hiburan di berbagai negara). Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING), 8(3).
- Downloads
- Published
- 2026-11-13
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Eidhelwise Deswita Maharani, Etna Annisa Salwa Dzakiyah, Cahya Nabilla Islamia, Desvita Prima Rahmawati, Nayla Rahima Putri, Febra Anjar Kusuma, OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG (STUDI KASUS KELURAHAN TANJUNG SENANG) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Masya Adzani Haryono, Salman Alfarizie Putra Ismunandar, Ajirni Nur Wahdini, Nurdin, Fullah Jumaynah, SIMBOL TANPA SUBSTANSI? KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN DALAM KASUS MEGAWATI SOEKARNOPUTRI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Jessica Cally, Olivia Chairunnisa Wijaya, ANALISIS YURIDIS PENAHANAN SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN APARTEMEN CITY PARK CENGKARENG OLEH PENGEMBANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nazwa Putri Alira, Hanim Masfufatin, Djulaeka, DAMPAK EKONOMI PENERTIBAN TANAH TELANTAR OLEH BPN JATIM TERHADAP OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Amrisna Diah Pramesti, Candra Irawan, Hafidza Zia, Kesadaran Hukum Pelaku Usaha untuk Melindungi Konsumen terhadap Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar di Kota Bengkulu , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ken Sofya Arini, PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM LAPORAN KEBERLANJUTAN PERUSAHAAN PUBLIK DITINJAU MELALUI TEORI KEPASTIAN HUKUM (Perbandingan Peraturan Indonesia Dan Belanda) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nabila Aulia Adek Putri, Amanda Aurelia Cahya Ramadhan, Qistina Syakira, Fadia Fatimatuzzahra, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN DISPENSASI KAWIN AKIBAT KEHAMILAN DI LUAR NIKAH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 396/PDT.P/2023/PA.PT) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fitri Amalya Putri, Dinda Aji Ningrat, Asmak Ul Hosna, STATUS PLATFORM MARKETPLACE SEBAGAI PELAKU USAHA DALAM PASAL 1 ANGKA 3 UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sabrina Dhiya Anindita, Aliya Nashwa Nurkhalis, Siti Kurnia Kholipah, Anggraeni Ranti Sarifah, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi melalui Penguatan Nilai-Nilai Akhlak dan Integritas dalam Perspektif Hukum Islam , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rasya Aika Fadhila, Diana Febri Nauli Purba, Muhammad Dzikri Sulaeman, Mahmud Aqil, PROBLEMATIKA PENGAKUAN DAN ESKESUSI PUTUSAN PERCERAIAN PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP HAK ASUH ANAK DAN NAFKAH PASCA PERCERAIAN : STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DENPASAR NOMOR 313/PDT.G/2021/PA.DPS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.