PEMBAGIAN WARIS ADAT ACEH DALAM PERSPEKTIF KEADILAN GENDER : LEGITIMASI KESEPAKATAN WARIS SETARA BERDASARKAN PRINSIP SULH DAN PERDAMAIAN ADAT ACEH

Authors
  • Nadia Rizky Salsabila

    Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa Timur, Surabaya, Indonesia
    Author
  • Fahri Muhammad Pratikto

    Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa Timur, Surabaya, Indonesia
    Author
Keywords:
Waris Adat Aceh, Kesepakatan Waris Setara, Keadilan Gender, Pasal 183 KHI, Prinsip Ṣulḥ
Abstract
Pluralisme hukum kewarisan di Aceh mempertemukan ketentuan hukum Adat, hukum Islam, dan hukum positif. Fenomena pembagian waris setara antara ahli waris laki-laki dan perempuan berdasarkan kesepakatan keluarga memicu diskursus normatif mengenai batas legitimasi dan perlindungan hak perempuan dalam perspektif keadilan gender. Penelitian hukum normatif-kualitatif ini bertujuan untuk menganalisis legitimasi kesepakatan waris setara berdasarkan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI), prinsip ṣulḥ, dan tradisi perdamaian adat Aceh, serta merumuskan batas keabsahannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi hukum Islam dan adat Aceh bersifat akomodatif (adat ngen hukom lage zat ngen sifeut). Pembagian waris setara memiliki legitimasi normatif melalui Pasal 183 KHI dan prinsip ṣulḥ, dengan ketentuan bahwa kesepakatan bekerja di atas hak faraid yang telah diketahui terlebih dahulu, bukan menggantikan kedudukan faraid. Hasil analisis menunjukkan bahwa kesepakatan waris setara dapat memiliki legitimasi hukum apabila memenuhi empat parameter utama, yaitu pemahaman atas porsi faraid, persetujuan sukarela (a'n tarāḍin), ketiadaan tekanan atau dominasi patriarki, serta penghormatan hak seluruh ahli waris. Keadilan gender tidak direduksi pada kesetaraan matematis semata, melainkan diukur dari jaminan kebebasan berkehendak (free consent) dan ketiadaan manipulasi norma adat ('urf).
References

Ali, Z. (2021). Metode penelitian hukum. Sinar Grafika.

Amiruddin, & Asikin, Z. (2018). Pengantar metode penelitian hukum. PT RajaGrafindo Persada.

Fajar ND, M., & Achmad, Y. (2015). Dualisme penelitian hukum normatif & empiris. Pustaka Pelajar.

Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum (Edisi Revisi). Kencana.

Rahardjo, S. (2014). Ilmu hukum. PT Citra Aditya Bakti.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. PT RajaGrafindo Persada.

Syarifuddin, A. (2015). Hukum kewarisan Islam. Kencana.

Surjanti. (2025). Hukum waris adat. PT Media Penerbit Indonesia.

Umar, N. (2010). Argumen kesetaraan gender perspektif Al-Qur'an. Paramadina.

Zaidan, A. K. (2009). Al-wajiz fi ushul al-fiqh. Muassasah al-Risalah.

Zuhaili, W. al-. (2011). Fiqih Islam wa adillatuhu (Jilid 6). Gema Insani.

Analiansyah, & Rahmatillah, S. (2018). Kesepakatan damai dalam pembagian waris di Aceh: Perspektif hukum Islam dan gender. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 2(1), 145–165. https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i1.3113

Basri, H. (2019). Praktik sulh dalam pembagian waris pada masyarakat Aceh. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 3(2), 415–435. https://doi.org/10.22373/sjhk.v3i2.4281

Harnides, H., Abbas, S., & Hasballah, K. (2023). Gender justice in inheritance distribution practices in South Aceh, Indonesia. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 7(2), 1293–1316. https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.16688

Hasballah, K., Nurdin, R., Zainuddin, M., & Fahmi, M. (2021). Patah titi and substitute heirs: A study of legal pluralism on the inheritance system in Aceh community. AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah, 21(2), 299–324. https://doi.org/10.15408/ajis.v21i2.22792

Ilyas, I., Rani, F. A., Bahri, S., & Sufyan, S. (2023). The accommodation of customary law to Islamic law: Distribution of inheritance in Aceh from a pluralism perspectives. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 7(2), 897–919. https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.15650

Ismail, F. B. H., Muzani, Z., & Sulong, J. (2024). Customary and Islamic practices in inheritance distribution: Insights from the Gampong Customary Court in Pidie. Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 24(2), 1–16. https://doi.org/10.30631/alrisalah.v24i2.1544

Januddin, J., Jafar, M., & Yani, N. (2026). Pluralism of inheritance law: Gender justice in Islamic and Acehnese customary perspectives. Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Ekonomi Islam, 18(1), 302–314. https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v18i1.14120

Matsyah, A., Djawas, M., Aziz, U. B., Sumardi, D., & Nurdin, A. (2025). Cultural continuity and legal adaptation: The evolution of suluh in Aceh’s conflict resolution system. JURIS: Jurnal Ilmiah Syariah, 24(1), 101–110. https://doi.org/10.31958/juris.v24i1.13272

Mukhtar, M., Hude, D., Hidayat, M., Niam, M. A., & Julianto, T. A. (2026). Gender, inheritance, and the living Qur’an: The implementation of justice for women in inheritance distribution in Aceh, Indonesia. El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, 9(1). https://doi.org/10.22373/ujhk.v9i1.30612

Cover Image
Downloads
Published
2026-11-12
Section
Articles

How to Cite

PEMBAGIAN WARIS ADAT ACEH DALAM PERSPEKTIF KEADILAN GENDER : LEGITIMASI KESEPAKATAN WARIS SETARA BERDASARKAN PRINSIP SULH DAN PERDAMAIAN ADAT ACEH. (2026). Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 17(1). https://journal.cib.institute/index.php/causa/article/view/6530

Similar Articles

251-260 of 327

You may also start an advanced similarity search for this article.