PEMBAGIAN WARIS ADAT ACEH DALAM PERSPEKTIF KEADILAN GENDER : LEGITIMASI KESEPAKATAN WARIS SETARA BERDASARKAN PRINSIP SULH DAN PERDAMAIAN ADAT ACEH
- Authors
-
-
Nadia Rizky Salsabila
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa Timur, Surabaya, IndonesiaAuthor -
Fahri Muhammad Pratikto
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa Timur, Surabaya, IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- Waris Adat Aceh, Kesepakatan Waris Setara, Keadilan Gender, Pasal 183 KHI, Prinsip Ṣulḥ
- Abstract
- Pluralisme hukum kewarisan di Aceh mempertemukan ketentuan hukum Adat, hukum Islam, dan hukum positif. Fenomena pembagian waris setara antara ahli waris laki-laki dan perempuan berdasarkan kesepakatan keluarga memicu diskursus normatif mengenai batas legitimasi dan perlindungan hak perempuan dalam perspektif keadilan gender. Penelitian hukum normatif-kualitatif ini bertujuan untuk menganalisis legitimasi kesepakatan waris setara berdasarkan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI), prinsip ṣulḥ, dan tradisi perdamaian adat Aceh, serta merumuskan batas keabsahannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi hukum Islam dan adat Aceh bersifat akomodatif (adat ngen hukom lage zat ngen sifeut). Pembagian waris setara memiliki legitimasi normatif melalui Pasal 183 KHI dan prinsip ṣulḥ, dengan ketentuan bahwa kesepakatan bekerja di atas hak faraid yang telah diketahui terlebih dahulu, bukan menggantikan kedudukan faraid. Hasil analisis menunjukkan bahwa kesepakatan waris setara dapat memiliki legitimasi hukum apabila memenuhi empat parameter utama, yaitu pemahaman atas porsi faraid, persetujuan sukarela (a'n tarāḍin), ketiadaan tekanan atau dominasi patriarki, serta penghormatan hak seluruh ahli waris. Keadilan gender tidak direduksi pada kesetaraan matematis semata, melainkan diukur dari jaminan kebebasan berkehendak (free consent) dan ketiadaan manipulasi norma adat ('urf).
- References
-
Ali, Z. (2021). Metode penelitian hukum. Sinar Grafika.
Amiruddin, & Asikin, Z. (2018). Pengantar metode penelitian hukum. PT RajaGrafindo Persada.
Fajar ND, M., & Achmad, Y. (2015). Dualisme penelitian hukum normatif & empiris. Pustaka Pelajar.
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum (Edisi Revisi). Kencana.
Rahardjo, S. (2014). Ilmu hukum. PT Citra Aditya Bakti.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. PT RajaGrafindo Persada.
Syarifuddin, A. (2015). Hukum kewarisan Islam. Kencana.
Surjanti. (2025). Hukum waris adat. PT Media Penerbit Indonesia.
Umar, N. (2010). Argumen kesetaraan gender perspektif Al-Qur'an. Paramadina.
Zaidan, A. K. (2009). Al-wajiz fi ushul al-fiqh. Muassasah al-Risalah.
Zuhaili, W. al-. (2011). Fiqih Islam wa adillatuhu (Jilid 6). Gema Insani.
Analiansyah, & Rahmatillah, S. (2018). Kesepakatan damai dalam pembagian waris di Aceh: Perspektif hukum Islam dan gender. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 2(1), 145–165. https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i1.3113
Basri, H. (2019). Praktik sulh dalam pembagian waris pada masyarakat Aceh. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 3(2), 415–435. https://doi.org/10.22373/sjhk.v3i2.4281
Harnides, H., Abbas, S., & Hasballah, K. (2023). Gender justice in inheritance distribution practices in South Aceh, Indonesia. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 7(2), 1293–1316. https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.16688
Hasballah, K., Nurdin, R., Zainuddin, M., & Fahmi, M. (2021). Patah titi and substitute heirs: A study of legal pluralism on the inheritance system in Aceh community. AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah, 21(2), 299–324. https://doi.org/10.15408/ajis.v21i2.22792
Ilyas, I., Rani, F. A., Bahri, S., & Sufyan, S. (2023). The accommodation of customary law to Islamic law: Distribution of inheritance in Aceh from a pluralism perspectives. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 7(2), 897–919. https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.15650
Ismail, F. B. H., Muzani, Z., & Sulong, J. (2024). Customary and Islamic practices in inheritance distribution: Insights from the Gampong Customary Court in Pidie. Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 24(2), 1–16. https://doi.org/10.30631/alrisalah.v24i2.1544
Januddin, J., Jafar, M., & Yani, N. (2026). Pluralism of inheritance law: Gender justice in Islamic and Acehnese customary perspectives. Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Ekonomi Islam, 18(1), 302–314. https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v18i1.14120
Matsyah, A., Djawas, M., Aziz, U. B., Sumardi, D., & Nurdin, A. (2025). Cultural continuity and legal adaptation: The evolution of suluh in Aceh’s conflict resolution system. JURIS: Jurnal Ilmiah Syariah, 24(1), 101–110. https://doi.org/10.31958/juris.v24i1.13272
Mukhtar, M., Hude, D., Hidayat, M., Niam, M. A., & Julianto, T. A. (2026). Gender, inheritance, and the living Qur’an: The implementation of justice for women in inheritance distribution in Aceh, Indonesia. El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, 9(1). https://doi.org/10.22373/ujhk.v9i1.30612
- Downloads
- Published
- 2026-11-12
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Guruh Risang Aryo Wicaksono, Tuhana, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA MENURUT UNDANG - UNDANG CIPTA KERJA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Lazarus Katy Kole, Hudi Yusuf, SISTEM PEMBUKTIAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN TANTANGAN DALAM PROSES PERADILAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Herzal Allanjani, Muhammad Farid, Fristia Berdian Tamza, Maya Shafira, Dita Trijayanti, PENILAIAN UNSUR KESENGAJAAN DALAM PENYEBARAN KONTEN PRIBADI TANPA IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Fajar, Hudi Yusuf, ANALISIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DANA DAN PENIPUAN DALAM KERJA SAMA USAHA PROYEK PEMBANGUNAN RESORT: CONTOH KASUS 'PULSE OF UBUD' (PN GIANYAR) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adinda Nursyabilla, Rahmatullah Ayu Hasmiati, Rio Arif Pratama, ALOKASI RISIKO TERHADAP PERJANJIAN PENGANGKUTAN ANTARA PENUMPANG DAN PENYEDIA JASA TRAVEL DI ISLAMIC CENTER KOTA SAMARINDA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Abid Raihan Naufal Subagyo, Agus Satmoko Adi, IMPLEMENTASI NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN KETUA ORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH (OSIS) DI SMA NEGERI 18 SURABAYA TAHUN 2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Renpina Br Siringo, Arifin, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BAGI PEKERJA DI SEKTOR KONSTRUKSI DITINJAU DARI HUKUM KETENAGAKERJAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Triana Justitia Mahardeka, Sandi Nurhertiyadi, Hitalis Valesipa, FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN CIREBON , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Tio Febriyan, Tri Andrisman, Aisyah Muda Cemerlang, Maroni Maroni, Dita Trijayanti, OPTIMALISASI KEDUDUKAN JAKSA SEBAGAI DOMINUS LITIS DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU PASCA-KUHAP 2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ramanda Faik Hilmi Najib, REKONSTRUKSI BEBAN PEMBUKTIAN DALAM NON -CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.