Budaya Hukum dan Efektivitas Hukum: Studi atas Kesadaran Hukum Pertanahan di Desa Jaya Mekar dan Penyelesaian Perkara Perzinaan pada Masyarakat Kutai Adat Lawas
- Authors
-
-
Ganjar Sapta Bayu Perkasa
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati BandungAuthor -
Dedah Jubaedah
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati BandungAuthor -
Dewi Sulastri
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati BandungAuthor
-
- Keywords:
- Budaya Hukum, Efektivitas Hukum, Kesadaran Hukum, Hukum yang Hidup, Studi Kasus
- Abstract
- Hukum merupakan produk budaya, dan aturan yang menyimpang dari nilai-nilai masyarakat sulit ditegakkan. Kajian budaya hukum kerap bersifat konseptual, sementara pembuktiannya melalui perbandingan sistematis atas kasus-kasus konkret masih perlu diperkuat. Penelitian ini menganalisis bagaimana budaya hukum tampak pada dua komunitas di Indonesia dan bagaimana budaya hukum menentukan efektivitas hukum, yaitu kepemilikan sertifikat tanah di Desa Jaya Mekar dan penyelesaian perkara perzinaan pada masyarakat Kutai Adat Lawas. Penelitian sosio-legal ini menggunakan desain studi kasus jamak kualitatif. Data sekunder dari hasil penelitian terpublikasi mengenai kedua kasus dikodekan berdasarkan konsep budaya hukum Friedman, empat indikator kesadaran hukum Soekanto, dan lima faktor penegakan hukum, kemudian dibandingkan antarkasus. Di Jaya Mekar, kesadaran hukum warga masih berada pada tahap pengetahuan karena informasi dari pemerintah desa terbatas, meskipun substansi aturan pertanahan tidak teridentifikasi sebagai hal yang dipersoalkan. Pada masyarakat Kutai Adat Lawas, perkara perzinaan diselesaikan secara restoratif oleh pemimpin adat dan, menurut sumber, disetujui masyarakat, dengan hukum pidana negara baru diterapkan apabila perbuatan diulangi sebanyak tiga kali. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas hukum bergantung pada kesesuaian antara norma hukum dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat serta pada kapasitas lembaga hukum untuk mengomunikasikan dan menegakkannya; kesesuaian norma dengan nilai terbaca pada kasus Kutai Adat Lawas, sedangkan kapasitas lembaga dalam menyampaikan norma terbaca pada kasus Jaya Mekar. Kontribusi penelitian ini adalah perbandingan sistematis atas dua kasus dengan menggunakan satu kerangka analisis yang sama.
- References
-
1. Al Kautsar, I., & Muhammad, D. W. (2022). Sistem hukum modern Lawrance M. Friedman: Budaya hukum dan perubahan sosial masyarakat dari industrial ke digital. Sapientia et Virtus, 7(2), 84–99. https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358
2. Aulia, M. Z. (2018). Hukum pembangunan dari Mochtar Kusuma-atmadja: Mengarahkan pembangunan atau mengabdi pada pembangunan? Undang: Jurnal Hukum, 1(2), 363–392. https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.363-392
3. Aulia, M. Z. (2018). Hukum progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, urgensi, dan relevansi. Undang: Jurnal Hukum, 1(1), 159–185. https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185
4. Aulia, M. Z. (2020). Friedrich Carl von Savigny tentang hukum: Hukum sebagai manifestasi jiwa bangsa. Undang: Jurnal Hukum, 3(1), 201–236. https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.201-236
5. Bo’a, F. Y. (2018). Pancasila sebagai sumber hukum dalam sistem hukum nasional. Jurnal Konstitusi, 15(1), 21–49. https://doi.org/10.31078/jk1512
6. Hadi, S. (2017). Hukum positif dan the living law (eksistensi dan keberlakuannya dalam masyarakat). DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 13(26), 259–266. https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1588
7. Ilmanudin, F. F. (2023). Tingkat kesadaran hukum masyarakat atas kepemilikan tanah. LEX et ORDO: Jurnal Hukum dan Kebijakan, 1(1), 1–7. https://journal.awatarapublisher.com/index.php/leo/article/view/74
8. Rosdiana, & Janah, U. (2020). Penerapan restorative justice dalam tindak pidana perzinaan pada masyarakat Kutai Adat Lawas. Jurnal Bina Mulia Hukum, 5(1), 53–73. https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i1.14
9. Soekanto, S. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. RajaGrafindo Persada.
10. Sumarto. (2019). Budaya, pemahaman dan penerapannya: Aspek sistem religi, bahasa, pengetahuan, sosial, kesenian dan teknologi. Jurnal Literasiologi, 1(2), 144–159. https://doi.org/10.47783/literasiologi.v1i2.49
11. Syuhada. (2020). Dimensi kognitif dan afektif kesadaran hukum. Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, 9(1). https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i1.7330
12. Tongat, Prasetyo, S. N., Aunuh, N., & Fajrin, Y. A. (2020). Hukum yang hidup dalam masyarakat dalam pembaharuan hukum pidana nasional. Jurnal Konstitusi, 17(1), 157–177. https://doi.org/10.31078/jk1717
13. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
16. Yin, R. K. (2018). Case study research and applications: Design and methods (6th ed.). SAGE Publications.
- Downloads
- Published
- 2026-11-11
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Andritia Permana, Ajid Haryadi, Mudawaroh, KEABSAHAN HUKUM TRANSAKSI DIGITAL BERDASARKAN HUKUM POSITIF PERDATA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Virnika Sisca Nala Farid, Lutfian Ubaidillah, ANALISIS YURIDIS SENGKETA LAHAN ANTARA MASYARAKAT DUSUN MANDIKU DENGAN PERHUTANI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Melanie Pita Lestari, REFORMULASI PERAN NEGARA DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ridwan Hardiawan, Yana Sukma Permana, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN JAMINAN PENSIUN BAGI PEKERJA SEKTOR INFORMAL BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NO. 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Maharani Aura Ramadhania, Nazwa Safitri, Salshabila Talitha Putri, Tegar Muzaqi Ramadhany, Ahmad Septiansyah, Sawitri Yuli Hartati, KEKUATAN PEMBUKTIAN SCREENSHOT SEBAGAI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Ilham Alparsy, Andika Pratama, Airlangga Ari Putra, Adil Rahma Dinata, Cipta Ambar Wati, NILAI KEMANUSIAAN DAN KEADILAN SOSIAL DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Irwan Sahardi, BATAS WANPRESTASI DAN TINDAK PIDANA DALAM PENGALIHAN KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nasrul Hidayat, Diah Gustiniati, Dona Raisa Monica, Nikmah Rosidah, Budi Riski Husin, PELAKSANAAN FUNGSI PERAWATAN TERHADAP NARAPIDANA WANITA HAMIL DAN MENYUSUI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANDAR LAMPUNG: ANTARA KEWAJIBAN NORMATIF DAN REALITAS EMPIRIS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Intan Oslintia Lestari, Khilma Fidina, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TIDAK DIBAYARKANNYA UPAH LEMBUR KEPADA PEKERJA OUTSOURCING OLEH PERUSAHAAN “X” MELALUI YAYASAN “Y” BERDASARKAN UU NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA DAN PERATURAN PEMERINTAH NO 35 TAHUN 2021 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Andreas Pandapotan Siambaton, PINJAM PAKAI BARANG BUKTI PERKARA PIDANA: REKONSTRUKSI KEWENANGAN DAN PERLINDUNGAN HAK PEMILIK BERBASIS HUKUM PROGRESIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.