STATUS PLATFORM MARKETPLACE SEBAGAI PELAKU USAHA DALAM PASAL 1 ANGKA 3 UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
- Authors
-
-
Fitri Amalya Putri
Universitas Pakuan IndonesiaAuthor -
Dinda Aji Ningrat
Universitas Pakuan IndonesiaAuthor -
Asmak Ul Hosna
Universitas Pakuan IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- Platform Marketplace, Pelaku Usaha, Pasal 1 Angka 3 UU Perlindungan Konsumen, Perlindungan Konsumen, Safe Harbor, Tanggung Jawab Hukum
- Abstract
- Penelitian ini menganalisis kedudukan hukum dari Platform Marketplace sebagai pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen (UUPK), serta batasan tanggung jawabnya dalam doktrin safe harbor. Latar belakang kajian ini muncul dari perilaku penyelenggara platform yang sering kali mengambil peran sebagai mediator, sehingga tanggung jawab dipindahkan kepada penjual, meskipun platform tersebut mendapatkan keuntungan finansial dari operasional mereka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif, dengan perundang-undangan melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis terhadap hukum yang berlaku dan sumber hukum pendukung lainnya yang relevan dengan topik ini. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Platform Marketplace memenuhi kriteria substansial sebagai pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 3 UUPK karena turut menikmati keuntungan ekonomi dan mengendalikan transaksi. Doktrin safe harbor tidak membebaskan platform secara mutlak: perlindungannya bersyarat dan bergantung pada kepatuhan platform menjalankan duty of care, seperti menjaga keamanan sistem, memverifikasi mitra penjual, dan menindaklanjuti laporan. Dengan demikian, platform memikul tanggung jawab proporsional yang tidak dapat dilepaskan dengan dalih sebagai perantara. Penelitian ini juga menemukan kelemahan pengaturan, yaitu belum adanya definisi platform dalam UUPK dan belum jelasnya ukuran batas tanggung jawab proporsional.
- References
-
Ali, Apriyodi. “KEPASTIAN HUKUM PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM SEBUAH PERJANJIAN BAKU DITINJAU BERDASARKAN PASAL 1338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA” 1, no. 2 (2022): 270–78.
ARYATI, A. R. “Peraturan Menteri Perdagangan No.19 Tahun 2026.” Analisis Sistem Antrian Dalam Upaya Meningkatkan 5, no. 1 (2026): 70–80.
Audiawati, Avis. “Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum,” 2026, 7881–92.
Hassan, Muhammad Ali. “Penyelesaian Sengketa Dalam PMSE,” 2020. https://www.hukumonline.com/berita/a/penyelesaian-sengketa-dalam-pmse-lt5f742a59ed59c?page=all.
Kemenkes RI. “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.” Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 16, no. 2 (2011): 39–55.
Laughton, A.S., W.A. Berggren, R.N. Benson, T.A. Davies, U. Franz, L.F. Musich, K. Perch-Nielsen, et al. “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DENGAN.” Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project, 12, 1972. https://doi.org/10.2973/dsdp.proc.12.109.1972.
Nasution, Az. Hukum Perlindungan Konsumen, 2001.
Pemerintah Republik Indonesia. “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen.” Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 (1999): 1–19. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999.
Republik Indonesia. “Regulation of The Government No.80 of 2019.” Government Regulation 80, no. 019092 (2019): 61.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE, Pub. L. No. 11 (2008). https://peraturan.bpk.go.id/Download/26683/UU Nomor 11 Tahun 2008.pdf.
Yurisprudensi MA Akibat Hukum Jual Beli Benda dengan Uji Coba, Pub. L. No. 1457–1540 (2025). https://marinews.mahkamahagung.go.id/putusan/yurisprudensi-ma-akibat-hukum-jual-beli-benda-dengan-uji-0yu.
- Downloads
- Published
- 2026-11-10
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Ramanda Faik Hilmi Najib, REKONSTRUKSI BEBAN PEMBUKTIAN DALAM NON -CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Naufal Fa'iz Subandi, KEDUDUKAN CORPORATE GUARANTEE DENGAN CROSS COLLATERAL DAN CROSS DEFAULT SAAT CHANGE OF CONTROL DALAM GROUP COMPANY: STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 185 K/Pdt/2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Talitha Apsari Indriati, Shofi Hartanti, Nastiti Hayuning Swasono, BATAS KEWENANGAN MAMAK KEPALA WARIS DALAM PENGALIHAN HARTA PUSAKA TINGGI PADA MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Herzal Allanjani, Muhammad Farid, Fristia Berdian Tamza, Maya Shafira, Dita Trijayanti, PENILAIAN UNSUR KESENGAJAAN DALAM PENYEBARAN KONTEN PRIBADI TANPA IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mohammad Fausan Romadoni, Pramukhtiko Suryo, PENERAPAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO. 3 TAHUN 2015 DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 54/PID.SUS/2025/PN MRS) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ani Kumala Sari, Fauziyah, TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DALAM MENJAMIN SEKOLAH RAMAH ANAK (SRA) DI TINGKAT SEKOLAH DASAR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alvinto Suud, Sinintha Yuliansih Sibarani, PERAN PEMERINTAH KAMBOJA DALAM MELINDUNGI KORBAN HUMAN TRAFFICKING: KEBIJAKAN DAN UPAYA PENANGANAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ananda Deska Larasati, Anggun Juwita Sari, Agestika Lindra Naviru, Desta Olivia, Velda Suci Rahmadani, Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Pidana Nasional , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muthia Rahma Khairany, PRINSIP THE BEST INTEREST OF THE CHILD DALAM PENENTUAN HAK ASUH ANAK AKIBAT KELALAIAN NAFKAH DAN REMARRIAGE ORANG TUA (STUDI PUTUSAN PA PROBOLINGGO NOMOR 139/PDT.G/2025/PA.PROB) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rinaldi Alex Pernando Siregar, Ratih Kartika, PROBLEMATIKA PENERAPAN PIDANA PENGAWASAN DALAM SISTEM PEMIDANAAN INDONESIA BERDASARKAN KUHP NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.