Analisis Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa: Studi Kasus Temuan Maladministrasi di Provinsi Lampung Tahun 2026
- Authors
-
-
Cicilia Florita Tri Prahastuti
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas LampungAuthor -
Chintya Amelia Widiastuti
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas LampungAuthor -
Angela Dea Valinda
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas LampungAuthor -
Marsela Puteri Dinanti
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas LampungAuthor -
Hikma Vivian Adinda
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas LampungAuthor -
Teki Prasetyo Sulaksono
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas LampungAuthor -
Fitra Endi Fernanda
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas LampungAuthor
-
- Keywords:
- kewenangan pemerintah daerah, perangkat desa, maladministrasi, Ombudsman, Provinsi Lampung
- Abstract
- Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan desa yang pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan penyimpangan administratif yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan kewenangan pemerintah daerah dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa serta menganalisis temuan maladministrasi di Provinsi Lampung tahun 2026 berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka (library research). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, laporan resmi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung, serta pemberitaan media massa yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui pengelompokan, penelaahan, penyajian informasi secara sistematis, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maladministrasi dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Provinsi Lampung berkaitan dengan tiga persoalan utama, yaitu penerbitan keputusan tanpa persetujuan tertulis bupati/wali kota, penandatanganan persetujuan oleh Sekretaris Daerah atau Asisten tanpa dasar pelimpahan kewenangan yang sah, serta belum tersedianya prosedur operasional baku dalam proses verifikasi dan validasi dokumen administrasi. Temuan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi perangkat desa. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, kejelasan dasar pelimpahan kewenangan, penyusunan standar operasional prosedur, serta pelaksanaan tindakan korektif Ombudsman untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang tertib, transparan, dan akuntabel.
- Downloads
- Published
- 2026-11-09
- Section
- Articles
How to Cite
Analisis Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa: Studi Kasus Temuan Maladministrasi di Provinsi Lampung Tahun 2026. (2026). Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 17(1). https://journal.cib.institute/index.php/causa/article/view/6362
Similar Articles
- Juliansyah Prayoga, Muhammad Bagus Khoirunas, TRANSFORMASI PARADIGMA PENYELESAIAN SENGKETA ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD MELALUI MEDIASI PERADILAN (STUDI KASUS INFRASTRUKTUR JALAN RUSAK DI PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Siti Julaeha, Selviana Afriza, Uswatun Hasanah, PENINGKATAN PEMAHAMAN HUKUM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERTANAHAN PADA DESA KERTASANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- M. Yogi Bahtiar, M. Jopan Febriansyah, TANGGUNG JAWAB MORAL DAN PROFESIONAL NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fauzan Chaira Ahmad Adifa, Ananda Ningtyas Candra Wulan, Sucy Permata Abdi, KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT ENGGANO , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Selvyana, Nur Rahmah, ANALISIS PERLINDUNGAN HAK ATAS DATA PRIBADI PASCA BERLAKUNYA UNDANG -UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aura Betharia, Tauran, Indah Prabawati, Firre An Suprapto, EVALUASI APLIKASI JATIM ONLINE SINGLE SUBMISSION (JOSS) DALAM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) JAWA TIMUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Bagas Dava Aji Ramadhan, Andika Rafa Hendrawan, Peter Guntara, TAFSIR KONSTITUSIONAL FRASA 'KERUGIAN NEGARA' DALAM UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN: ANALISIS ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 66/PUU-XXIV/2026 DAN IMPLIKASI PENANGANAN TINDAK PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yuke Julian Windasari, Yayu Angraeni, Ade Mulyani, Istianah, Yunita Suryani, ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM WARTAWAN TERHADAP RISIKO KRIMINALISASI PERS BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 DAN KITAB UNDANG -UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) BARU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Laura Adry Utami, Dede Admaudin, PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aldi Tomia, Optimalisasi Peran Bawaslu Menangani Tindak Pidana Politik Uang Pilkada Ambon 2024 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.