Analisis Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa: Studi Kasus Temuan Maladministrasi di Provinsi Lampung Tahun 2026

Authors
  • Cicilia Florita Tri Prahastuti

    Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Lampung
    Author
  • Chintya Amelia Widiastuti

    Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Lampung
    Author
  • Angela Dea Valinda

    Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Lampung
    Author
  • Marsela Puteri Dinanti

    Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Lampung
    Author
  • Hikma Vivian Adinda

    Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Lampung
    Author
  • Teki Prasetyo Sulaksono

    Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Lampung
    Author
  • Fitra Endi Fernanda

    Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Lampung
    Author
Keywords:
kewenangan pemerintah daerah, perangkat desa, maladministrasi, Ombudsman, Provinsi Lampung
Abstract
Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan desa yang pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan penyimpangan administratif yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan kewenangan pemerintah daerah dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa serta menganalisis temuan maladministrasi di Provinsi Lampung tahun 2026 berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka (library research). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, laporan resmi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung, serta pemberitaan media massa yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui pengelompokan, penelaahan, penyajian informasi secara sistematis, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maladministrasi dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Provinsi Lampung berkaitan dengan tiga persoalan utama, yaitu penerbitan keputusan tanpa persetujuan tertulis bupati/wali kota, penandatanganan persetujuan oleh Sekretaris Daerah atau Asisten tanpa dasar pelimpahan kewenangan yang sah, serta belum tersedianya prosedur operasional baku dalam proses verifikasi dan validasi dokumen administrasi. Temuan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi perangkat desa. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, kejelasan dasar pelimpahan kewenangan, penyusunan standar operasional prosedur, serta pelaksanaan tindakan korektif Ombudsman untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang tertib, transparan, dan akuntabel.
Cover Image
Downloads
Published
2026-11-09
Section
Articles

How to Cite

Analisis Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa: Studi Kasus Temuan Maladministrasi di Provinsi Lampung Tahun 2026. (2026). Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 17(1). https://journal.cib.institute/index.php/causa/article/view/6362

Similar Articles

21-30 of 234

You may also start an advanced similarity search for this article.