Analisis Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa: Studi Kasus Temuan Maladministrasi di Provinsi Lampung Tahun 2026
- Authors
-
-
Cicilia Florita Tri Prahastuti
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas LampungAuthor -
Chintya Amelia Widiastuti
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas LampungAuthor -
Angela Dea Valinda
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas LampungAuthor -
Marsela Puteri Dinanti
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas LampungAuthor -
Hikma Vivian Adinda
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas LampungAuthor -
Teki Prasetyo Sulaksono
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas LampungAuthor -
Fitra Endi Fernanda
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas LampungAuthor
-
- Keywords:
- kewenangan pemerintah daerah, perangkat desa, maladministrasi, Ombudsman, Provinsi Lampung
- Abstract
- Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan desa yang pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan penyimpangan administratif yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan kewenangan pemerintah daerah dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa serta menganalisis temuan maladministrasi di Provinsi Lampung tahun 2026 berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka (library research). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, laporan resmi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung, serta pemberitaan media massa yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui pengelompokan, penelaahan, penyajian informasi secara sistematis, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maladministrasi dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Provinsi Lampung berkaitan dengan tiga persoalan utama, yaitu penerbitan keputusan tanpa persetujuan tertulis bupati/wali kota, penandatanganan persetujuan oleh Sekretaris Daerah atau Asisten tanpa dasar pelimpahan kewenangan yang sah, serta belum tersedianya prosedur operasional baku dalam proses verifikasi dan validasi dokumen administrasi. Temuan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi perangkat desa. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, kejelasan dasar pelimpahan kewenangan, penyusunan standar operasional prosedur, serta pelaksanaan tindakan korektif Ombudsman untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang tertib, transparan, dan akuntabel.
- Downloads
- Published
- 2026-11-09
- Section
- Articles
How to Cite
Analisis Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa: Studi Kasus Temuan Maladministrasi di Provinsi Lampung Tahun 2026. (2026). Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 17(1). https://journal.cib.institute/index.php/causa/article/view/6362
Similar Articles
- Ananda Deska Larasati, Anggun Juwita Sari, Agestika Lindra Naviru, Desta Olivia, Velda Suci Rahmadani, Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Pidana Nasional , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Iqbal Destu Andira, Ari Teguh Persadanta Sembiring, Maulana Malik Tamrin, Revy Ardhana Susanto, Zainudin Hasan, Implementasi Pembinaan Narapidana sebagai Upaya Mencegah Pengulangan Tindak Pidana , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nur Djanah, KETAATAN MASYARAKAT TERHADAP KEPUTUSAN KEPALA ADAT DAYAK KENYAH DALAM PENYELESAIAN PEWARISAN DI DESA PAMPANG, KALIMANTAN TIMUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Ilham Alparsy, Andika Pratama, Airlangga Ari Putra, Adil Rahma Dinata, Cipta Ambar Wati, NILAI KEMANUSIAAN DAN KEADILAN SOSIAL DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wulan Putri Ayu, Maroni Maroni, Aisyah Muda Cemerlang, Erna Dewi, Emilia Susanti, ANALISIS PERAN KETERANGAN SAKSI MAHKOTA DALAM MENDUKUNG KEYAKINAN HAKIM PADA PENJATUHAN PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor: 55/Pid.Sus-Tpk/2023/PN.Jkt.Pst) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rahma Putri Amalia, Heni Siswanto, Rini Fathonah, Ahmad Irzal Fardiansyah, Aisyah Muda Cemerlang, KEADILAN SUBSTANTIF DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN KORBAN ANAK (Analisis Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Coernia Sari Sahast, Rini Fathonah, Muhammad Farid, Firganefi, Emilia Susanti, UPAYA MEDIASI NON PENAL TERHADAP TINDAKAN PERKELAHIAN MASSAL ANTAR MAHASISWA DI TINGKAT PERGURUAN TINGGI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Assyifa Aska Kanaya, Tri Andrisman, Refi Meidiantama, Diah Gustiniati, Dita Trijayanti, TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PELAKU PENGIRIMAN PEKERJA MIGRAN ILEGAL(Studi Putusan Nomor: 293/Pid.Sus/2025/PN Tjk) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Erika Pebriana Safitri, Muhammad Ananda Pramudya Yuda, Annisa Nurwulan P, Armansyah Al Ghifachri, Pidana Alternatif sebagai Solusi Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nely Yana Ramadhani, Rahma Aulia, Dafa Yurike, Cici Juliawati, PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA BERBASIS PANCASILA: MEWUJUDKAN SISTEM PEMIDANAAN YANG HUMANIS DAN BERKEADILAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.