KEDUDUKAN ASET KRIPTO SEBAGAI OBJEK WARIS DALAM SISTEM HUKUM WARIS ADAT DI INDONESIA
- Authors
-
-
Surya Pratama Erlangga
UPN “Veteran” Jawa TimurAuthor -
Maulana Dzaky Akmal Purwanto
UPN “Veteran” Jawa TimurAuthor -
Muhammad Nesta Wilnas Putra
UPN “Veteran” Jawa TimurAuthor
-
- Keywords:
- Aset Kripto, Hukum Waris Adat, Objek Warisan, Kekayaan Digital, Ahli Waris.
- Abstract
- Perkembangan teknologi digital telah melahirkan bentuk kekayaan baru berupa aset kripto yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dimiliki oleh individu. Keberadaan aset kripto menimbulkan persoalan hukum ketika pemiliknya meninggal dunia, khususnya berkaitan dengan kedudukannya sebagai objek warisan dalam sistem hukum waris adat di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan aset kripto sebagai objek waris, mengkaji implikasi pewarisannya dalam keberagaman sistem kekerabatan adat, serta merumuskan konstruksi hukum yang dapat mengakomodasi perkembangan kekayaan digital. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan komparatif. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, literatur hukum adat, dan sumber hukum terkait aset kripto. Penelitian ini berangkat dari argumentasi bahwa karakteristik aset kripto sebagai kekayaan digital bernilai ekonomi perlu dipertimbangkan dalam pengembangan konsep harta peninggalan menurut hukum waris adat. Keberagaman sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal, dan parental juga menunjukkan bahwa pengakuan aset kripto sebagai objek warisan harus memperhatikan karakteristik kepemilikan harta, hubungan kekerabatan, serta ketentuan adat yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan konstruksi hukum yang mampu mengharmonisasikan nilai-nilai hukum adat dengan perkembangan hukum nasional guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak ahli waris atas aset digital. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum waris adat dalam merespons transformasi bentuk kekayaan di era digital.
- References
-
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.
Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.
Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2011). Laporan Akhir Kompendium Bidang Hukum Waris. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Febriana, Dina Triana, Hazar Kusmayanti, dan Bambang Daru Nugroho. (2024). “Epistemologi Sistem Pewarisan Patrilineal dalam Hukum Waris Adat dengan Sistem Pewarisan Hukum Islam di Indonesia.” Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam. 5(1). Hlm. 95–114. https://doi.org/10.15575/as.v5i1.30827.
Feliks, Danggur. (2022). “Aset Kripto sebagai Objek Harta Waris dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia.” Khazanah Multidisiplin. 3(2). Hlm. 139–164.
Frisandia, Micselin Sifa, dan Salsabila Ardila W. (2024). “Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Mengenai Sistem Kekerabatan yang Berlaku dalam Masyarakat Adat Indonesia.” Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin. 1(4). Hlm. 238–246.
Iqbal, Iqbal, dan Jazman Nazar. (2025). “Bitcoin Inheritance Mechanism as an Intangible Ownership Asset Under Civil Law in Indonesia: Mekanisme Pewarisan Bitcoin Sebagai Aset Kepemilikan Tidak Berwujud Berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia.” UIR Law Review. 9(2). Hlm. 75–89. https://doi.org/10.25299/uirlrev.2025.vol9(2).24680.
Judiasih, Sonny Dewi, dan Efa Laela Fakhriah. (2018). “Inheritance Law System: Considering the Pluralism of Customary Law in Indonesia.” Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum. 5(2). Hlm. 315–330. https://doi.org/10.22304/pjih.v5n2.a6.
Santoso, Fatih El Farabi, dan Diana Tantri Cahyaningsih. (2026). “Kedudukan Hukum Aset Digital Crypto dan NFT Sebagai Harta Kekayaan dan Objek Hak Waris.” Law and Digital Economy Review. 1(1). Hlm. 34–49. https://doi.org/10.20961/lder.v1.i1.3658.
- Downloads
- Published
- 2026-11-09
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Vrilliana Mikha Immanuela, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL FISIK DI KRL COMMUTER LINE BERDASARKAN PASAL 6 UNDANG UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Multazam Iqramullah, Andi Padila Tun Nazwa, Sitti Nurul Fairus Yusuf Hidayat, Irsyad Dhahri, PERKAWINAN BEDA AGAMA WNI DI LUAR NEGERI: LEX LOCI CELEBRATIONIS, FRAUS LEGIS, DAN KETERTIBAN UMUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Triwanto, Imam Al Ghozali Hide Wulakada, REKONSTRUKSI PENGAKUAN LIVING LAW DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL: PARAMETER VERIFIKASI DAN DESAIN PERATURAN PEMERINTAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zulkifli Ismail, INVISIBILITAS KEKERASAN TERHADAP LANSIA: REKONSTRUKSI KRITIS ATAS KESENJANGAN REGULASI DAN PRAKTIK PERLINDUNGAN HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yafet Febrian Valentino Tololiu, AKTA NOMINEE SEBAGAI CELAH HUKUM: ANALISIS KRITIS TERHADAP PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tiurma Huyasima, Rahmawati, Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual di Tempat Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dedy Anggara Saputra, Rina Tauran, Mohammad Wira Utama, Miftahudin, PENEGAKAN HUKUM KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL (Studi Kasus: 92/Pid.Sus/2023/PN Mkd) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Amrisna Diah Pramesti, Candra Irawan, Hafidza Zia, Kesadaran Hukum Pelaku Usaha untuk Melindungi Konsumen terhadap Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar di Kota Bengkulu , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Novia Safitri, Naqibah Tamimah, Yunda Rahayu Nisrina, PROGRAM MAGANG DI PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA: PENINGKATAN KOMPETENSI MAHASISWA HUKUM TATA NEGARA MELALUI PRAKTIK KEMAHIRAN HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Erika Pebriana Safitri, Muhammad Ananda Pramudya Yuda, Annisa Nurwulan P, Armansyah Al Ghifachri, Pidana Alternatif sebagai Solusi Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.