PERKAWINAN BEDA AGAMA WNI DI LUAR NEGERI: LEX LOCI CELEBRATIONIS, FRAUS LEGIS, DAN KETERTIBAN UMUM
- Authors
-
-
Multazam Iqramullah
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri MakassarAuthor -
Andi Padila Tun Nazwa
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri MakassarAuthor -
Sitti Nurul Fairus Yusuf Hidayat
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri MakassarAuthor -
Irsyad Dhahri
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri MakassarAuthor
-
- Keywords:
- Status personal, Pasal 56 UU 1/1974, SEMA 2/2023, titik taut, hukum perdata internasional
- Abstract
- Perkawinan beda agama yang dilakukan oleh warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri membuat Pasal 56 ayat (1) UU 1/1974 sulit diterapkan secara konsisten. Ketentuan itu mengakui hukum negara tempat perkawinan berlangsung, tetapi mewajibkan agar perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang yang sama, padahal keabsahan menurut undang-undang itu bergantung pada hukum agama masing-masing pihak. Studi ini bermaksud mengkaji posisi perkawinan demikian dalam hukum perdata internasional (HPI) Indonesia, menilai apakah kaidah penunjuk yang diterapkan langsung, fraus legis, dan ketertiban umum tepat dijadikan alasan untuk tidak mengakuinya, serta menelaah dampaknya terhadap status keperdataan anak. Dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini menelaah peraturan, putusan Mahkamah Konstitusi, SEMA 2/2023, dua penetapan pengadilan negeri, serta literatur. Temuan menunjukkan bahwa syarat formal mengikuti hukum tempat perkawinan, sedangkan syarat materiil bagi WNI tetap diatur oleh hukum nasional Indonesia. Pada pasangan yang sama-sama WNI, titik taut kewarganegaraan tidak bergeser; oleh karena itu, tidak diakuinya perkawinan tersebut bersandar pada kaidah penunjuk dalam Pasal 16 Algemene Bepalingen dan bukan pada fraus legis, sedangkan ketertiban umum hanya menjadi pengaman terakhir. Tidak diakuinya keabsahan perkawinan semestinya tidak meniadakan perlindungan atas status keperdataan anak. Studi ini menyarankan agar kaidah HPI di bidang perkawinan dirumuskan secara tegas dalam pembaruan hukum.
- References
-
Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesië (Staatsblad 1847 Nomor 23).
Amilia, F., & Chasanah, N. (2025). The controversy over the registration of interfaith marriages: A conflict between human rights and Islamic law. IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, 14(2), 1–20. https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/4367
Baharini, E., & Salam, V. (2025). Penentuan keabsahan perkawinan antar warga negara Indonesia berbeda agama yang dilangsungkan di luar negeri. Notary Journal, 5(1), 62–78. https://doi.org/10.19166/nj.v5i1.10007
Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Pasal 83 dan Pasal 84.
Detik.com. (2022, 28 November). PN Tangerang sahkan perkawinan pasangan Kristen-Islam ini. https://news.detik.com/berita/d-6431184/pn-tangerang-sahkan-perkawinan-pasangan-kristen-islam-ini
Effendy, E. E., & Leonard, K. (2024). Tinjauan yuridis problematika SEMA Nomor 2 Tahun 2023 terhadap pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia. Notary Journal, 4(2), 137–152. https://ojs.uph.edu/index.php/NJ/article/view/8242
Gautama, S. (1992). Hukum perdata internasional Indonesia. Alumni.
Hayati, I., Desfitranita, Edyar, B., Johan, B., & Romadhon, M. S. (2025). Reimagining the legal framework for interfaith marriage in Indonesia: A path toward inclusive matrimonial recognition. Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat, 25(1), 307–322. https://doi.org/10.19109/nurani.v25i1.27016
Heriawanto, B. K. (2019). Interfaith marriages based on positive law in Indonesia and private international law principles. UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1). https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/2335
In re May’s Estate, 305 N.Y. 486, 114 N.E.2d 4 (1953).
Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child.
Maloko, M. T., Chotban, S., Fuady, M. I. N., & Hasdiwanti. (2024). Analyzing the prohibition of interfaith marriage in Indonesia: Legal, religious, and human rights perspectives. Cogent Social Sciences, 10(1). https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2308174
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana.
Matter of Da Silva, 15 I& N Dec. 778 (BIA 1976).
Miqat, N., Salam, S., Adfiyanti, A., Ibrahim, K. M., & Hassan, A. (2025). Legal reform in interfaith marriage under Supreme Court Circular No. 2 of 2023. Journal of Law and Legal Reform, 6(4), 2059–2088. https://doi.org/10.15294/jllr.v6i4.20972
Ningrum, C. W., & Ambarwati, M. D. (2023). Peran hukum sebagai kontrol sosial dalam kasus penyelundupan hukum perkawinan beda agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, 1(6), 131–139. https://doi.org/10.572349/kultura.v1i6.604
Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby (26 April 2022).
Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1041/Pdt.P/2022/PN.Tng.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Downloads
- Published
- 2026-11-08
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Ismi Nur Azizah, Juwita Putry Anwar, Irsyad Dhahri, DIPLOMATIC RELIGION DALAM DINAMIKA DIPLOMASI MODERN: PERKEMBANGAN PERAN AGAMA SEBAGAI INSTRUMEN DIALOG, KERJA SAMA, DAN PERDAMAIAN DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sitti Nur Hajrah, Irsyad Dhahri, KEKEBALAN DIPLOMATIK DALAM HUKUM INTERNASIONAL: HAK DAN BATASANNYA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- A. Nurlatifa Ramadhani, Aqilah Islaminuru Ismail, Melindah Rahma, Irsyad Dhahri, ANALISIS YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN PERKAWINAN CAMPURAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nurul Fitriani, Irsyad Dhahri, DIPLOMASI INDONESIA DALAM SENGKETA ZEE LAUT NATUNA UTARA: ANALISIS KASUS KLAIM NINE-DASH LINE TIONGKOK (2010-2024) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rafika Fadillah, Muh. Fadhil, Muhammad Farel Adriansyah, Irsyad Dhahri, CONFLICT OF LAWS DALAM HUBUNGAN KERJA TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA: ANALISIS CHOICE OF LAW DAN LEGAL PROTECTION , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muh. Dwiki Sugiarto Shafa, Muh. Haikal Fahlefy Tenroaji, Irsyad Dhahri, PERKEMBANGAN DIPLOMASI DIGITAL DAN TANTANGANNYA TERHADAP HUKUM DIPLOMATIK DI ERA TEKNOLOGI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nor Annisa Fadila, Nurul Syahirah, Davina Yuni Irawan, Irsyad Dhahri, TITIK PERTALIAN HARTA BERSAMA PERKAWINAN CAMPURAN DALAM PUTUSAN TIGA TINGKAT PERADILAN DAN UJI TERHADAP RUU HPI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alya Qurratun Aini, Muhammad Amirul Mukmin, Muh. Herdiansyah Putra, Irsyad Dhahri, KEPASTIAN HUKUM TENGGAT PEMILIHAN KEWARGANEGARAAN BAGI ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Auliyah Rahma Febri Yana, Humaerah Mathar, Irsyad Dhahri, Y20 DAN PEMUDA DALAM DIPLOMASI MULTILATERAL: STUDI KASUS Y20 INDONESIA 2022 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Auliyah Rahma Febri Yana, Humaerah Mathar, Irsyad Dhahri, Y20 DAN PEMUDA DALAM DIPLOMASI MULTILATERAL: STUDI KASUS Y20 INDONESIA 2022 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Muhammad Fajar, Hudi Yusuf, ANALISIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DANA DAN PENIPUAN DALAM KERJA SAMA USAHA PROYEK PEMBANGUNAN RESORT: CONTOH KASUS 'PULSE OF UBUD' (PN GIANYAR) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aditya Rizky Wijaya, Dipo Wahyoeno H, PENGATURAN PENGUPAHAN TENAGA KERJA UMKM MENURUT PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN TEORI KEADILAN JOHN RAWLS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nurul Afifah Eka Savitri, Irsyad Dahri, DARI KEKEBALAN ABSOLUT MENUJU KEKEBALAN FUNGSIONAL: ANALISIS YURIDIS PENYALAHGUNAAN HAK KEKEBALAN DIPLOMATIK DAN REFORMASI MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN DALAM KONVENSI WINA 1961 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Prasetyo Mamonto, KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT TERHADAP HAK WARIS DALAM HUKUM INDONESIA: STUDI LITERATUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Ja’far Raihan Alfath, Slamet Suhartono, MEKANISME PERLINDUNGAN DAN PENYELESAIAN YANG DAPAT DILAKUKAN NEGARA INDONESIA TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEROMPAKAN DI LAUT LEPAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONA; , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Prasetyo Mamonto, KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT TERHADAP HAK WARIS DALAM HUKUM INDONESIA: STUDI LITERATUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Ja’far Raihan Alfath, Slamet Suhartono, MEKANISME PERLINDUNGAN DAN PENYELESAIAN YANG DAPAT DILAKUKAN NEGARA INDONESIA TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEROMPAKAN DI LAUT LEPAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONA; , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Iqbal, Muhammad Mashuri, Wiwin Ariesta, ANALISIS YURIDIS BATASAN DELIK MEMPERTUNJUKKAN ALAT KONTRASEPSI KEPADA ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Annuria Nazmalia Putri, Bintang Auli Winata Pratama, Cheisya Aulia Chandra, Bintang Regina Subing, Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (Living Law): Dialektika Asas Legalitas dan Pluralisme Hukum dalam KUHP Nasional , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wijaya Tri Marta, Muhammad Mashuri, Wiwin Ariesta, PENGATURAN PERLUASAN DELIK DALAM PASAL 411 UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG -UNDANG HUKUM PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.