BATAS KEWENANGAN MAMAK KEPALA WARIS DALAM PENGALIHAN HARTA PUSAKA TINGGI PADA MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU
- Authors
-
-
Talitha Apsari Indriati
Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa TimurAuthor -
Shofi Hartanti
Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa TimurAuthor -
Nastiti Hayuning Swasono
Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa TimurAuthor
-
- Keywords:
- Hukum Waris Adat, Harta Pusaka Tinggi, Mamak Kepala Waris, Perbuatan Melawan Hukum, Putusan Pengadilan
- Abstract
- Hukum waris adat Minangkabau memiliki karakteristik komunal matrilineal yang sangat kuat, dimana harta pusaka tinggi milik kaum tidak diposisikan sebagai harta waris individual yang dapat dibagi secara bebas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Mamak Kepala Waris dalam mengalihkan harta pusaka tinggi serta bentuk perlindungan dan akibat hukum apabila pengalihan harta tersebut dilakukan tanpa persetujuan seluruh anggota kaum, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Pyh. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mamak Kepala Waris pada hakikatnya bertindak sebagai pengelola dan pemelihara pusaka kaum, bukan pemilik perorangan. Pengalihan harta pusaka tinggi secara adat hanya sah apabila didasarkan pada kesepakatan bulat seluruh anggota kaum dan memenuhi syarat darurat adat (mayat terbujur di atas rumah, rumah gadang ketirisan, gadis gadang belum menikah, membangkit batang tarandam). Pengalihan yang dilakukan tanpa persetujuan anggota kaum mengklasifikasikan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) berdasarkan adat dan Pasal 1365 KUHPerdata. Implikasi hukumnya adalah perbuatan jual beli dan sertifikasi tanah atas nama pihak ketiga dinyatakan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan pembeli tidak dapat dikategorikan sebagai pembeli beritikad baik apabila tidak mencermati keabsahan yuridis atas objek harta pusaka tinggi.
- References
-
Anwar, Chairul. (1997). Hukum Adat Indonesia: Meninjau Hukum Adat Minangkabau. Jakarta: Rineka Cipta.
Muhammad, Bushar. (1994). Asas-Asas Hukum Adat: Suatu Pengantar. Jakarta: Pradnya Paramita.
Soekanto, Soerjono. (2018). Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
Syarifuddin, Amir. (2004). Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: Kencana.
Amanda, Dina. (2011). Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kaum di Minangkabau. Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
Devinda, Kenny, dan Endang Pandamdari. (2019). 'Analisis Yuridis terhadap Hak dan Wewenang Pemegang Gadai Tanah Pusaka Tinggi Berdasarkan Hukum Adat Minangkabau (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 84 K/Pdt/2017).' Reformasi Hukum Trisakti, Vol. 1, No. 1.
Ginting, Valentinus Andri, Rosnidar Sembiring, dan Maria. (2026). 'Perlindungan Hukum terhadap Harta Pusaka Tinggi Minangkabau dari Perbuatan Melawan Hukum dalam Pensertifikatan Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 219 K/Pdt/2025).' Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 6, No. 9. https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i9.2614.
Harman, Eric, dan Sukirno. (2018). Perkembangan Syarat Menggadai Tanah atas Harta Pusaka Tinggi dalam Masyarakat Adat Minangkabau di Nagari Sungai Tarab Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. Tesis Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.
Indrasukma, Andre. (2021). 'Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau: Studi Kasus di Kubang Putiah Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Sumatra Barat.' Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 14, No. 1, hlm. 99–111. https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14108.
Poespasari, Ellyne Dwi. (2019). 'The Position of Mamak Kepala Waris in High Ancestral Inheritance in Minangkabau Indigenous Community.' Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 19, No. 1, hlm. 1–18. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2019.19.1.2214.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 545 K/Sip/1971, tanggal 26 Februari 1976.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 657 PK/Pdt/2026, tanggal 20 Juli 2026.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 868 K/Pdt/2025.
Pengadilan Negeri Payakumbuh. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Pyh, tanggal 30 Mei 2023.
Pengadilan Tinggi Padang. Putusan Nomor 168/PDT/2023/PT PDG.
- Downloads
- Published
- 2026-11-07
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Sahrizal, EFEKTIVITAS PENERTIBAN CANGKUL PADANG (ALAT TANGKAP SEJENIS PUKAT TRAWL) DI DANAU LUT TAWAR KABUPATEN ACEH TENGAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA LINGKUNGAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Assyifa Aska Kanaya, Tri Andrisman, Refi Meidiantama, Diah Gustiniati, Dita Trijayanti, TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PELAKU PENGIRIMAN PEKERJA MIGRAN ILEGAL(Studi Putusan Nomor: 293/Pid.Sus/2025/PN Tjk) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Multazam Iqramullah, Andi Padila Tun Nazwa, Sitti Nurul Fairus Yusuf Hidayat, Irsyad Dhahri, PERKAWINAN BEDA AGAMA WNI DI LUAR NEGERI: LEX LOCI CELEBRATIONIS, FRAUS LEGIS, DAN KETERTIBAN UMUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Jessica Cally, ANALISIS PERBANDINGAN SISTEM KEKERABATAN (PATRILINEAL, MATRILINEAL, DAN BILATERAL) TERHADAP BENTUK PERKAWINAN ADAT DAN IMPLIKASI HUKUMNYA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Brama Kharisman, IMPLIKASI HUKUM PENERAPAN PIDANA MATI BERSYARAT TERHADAP PRAKTIK PERADILAN PIDANA DI INDONESIA PASCA BERLAKUNYA KUHP BARU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Salman Alfarisi, Widhi Cahyo Nugroho, PENGATURAN DISKUALIFIKASI PASANGAN CALON PADA TAHAPAN AKHIR PILKADA DAN KEABSAHAN CALON TUNGGAL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Kartika Febriana Putri, Muhammad Daffa Firansyah, Iin Oktavia Ramadhani, Agnes Arianti, PENERAPAN ASAS TRANSISI DAN LEX MITIOR DALAM MASA PERALIHAN KUHP NASIONAL: ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI WANGI-WANGI NOMOR 31/PID.B/2025/PN WGW , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Reven Saputra, BATAS PERTANGGUNGJAWABAN KURATOR ATAS IURAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN PADA ASET YANG DIKELUARKAN DARI HARTA PAILIT: STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 134 K/PDT.SUS-PAILIT/2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Anank Maulana Zakaria, Lutfian Ubaidillah, Implikasi Proses Penagihan Kredit Oleh Kreditur yang Menggunakan Data Pribadi Pada Transaksi Pinjaman Online , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Noralia Ulfa, PENDEKATAN VICTIM-CENTERED TERHADAP KORBAN NON-CONSENSUAL INTIMATE IMAGES (NCII): STUDI KOMPARATIF INDONESIA, JEPANG, DAN KANADA DALAM PERUMUSAN INTEGRATED VICTIM-CENTERED DIGITAL PROTECTION MODEL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.