BATAS KEWENANGAN MAMAK KEPALA WARIS DALAM PENGALIHAN HARTA PUSAKA TINGGI PADA MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU
- Authors
-
-
Talitha Apsari Indriati
Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa TimurAuthor -
Shofi Hartanti
Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa TimurAuthor -
Nastiti Hayuning Swasono
Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa TimurAuthor
-
- Keywords:
- Hukum Waris Adat, Harta Pusaka Tinggi, Mamak Kepala Waris, Perbuatan Melawan Hukum, Putusan Pengadilan
- Abstract
- Hukum waris adat Minangkabau memiliki karakteristik komunal matrilineal yang sangat kuat, dimana harta pusaka tinggi milik kaum tidak diposisikan sebagai harta waris individual yang dapat dibagi secara bebas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Mamak Kepala Waris dalam mengalihkan harta pusaka tinggi serta bentuk perlindungan dan akibat hukum apabila pengalihan harta tersebut dilakukan tanpa persetujuan seluruh anggota kaum, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Pyh. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mamak Kepala Waris pada hakikatnya bertindak sebagai pengelola dan pemelihara pusaka kaum, bukan pemilik perorangan. Pengalihan harta pusaka tinggi secara adat hanya sah apabila didasarkan pada kesepakatan bulat seluruh anggota kaum dan memenuhi syarat darurat adat (mayat terbujur di atas rumah, rumah gadang ketirisan, gadis gadang belum menikah, membangkit batang tarandam). Pengalihan yang dilakukan tanpa persetujuan anggota kaum mengklasifikasikan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) berdasarkan adat dan Pasal 1365 KUHPerdata. Implikasi hukumnya adalah perbuatan jual beli dan sertifikasi tanah atas nama pihak ketiga dinyatakan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan pembeli tidak dapat dikategorikan sebagai pembeli beritikad baik apabila tidak mencermati keabsahan yuridis atas objek harta pusaka tinggi.
- References
-
Anwar, Chairul. (1997). Hukum Adat Indonesia: Meninjau Hukum Adat Minangkabau. Jakarta: Rineka Cipta.
Muhammad, Bushar. (1994). Asas-Asas Hukum Adat: Suatu Pengantar. Jakarta: Pradnya Paramita.
Soekanto, Soerjono. (2018). Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
Syarifuddin, Amir. (2004). Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: Kencana.
Amanda, Dina. (2011). Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kaum di Minangkabau. Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
Devinda, Kenny, dan Endang Pandamdari. (2019). 'Analisis Yuridis terhadap Hak dan Wewenang Pemegang Gadai Tanah Pusaka Tinggi Berdasarkan Hukum Adat Minangkabau (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 84 K/Pdt/2017).' Reformasi Hukum Trisakti, Vol. 1, No. 1.
Ginting, Valentinus Andri, Rosnidar Sembiring, dan Maria. (2026). 'Perlindungan Hukum terhadap Harta Pusaka Tinggi Minangkabau dari Perbuatan Melawan Hukum dalam Pensertifikatan Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 219 K/Pdt/2025).' Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 6, No. 9. https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i9.2614.
Harman, Eric, dan Sukirno. (2018). Perkembangan Syarat Menggadai Tanah atas Harta Pusaka Tinggi dalam Masyarakat Adat Minangkabau di Nagari Sungai Tarab Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. Tesis Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.
Indrasukma, Andre. (2021). 'Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau: Studi Kasus di Kubang Putiah Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Sumatra Barat.' Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 14, No. 1, hlm. 99–111. https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14108.
Poespasari, Ellyne Dwi. (2019). 'The Position of Mamak Kepala Waris in High Ancestral Inheritance in Minangkabau Indigenous Community.' Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 19, No. 1, hlm. 1–18. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2019.19.1.2214.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 545 K/Sip/1971, tanggal 26 Februari 1976.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 657 PK/Pdt/2026, tanggal 20 Juli 2026.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 868 K/Pdt/2025.
Pengadilan Negeri Payakumbuh. Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Pyh, tanggal 30 Mei 2023.
Pengadilan Tinggi Padang. Putusan Nomor 168/PDT/2023/PT PDG.
- Downloads
- Published
- 2026-11-07
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Mutiasih Savanah Puti Dinanty, KEPASTIAN HUKUM DAN PARADOKS DALAM PEMENUHAN HAK PEKERJA SEBAGAI KREDITOR PREFEREN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XI/2013 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dinda Azka Aulia, Chika Ardellia Khanza, Safa Aqila Ilzan, Aryuni Fajriah Sabrina, Chairunnisa Ardiyanti, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBUNUHAN DENGAN GANGGUAN MENTAL: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 62/Pid.B/2024/PN Adl , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Maharani Sona Ayu, Sirman Dahwal, Emelia Kontesa, AKIBAT TERJADINYA PERKAWINAN SERIAL MONOGAMI DALAM HAL PEMBAGIAN WARIS MENURUT ADAT BUGIS DI DESA RIAK SIABUN I KECAMATAN SUKARAJA, KABUPATEN SELUMA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 12 (2025): Causa Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Rismayana Salsa Amini, Bayu Prasetyo, Sunariyo, ANALISIS HUKUM TERHADAP PENJATUHAN PIDANA KEKERASAN SEKSUAL OLEH ANAK TERHADAP ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Maharani Sona Ayu, Sirman Dahwal, Emelia Kontesa, AKIBAT TERJADINYA PERKAWINAN SERIAL MONOGAMI DALAM HAL PEMBAGIAN WARIS MENURUT ADAT BUGIS DI DESA RIAK SIABUN I KECAMATAN SUKARAJA, KABUPATEN SELUMA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nabila Aulia Adek Putri, Amanda Aurelia Cahya Ramadhan, Qistina Syakira, Fadia Fatimatuzzahra, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN DISPENSASI KAWIN AKIBAT KEHAMILAN DI LUAR NIKAH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 396/PDT.P/2023/PA.PT) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Hermin Furlinda, ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG DISERTAI PEMBUNUHAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NOMOR 50/PID.SUS-ANAK/2024/PN PLG DAN NOMOR 51/PID.SUS-ANAK/2024/PN PLG) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Herzal Allanjani, Muhammad Farid, Fristia Berdian Tamza, Maya Shafira, Dita Trijayanti, PENILAIAN UNSUR KESENGAJAAN DALAM PENYEBARAN KONTEN PRIBADI TANPA IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Agusman, ANALISIS DAN PERANCANGAN KLAUSUL ARBITRASE DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK: STUDI KASUS SENGKETA PT MEULIGO RAYA DENGAN PT PLN (PERSERO) TAHUN 2026 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Agusman, ANALISIS DAN PERANCANGAN KLAUSUL ARBITRASE DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK: STUDI KASUS SENGKETA PT MEULIGO RAYA DENGAN PT PLN (PERSERO) TAHUN 2026 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.