Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu Berdasarkan Pasal 378 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Ketentuan Terkait
- Authors
-
-
Fitria Oktaviani
Fakultas Hukum Universitas Bung KarnoAuthor -
Hudi Yusuf
Fakultas Hukum Universitas Bung KarnoAuthor
-
- Keywords:
- peredaran uang palsu, KUHP Nasional, Pasal 378, Pasal 375, rupiah palsu
- Abstract
- Peredaran uang palsu menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Sejak 2 Januari 2026, sanksi pidana atas perbuatan ini tidak lagi bersumber dari Pasal 244 dan Pasal 245 KUHP lama serta Pasal 36 Undang-Undang Mata Uang, melainkan dari Bab XI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Artikel ini menelaah konstruksi unsur tindak pidana peredaran uang palsu, hubungan antara Pasal 375 ayat (2) dan Pasal 378 KUHP Nasional, serta kendala penegakannya. Kajian memakai metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa pertama, pembentuk undang-undang memindahkan norma sanksi dari Undang-Undang Mata Uang ke dalam KUHP Nasional sehingga terjadi penataan ulang kategori perbuatan. Kedua, garis pembeda antara Pasal 375 ayat (2) dan Pasal 378 terletak pada saat seseorang mengetahui keadaan uang yang ia edarkan, padahal selisih ancaman pidananya sangat lebar, sehingga pembuktian pengetahuan pelaku menjadi titik paling krusial. Ketiga, penegakan hukum masih terkendala keterbatasan penyidik, sarana pemeriksaan keaslian, dan rendahnya partisipasi pelaporan masyarakat. Penulis merekomendasikan harmonisasi rumusan norma, penyusunan pedoman pembuktian pengetahuan pelaku, dan penguatan pendekatan non-penal.
- References
-
Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana, 2008.
Chazawi, Adami. Kejahatan Mengenai Pemalsuan. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Cet. 18. Jakarta: Kencana, 2023.
Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.
Assa, Efrita Amalia, dkk. “Tindak Pidana Pemalsuan Uang oleh Korporasi menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.” Lex Crimen 10, no. 3 (2021).
Damayanti, R. “Peranan Kepolisian Resor Bone dalam Mencegah dan Menanggulangi Kejahatan Pengedaran Uang Palsu di Kabupaten Bone.” Journal Ilmu Hukum Pengayoman 1, no. 2 (2023): 123–133.
Nurhikmayati, Dara Tri, Idi Amin, dan Taufan. “Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu (Studi di Polresta Mataram).” Jurnal Parhesia 3, no. 1 (2025): 80–96.
Putra, V. A., dkk. “Perkembangan Hukum Menanggapi Ancaman Perkembangan Teknologi pada Pembuatan dan Peredaran Rupiah Palsu di Indonesia.” Jurnal Lemhannas RI 10, no. 3 (2022): 199–211.
Sipayung, R. F., dkk. “Analisis Yuridis Peran Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Terkait dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.” USU Law Journal 4, no. 3 (2016): 159–173.
Zainal, A. A. “Peran Bank Indonesia dalam Menanggulangi Peredaran Uang Palsu di Indonesia Berdasarkan Pasal 244 dan 245 KUHP.” Penelitian, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht) sebagaimana diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2012 tentang Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu.
Antara. “Polresta Lombok Tengah Tetapkan Tersangka Peredaran Uang Palsu.” https://www.antaranews.com/berita/5655912/polresta-lombok-tengah-tetapkan-tersangka-peredaran-uang-palsu.
Departemen Hukum Bank Indonesia. Konsolidasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/profil/uu-bi/UndangUndang%20BI/Konsolidasi-UU-No.7-Tahun-2011-Mata%20Uang.pdf.
- Downloads
- Published
- 2026-11-07
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Adna Vika Aristiyani, Hudi Yusuf, KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA MENURUT KUHAP , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Lazarus Katy Kole, Hudi Yusuf, SISTEM PEMBUKTIAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN TANTANGAN DALAM PROSES PERADILAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zefanya Margareth Pangaribuan, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS ALAT BUKTI DALAM SISTEM HUKUM PEMBUKTIAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Farouk Amir Nahdi, Hudi Yusuf, TANTANGAN PENGGUNAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DI ERA DIGITAL DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Salwa Rahmah Asysyifa Prasad, Hudi Yusuf, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN CHAT WHATSAPP SEBAGAI ALAT BUKTI DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Joshua Serafim Tangka, Hudi Yusuf, PERANAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI SAH DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Kanaya Armedya, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KUHP NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ammar Halim, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI INDONESIA: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Citra Diana Lestari, Hudi Yusuf, Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Penipuan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zalfa Nafila, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Wilma Silalahi, Eugene Rangga NovanDria, MITIGASI RISIKO KEUANGAN PADA BISNIS SOCIAL COMMERCE: EVALUASI PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP POTENSI FRAUD OLEH KARYAWAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Raflinov Quraisy, KEPASTIAN HUKUM PEMANFAATAN RUANG BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL DI WILAYAH PERKOTAAN (STUDI PROVINSI DKI JAKARTA DAN BALI) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Ilham Fachreza Helmy, KEDUDUKAN DAN FUNGSI BPKAD KOTA BANDUNG DALAM SISTEM AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zuhda Maria Faradis, Rahmanu Wijaya, EVALUASI KEBIJAKAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SURABAYA DALAM MENGENDALIKAN TATA RUANG SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zuhda Maria Faradis, Rahmanu Wijaya, EVALUASI KEBIJAKAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SURABAYA DALAM MENGENDALIKAN TATA RUANG SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ismi Nur Azizah, Juwita Putry Anwar, Irsyad Dhahri, DIPLOMATIC RELIGION DALAM DINAMIKA DIPLOMASI MODERN: PERKEMBANGAN PERAN AGAMA SEBAGAI INSTRUMEN DIALOG, KERJA SAMA, DAN PERDAMAIAN DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Damar Fahmi Ali Mustofa, Muhdi, MEDIA SOSIAL SEBAGAI RUANG DIALOG POLITIK: PERSPEKTIF KESADARAN KRITIS PAULO FREIRE PADA KOMUNIKASI DPW PKB JAWA TIMUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.