Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu Berdasarkan Pasal 378 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Ketentuan Terkait
- Authors
-
-
Fitria Oktaviani
Fakultas Hukum Universitas Bung KarnoAuthor -
Hudi Yusuf
Fakultas Hukum Universitas Bung KarnoAuthor
-
- Keywords:
- peredaran uang palsu, KUHP Nasional, Pasal 378, Pasal 375, rupiah palsu
- Abstract
- Peredaran uang palsu menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Sejak 2 Januari 2026, sanksi pidana atas perbuatan ini tidak lagi bersumber dari Pasal 244 dan Pasal 245 KUHP lama serta Pasal 36 Undang-Undang Mata Uang, melainkan dari Bab XI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Artikel ini menelaah konstruksi unsur tindak pidana peredaran uang palsu, hubungan antara Pasal 375 ayat (2) dan Pasal 378 KUHP Nasional, serta kendala penegakannya. Kajian memakai metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa pertama, pembentuk undang-undang memindahkan norma sanksi dari Undang-Undang Mata Uang ke dalam KUHP Nasional sehingga terjadi penataan ulang kategori perbuatan. Kedua, garis pembeda antara Pasal 375 ayat (2) dan Pasal 378 terletak pada saat seseorang mengetahui keadaan uang yang ia edarkan, padahal selisih ancaman pidananya sangat lebar, sehingga pembuktian pengetahuan pelaku menjadi titik paling krusial. Ketiga, penegakan hukum masih terkendala keterbatasan penyidik, sarana pemeriksaan keaslian, dan rendahnya partisipasi pelaporan masyarakat. Penulis merekomendasikan harmonisasi rumusan norma, penyusunan pedoman pembuktian pengetahuan pelaku, dan penguatan pendekatan non-penal.
- References
-
Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana, 2008.
Chazawi, Adami. Kejahatan Mengenai Pemalsuan. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Cet. 18. Jakarta: Kencana, 2023.
Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.
Assa, Efrita Amalia, dkk. “Tindak Pidana Pemalsuan Uang oleh Korporasi menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.” Lex Crimen 10, no. 3 (2021).
Damayanti, R. “Peranan Kepolisian Resor Bone dalam Mencegah dan Menanggulangi Kejahatan Pengedaran Uang Palsu di Kabupaten Bone.” Journal Ilmu Hukum Pengayoman 1, no. 2 (2023): 123–133.
Nurhikmayati, Dara Tri, Idi Amin, dan Taufan. “Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu (Studi di Polresta Mataram).” Jurnal Parhesia 3, no. 1 (2025): 80–96.
Putra, V. A., dkk. “Perkembangan Hukum Menanggapi Ancaman Perkembangan Teknologi pada Pembuatan dan Peredaran Rupiah Palsu di Indonesia.” Jurnal Lemhannas RI 10, no. 3 (2022): 199–211.
Sipayung, R. F., dkk. “Analisis Yuridis Peran Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Terkait dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.” USU Law Journal 4, no. 3 (2016): 159–173.
Zainal, A. A. “Peran Bank Indonesia dalam Menanggulangi Peredaran Uang Palsu di Indonesia Berdasarkan Pasal 244 dan 245 KUHP.” Penelitian, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht) sebagaimana diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2012 tentang Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu.
Antara. “Polresta Lombok Tengah Tetapkan Tersangka Peredaran Uang Palsu.” https://www.antaranews.com/berita/5655912/polresta-lombok-tengah-tetapkan-tersangka-peredaran-uang-palsu.
Departemen Hukum Bank Indonesia. Konsolidasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/profil/uu-bi/UndangUndang%20BI/Konsolidasi-UU-No.7-Tahun-2011-Mata%20Uang.pdf.
- Downloads
- Published
- 2026-11-07
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Vavian Alfrius Lumban Gaol, Hudi Yusuf, PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PENGAWASAN INTERNAL DAN PENEGAKAN KODE ETIK APARATUR PEMERINTAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Elkann Ahmad Hidayat, Hudi Yusuf, HUKUMAN MATI TERHADAP TERPIDANA KORUPSI DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA: TINJAUAN YURIDIS DAN HAK ASASI MANUSIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alfian Rafi Sabad, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KUHP NASIONAL DAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Fajar, Hudi Yusuf, ANALISIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DANA DAN PENIPUAN DALAM KERJA SAMA USAHA PROYEK PEMBANGUNAN RESORT: CONTOH KASUS 'PULSE OF UBUD' (PN GIANYAR) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Eric Friedric Sianturi, Hudi Yusuf, Optimalisasi Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Perbatasan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Vrilliana Mikha Immanuela, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL FISIK DI KRL COMMUTER LINE BERDASARKAN PASAL 6 UNDANG UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Rizky Tangpen, Hudi Yusuf, KEMANDIRIAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TANPA DIDAHULUI PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nisrina Azzahra, Hudi Yusuf, KUALIFIKASI PERUNDUNGAN (BULLYING) FISIK SEBAGAI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERDASARKAN PASAL 466 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fratama Firmansyach, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Rafif Al Rabani, Hudi Yusuf, URGENSI PENERAPAN ASAS UNIVERSALITAS DAN EKSTRADISI DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TERORISME LINTAS BATAS MENURUT KUHP NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Ainul Yaqin, Ronny Winarno, Wiwin Ariesta, TINJAUAN YURIDIS RESTORATIVE JUSTICE BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 MELALUI TIM ASESMEN TERPADU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Lidya Saban, Syachra Avrillia Tuarita, Eycut Rayazti Najat Virgatari, Rekonstruksi Politik dan Norma terhadap Penipuan Digital Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Rezim Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Kanaya Armedya, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KUHP NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ludgerus Sixtian Artasetiade, Akbar Sayudi, TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN PEMALSUAN SURAT DALAM PROSES PENGALIHAN HAK ATAS TANAH (Studi Komparatif KUHP Lama dan KUHP Baru terhadap Putusan PN Bantul Nomor 260-264/Pid.B/2025/PN Btl) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alfian Rafi Sabad, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KUHP NASIONAL DAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Rizky Tangpen, Hudi Yusuf, KEMANDIRIAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TANPA DIDAHULUI PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Citra Diana Lestari, Hudi Yusuf, Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Penipuan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Annuria Nazmalia Putri, Bintang Auli Winata Pratama, Cheisya Aulia Chandra, Bintang Regina Subing, Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (Living Law): Dialektika Asas Legalitas dan Pluralisme Hukum dalam KUHP Nasional , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Siti Inayatun Nida, Hari Firmansyah, EFEKTIVITAS PIDANA KERJA SOSIAL DALAM SISTEM PEMIDANAAN INDONESIA PASCA BERLAKUNYA KUHP NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zalfa Nafila, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.