ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL FISIK DI KRL COMMUTER LINE BERDASARKAN PASAL 6 UNDANG UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Authors
  • Vrilliana Mikha Immanuela

    Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno
    Author
  • Hudi Yusuf

    Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno
    Author
Keywords:
pelecehan seksual fisik, KRL Commuter Line, UU TPKS, perlindungan korban, penegakan hukum
Abstract
Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line merupakan salah satu moda transportasi publik yang memiliki peranan penting dalam menunjang mobilitas masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan. Tingginya jumlah penumpang, kepadatan pada jam sibuk, serta keterbatasan ruang gerak di dalam kereta dapat menciptakan situasi yang meningkatkan kerentanan penumpang terhadap berbagai bentuk tindak pidana, termasuk pelecehan seksual fisik. Perbuatan tersebut bukan sekedar perilaku yang tidak pantas, melainkan dapat menjadi tindak pidana apanila memenuhi unsur unsur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum mengenai pelecehan seksual fisik di KRL Commuter Line berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta mengkaji perlindungan hukum bagi korban dan hambatan dalam proses penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan pelecehan seksual, hak korban, pembuktian, serta tanggung jawab pihak yang berwenang dalam penanganan kejadian di transportasi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 6 UU TPKS dapat menjadi dasar hukum terhadap perbuatan pelecehan seksual fisik apabila unsur-unsur pasalnya terpenuhi. Penentuan pasal harus dilakukan berdasarkan fakta, bentuk perbuatan, maksud pelaku, dan kemungkinan adanya ketentuan pidana lain yang lebih berat. Penanganan perkara juga perlu memperhatikan keamanan, kerahasiaan, martabat, dan kebutuhan pemulihan korban. Dengan demikian, penegakan hukum yang efektif harus didukung oleh respons petugas yang cepat, pengamanan bukti, pendampingan korban, serta upaya pencegahan yang berkelanjutan oleh pengelola transportasi dan masyarakat.
References

1. Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792.

2. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. 'Siaran Pers Komnas Perempuan Memperingati Hari Angkutan Nasional 2025.' 24 April 2025. https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuaan-memperingati-hari-angkutan-nasional-2025.

3. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. 'Komnas Perempuan dan PT KAI Berkolaborasi Kampanyekan Anti Pelecehan Seksual di Kereta Api.' 1 Juli 2022. https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/komnas-perempuan-dan-pt-kai-berkolaborasi-kampanyekan-anti-pelecehan-seksual-di-kereta-api.

4. PT Kereta Commuter Indonesia. 'KAI Commuter Lakukan Kampanye Anti Pelecehan dan Kekerasan Seksual di Transportasi Publik Bersama YLKI & Komnas Perempuan.' Situs resmi KAI Commuter. https://www.kci.id/informasi-publik/berita/kai-commuter-lakukan-kampanye-anti-pelecehan-dan-kekerasan-seksual-di-transportasi-publik.

Cover Image
Downloads
Published
2026-11-06
Section
Articles

How to Cite

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL FISIK DI KRL COMMUTER LINE BERDASARKAN PASAL 6 UNDANG UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL. (2026). Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 17(1). https://journal.cib.institute/index.php/causa/article/view/6260

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >> 

Similar Articles

191-200 of 500

You may also start an advanced similarity search for this article.