KEDUDUKAN TANAH WARIS ADAT TELAH DIALIHKAN KEPADA PIHAK KETIGA TANPA PERSETUJUAN SELURUH AHLI WARIS
- Authors
-
-
Muhammad Abdan Mukti Widodo
Fakultas Hukum, UPN “Veteran” Jawa TimurAuthor -
Aditya Alif Hermawan
Fakultas Hukum, UPN “Veteran” Jawa TimurAuthor -
Anggara Kautsar Puru D G
Fakultas Hukum, UPN “Veteran” Jawa TimurAuthor
-
- Keywords:
- Tanah Warisan, Hukum Adat, Keabsahan Pengalihan, Hereditatis Petitio, Perlindungan Hukum
- Abstract
- Pengalihan tanah warisan berdasarkan hukum adat kepada pihak ketiga yang dilakukan oleh salah satu atau sebagian ahli waris tanpa persetujuan seluruh ahli waris merupakan tindakan melampaui kewenangan bertindak (beschikkingsonbevoegd), sebab sebelum adanya pembagian waris yang sah, tanah peninggalan tersebut berstatus sebagai kepemilikan bersama secara kolektif (gemeenschappelijk bezit) bagi seluruh ahli waris berdasarkan prinsip saisine (Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata jo. Pasal 5 UUPA), sehingga pengalihan sepihak tanpa kebulatan kehendak melanggar asas kesepakatan bersama, larangan jual beli barang milik orang lain (Pasal 1471 KUHPerdata), Pasal 37 jo. Pasal 40 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997, serta Putusan Mahkamah Agung No. 82 K/Pdt/2004 yang mengakibatkan transaksi tersebut tidak sah dan batal demi hukum (null and void). Sebagai bentuk perlindungan hukum, ahli waris yang dirugikan berhak mengajukan hak hereditatis petitio berdasarkan Pasal 834 jo. Pasal 835 KUHPerdata untuk menuntut penyerahan kembali objek warisan beserta hasilnya, serta mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata ke Pengadilan Negeri guna memohon pembatalan Akta Jual Beli (AJB), pembatalan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama pihak ketiga melalui BPN, hingga pengosongan objek tanah; di mana pihak ketiga pembeli tidak dapat dilindungi sebagai pembeli beritikad baik apabila lalai memverifikasi Surat Keterangan Ahli Waris (SKW) sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi MA No. 2525 K/Pdt/2018, sehingga ia kehilangan hak penguasaan atas fisik tanah dan hanya berhak menuntut pengembalian uang transaksi kepada oknum ahli waris penjual.
- References
-
Anantha, A. R. F., Rato, D., & Susanti, D. O. (2023). Pewarisan Objek Tanah Hak Milik Menurut Hukum Adat. Mimbar Yustitia: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia, 7(1), 80-90.
Aurelia, S., & Purba, H. (2025). Analisis Keabsahan Pemecahan Sertifikat Hak Milik atas Tanah yang Masih Boedel Waris Tanpa Persetujuan Semua Ahli Waris (Studi Putusan Nomor 137/PDT. G/2023/PN MDN). Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(6).
Hadji, K., Ilham, H. R. M., Huda, B. A., Raharjo, K., Al Mahdy, J. M., & Pratama, D. A. S. (2026). Status Hukum dan Perlindungan Ahli Waris Pada Peralihan Tanah Warisan Tanpa Prosedur Sah. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(4), 7128-7137.
Murni, C. S. (2020). Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, 6(2), 130-145.
Sarbini, I. (2024). KEKUATAN HUKUM JUAL-BELI TANAH WARISAN TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS (Studi di Desa Dena Kabupaten Bima). NALAR: Journal Of Law and Sharia, 2(1), 81-95.
Syafi’i, A., Marpaung, R., Damanik, M. J., & Sitanggang, T. (2022). Peralihan Hak Atas Tanah Warisan Yang Dilaksanakan Tanpa Persetujuan Antar Ahli Waris Lainnya (Studi Kasus Di Daerah Gayo Lues). Jurnal Mutiara Hukum, 5(1), 1-13.
Ulin Nuha, H. L. L. (2021). Peralihan hak atas tanah warisan tanpa persetujuan ahli waris (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung No. 2525 K/PDT/2018). Indonesian Notary, 3(4), 37.
- Downloads
- Published
- 2026-11-06
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Muhammad Afiq Alfi Fairuz Sudirman, Tenri Dzulqaidah Nur, Nur Aprilia Umar, Irsyad Dahri, PERLINDUNGAN KOMUNIKASI DIPLOMATIK DI ERA DIGITAL: RELEVANSI PASAL 27 KONVENSI WINA 1961 TERHADAP PERKEMBANGAN TEKNOLOGI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Farid, Farel Bimo Marello, Dyra Aura Dini, Salwa Adlia Qarira, Della Kartini, Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan KUHP Nasional: Antara Keadilan, Kemanusiaan, dan Kepastian Hukum , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yafet Febrian Valentino Tololiu, AKTA NOMINEE SEBAGAI CELAH HUKUM: ANALISIS KRITIS TERHADAP PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- I Dewa Gede Aditya, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DARI PRAKTIK PENAGIHAN PINJAMAN ONLINE YANG MELANGGAR HAK PRIVASI: STUDI LITERATUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Selfi Sahara, Ahmad Irzal Fardiansyah, Rini Fathonah, Maya Shafira, Dona Raisa Monica, ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DAN EFEKTIVITAS PENEGAKAN PIDANA ATAS KEKERASAN SEKSUAL ANAK OLEH ORANG TERDEKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Finda Aulia Safitri, Lutfian Ubaidillah, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN WILAYAH PESISIR DI KABUPATEN SITUBONDO , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Siti Aisyah, ANALISIS EFEKTIVITAS EKSEKUSI PUTUSAN NAFKAH IDDAH, MUT'AH, DAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rasya Aika Fadhila, Diana Febri Nauli Purba, Muhammad Dzikri Sulaeman, Mahmud Aqil, PROBLEMATIKA PENGAKUAN DAN ESKESUSI PUTUSAN PERCERAIAN PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP HAK ASUH ANAK DAN NAFKAH PASCA PERCERAIAN : STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DENPASAR NOMOR 313/PDT.G/2021/PA.DPS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Anggit Daka Satryadewa, Hwian Christianto, URGENSI LEGALISASI PERJANJIAN KERJA PEKERJA MIGRAN INDONESIA OLEH NOTARIS SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Jessica Cally, Olivia Chairunnisa Wijaya, ANALISIS YURIDIS PENAHANAN SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN APARTEMEN CITY PARK CENGKARENG OLEH PENGEMBANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.