KEDUDUKAN TANAH WARIS ADAT TELAH DIALIHKAN KEPADA PIHAK KETIGA TANPA PERSETUJUAN SELURUH AHLI WARIS
- Authors
-
-
Muhammad Abdan Mukti Widodo
Fakultas Hukum, UPN “Veteran” Jawa TimurAuthor -
Aditya Alif Hermawan
Fakultas Hukum, UPN “Veteran” Jawa TimurAuthor -
Anggara Kautsar Puru D G
Fakultas Hukum, UPN “Veteran” Jawa TimurAuthor
-
- Keywords:
- Tanah Warisan, Hukum Adat, Keabsahan Pengalihan, Hereditatis Petitio, Perlindungan Hukum
- Abstract
- Pengalihan tanah warisan berdasarkan hukum adat kepada pihak ketiga yang dilakukan oleh salah satu atau sebagian ahli waris tanpa persetujuan seluruh ahli waris merupakan tindakan melampaui kewenangan bertindak (beschikkingsonbevoegd), sebab sebelum adanya pembagian waris yang sah, tanah peninggalan tersebut berstatus sebagai kepemilikan bersama secara kolektif (gemeenschappelijk bezit) bagi seluruh ahli waris berdasarkan prinsip saisine (Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata jo. Pasal 5 UUPA), sehingga pengalihan sepihak tanpa kebulatan kehendak melanggar asas kesepakatan bersama, larangan jual beli barang milik orang lain (Pasal 1471 KUHPerdata), Pasal 37 jo. Pasal 40 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997, serta Putusan Mahkamah Agung No. 82 K/Pdt/2004 yang mengakibatkan transaksi tersebut tidak sah dan batal demi hukum (null and void). Sebagai bentuk perlindungan hukum, ahli waris yang dirugikan berhak mengajukan hak hereditatis petitio berdasarkan Pasal 834 jo. Pasal 835 KUHPerdata untuk menuntut penyerahan kembali objek warisan beserta hasilnya, serta mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata ke Pengadilan Negeri guna memohon pembatalan Akta Jual Beli (AJB), pembatalan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama pihak ketiga melalui BPN, hingga pengosongan objek tanah; di mana pihak ketiga pembeli tidak dapat dilindungi sebagai pembeli beritikad baik apabila lalai memverifikasi Surat Keterangan Ahli Waris (SKW) sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi MA No. 2525 K/Pdt/2018, sehingga ia kehilangan hak penguasaan atas fisik tanah dan hanya berhak menuntut pengembalian uang transaksi kepada oknum ahli waris penjual.
- References
-
Anantha, A. R. F., Rato, D., & Susanti, D. O. (2023). Pewarisan Objek Tanah Hak Milik Menurut Hukum Adat. Mimbar Yustitia: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia, 7(1), 80-90.
Aurelia, S., & Purba, H. (2025). Analisis Keabsahan Pemecahan Sertifikat Hak Milik atas Tanah yang Masih Boedel Waris Tanpa Persetujuan Semua Ahli Waris (Studi Putusan Nomor 137/PDT. G/2023/PN MDN). Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(6).
Hadji, K., Ilham, H. R. M., Huda, B. A., Raharjo, K., Al Mahdy, J. M., & Pratama, D. A. S. (2026). Status Hukum dan Perlindungan Ahli Waris Pada Peralihan Tanah Warisan Tanpa Prosedur Sah. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(4), 7128-7137.
Murni, C. S. (2020). Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, 6(2), 130-145.
Sarbini, I. (2024). KEKUATAN HUKUM JUAL-BELI TANAH WARISAN TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS (Studi di Desa Dena Kabupaten Bima). NALAR: Journal Of Law and Sharia, 2(1), 81-95.
Syafi’i, A., Marpaung, R., Damanik, M. J., & Sitanggang, T. (2022). Peralihan Hak Atas Tanah Warisan Yang Dilaksanakan Tanpa Persetujuan Antar Ahli Waris Lainnya (Studi Kasus Di Daerah Gayo Lues). Jurnal Mutiara Hukum, 5(1), 1-13.
Ulin Nuha, H. L. L. (2021). Peralihan hak atas tanah warisan tanpa persetujuan ahli waris (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung No. 2525 K/PDT/2018). Indonesian Notary, 3(4), 37.
- Downloads
- Published
- 2026-11-06
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Intan Oslintia Lestari, Khilma Fidina, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TIDAK DIBAYARKANNYA UPAH LEMBUR KEPADA PEKERJA OUTSOURCING OLEH PERUSAHAAN “X” MELALUI YAYASAN “Y” BERDASARKAN UU NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA DAN PERATURAN PEMERINTAH NO 35 TAHUN 2021 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Vrilliana Mikha Immanuela, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL FISIK DI KRL COMMUTER LINE BERDASARKAN PASAL 6 UNDANG UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adinda Rahma Permatasari, Jens Thomos Gratya Sinaga, Nadhifa Rahmadhani, Rekonstruksi Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Masyarakat Adat Batak Toba Berdasarkan Prinsip Keadilan Hukum , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Triwanto, Imam Al Ghozali Hide Wulakada, REKONSTRUKSI PENGAKUAN LIVING LAW DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL: PARAMETER VERIFIKASI DAN DESAIN PERATURAN PEMERINTAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Melanie Pita Lestari, Zulkifli Ismail, Muhammad Aysar Az Zaydan Nugraha, Zakia Syarika Zulkifli, REKONSTRUKSI REGULASI TELEMEDICINE BERBASIS PERLINDUNGAN HAK PASIEN DAN KEAMANAN DATA KESEHATAN DALAM SISTEM HUKUM KESEHATAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rully Andhi Rukmono, Iskandar Yusuf, KONSEKUENSI HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN PENYALAHGUNAAN MINUMAN BERALKOHOL (PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fratama Firmansyach, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adha Faydul Qadir, Jummaidi Saputra, Putra Aguswandi, PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KHALWAT MELALUI HUKUM ADAT (Studi Kasus di Kecamatan Indrapuri) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Violita Nyimas Ajeng Septiani, Nadya Aulia Ramadhani, Mohammad Mahdy Fahrezy, KEDUDUKAN HARTA PUSAKA TINGGI DAN HARTA PENCAHARIAN DALAM HUKUM WARIS ADAT MINANGKABAU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- I Dewa Gede Aditya, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DARI PRAKTIK PENAGIHAN PINJAMAN ONLINE YANG MELANGGAR HAK PRIVASI: STUDI LITERATUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.