NILAI KEMANUSIAAN DAN KEADILAN SOSIAL DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
- Authors
-
-
Asti Ananta
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar LampungAuthor -
Jelita
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar LampungAuthor -
Rindu Davina Anisa Andari
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar LampungAuthor -
Humaira Shalih Ammash
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar LampungAuthor -
Aprisa Ruslan
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar LampungAuthor
-
- Keywords:
- Kemanusiaan, Keadilan Sosial, Pembaruan Hukum Pidana, KUHP Nasional, Hak Asasi Manusia
- Abstract
- Pembaruan hukum pidana di Indonesia merupakan salah satu langkah penting dalam membangun sistem hukum nasional yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, dan perkembangan kehidupan masyarakat. Selama bertahun-tahun, sistem hukum pidana Indonesia masih dipengaruhi oleh ketentuan hukum peninggalan kolonial yang cenderung menitikberatkan pada pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana. Perkembangan hukum nasional kemudian mendorong perubahan paradigma pemidanaan agar tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga memperhatikan nilai kemanusiaan, perlindungan korban, pembinaan pelaku, serta terciptanya keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam pembaruan hukum pidana Indonesia serta mengidentifikasi tantangan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel ilmiah yang relevan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan dasar bagi sistem pemidanaan yang lebih manusiawi. Hal tersebut terlihat dari tujuan pemidanaan yang tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia, adanya perhatian terhadap pemulihan konflik, serta pengakuan terhadap pentingnya keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Meskipun demikian, penerapannya masih membutuhkan penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas aparat penegak hukum, dan pengawasan agar keadilan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
- References
-
Arief, B. N. (2011). Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru. Kencana.
Dwijayanto, R. A. (2026). Tinjauan yuridis perbandingan KUHP lama dan KUHP baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Jurnal Sosial Teknologi, 6(2). https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v6i2.32705
Gizella, B. B. A. (2025). Menuju sistem pemidanaan berkeadilan untuk mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum dan kemanusiaan dalam pembaharuan KUHP. Al-Balad: Journal of Constitutional Law, 7(2). https://doi.org/10.18860/albalad.v7i2.16152
Gultom, B. (2012). Pandangan kritis seorang hakim dalam penegakan hukum di Indonesia. Gramedia Pustaka Utama.
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum. Kencana.
Muksin, M. R. S. (2023). Tujuan pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Sapientia et Virtus, 8(1), 225–247. https://doi.org/10.37477/sev.v8i1.465
Padang, M. A., Siregar, B. J., & Rosmalinda. (2024). Keberpihakan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, 4(2), 64–71. https://doi.org/10.56128/jkih.v4i2.348
Prameswari, R. S. (2026). Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Jurnal Sosial Teknologi, 6(2). https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v6i2.32706
Pratama, M. I. W., Adha, M. Y., & Kurniawan, L. D. (2026). Keadilan bagi korban dalam tujuan pemidanaan KUHP Indonesia: Suatu analisis hukum. Supremasi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya, 21(2). https://doi.org/10.26858/supremasi.v21i2.82969
Setiawan, M. N., Syariffuddin, & Afita, C. O. Y. (2025). Reformasi sistem hukum pidana melalui KUHP baru: Tantangan dan peluang menuju keadilan sosial. Jurnal Hukum Das Sollen, 11(1), 79–94. https://doi.org/10.32520/das-sollen.v11i1.4136
Sinlaeloe, Y., Hutauruk, A., Sane, M., & Sunarno. (2026). Kepastian hukum penerapan restorative justice terhadap tindak pidana ringan dalam KUHP Nasional. Keadilan. https://doi.org/10.37090/cw1j2b71
Sutanti, R. D., Simamora, J. T. M., Al Karima, P. Z., & Aryaputra, M. I. (2026). Pidana pengawasan dalam KUHP Nasional sebagai alternatif pemidanaan berbasis keadilan restoratif. Jurnal USM Law Review, 9(2). https://doi.org/10.26623/julr.v9i2.14027
Wicaksana, V. W., & Januarsyah, M. P. Z. (2025). Kebijakan pembaruan hukum pidana tentang pidana kerja sosial dalam KUHP Nasional: Perspektif tujuan pemidanaan. Jurnal USM Law Review, 8(2), 709–728. https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11092
Wisnumurti, R. W., & Yuherawan, D. S. B. (2026). Paradigma pembaruan hukum pidana Indonesia. Wijaya Putra Law Review, 5(2). https://doi.org/10.38156/wplr.v5i2.395
Zainudin Hasan. (2025). Hukum pidana. CV. Alinea Edumedia.
Zainudin Hasan. (2025). Sistem peradilan pidana. CV. Alinea Edumedia.
Zainudin Hasan. (2026). Hukum pidana khusus. CV. Alinea Edumedia.
- Downloads
- Published
- 2026-11-05
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Raflinov Quraisy, KEPASTIAN HUKUM PEMANFAATAN RUANG BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL DI WILAYAH PERKOTAAN (STUDI PROVINSI DKI JAKARTA DAN BALI) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Adelia Nelma Mutiara, PERANCANGAN KLAUSULA ALOKASI RISIKO DALAM CARBON CREDIT PURCHASE AGREEMENT PASCA PERPRES NOMOR 110 TAHUN 2025: MITIGASI RISIKO DELIVERY, VALIDITAS UNIT KARBON, DAN PERUBAHAN REGULASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ken Sofya Arini, PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM LAPORAN KEBERLANJUTAN PERUSAHAAN PUBLIK DITINJAU MELALUI TEORI KEPASTIAN HUKUM (Perbandingan Peraturan Indonesia Dan Belanda) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Andritia Permana, Ajid Haryadi, Mudawaroh, KEABSAHAN HUKUM TRANSAKSI DIGITAL BERDASARKAN HUKUM POSITIF PERDATA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nursanti Maryanti, KESENJANGAN DAS SOLLEN DAN DAS SEIN DALAM PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF LINGKUNGAN ATAS PEMBONGKARAN BANGUNAN TANPA KEPUTUSAN FORMAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Azmi Robbani Jakfar, Eko Budi Setiawan, Nurus Zaman, URGENSI PENERAPAN ASAS PELAYANAN YANG BAIK DAN ASAS KECERMATAN DALAM PENGELOLAAN ASPIRASI MASYARAKAT SEBAGAI DASAR PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DI KABUPATEN PAMEKASAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dinda Khairani Fauji, Isep H Insan, Herli Antoni, IMPLEMENTASI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PROGRAM BEASISWA PANCAKARSA KABUPATEN BOGOR BERDASARKAN PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 73 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BEASISWA PANCAKARSA BAGI PEMUDA BERPRESTASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nazwa Putri Alira, Hanim Masfufatin, Djulaeka, DAMPAK EKONOMI PENERTIBAN TANAH TELANTAR OLEH BPN JATIM TERHADAP OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ahmad Muhlisin, Asma Nadia Dini, Sheli Aprilia, EFEKTIVITAS PENGAWASAN ORANG ASING MELALUI TIM PENGAWASAN ORANG ASING (TIMPORA) DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Perliyuda, ANALISIS KOMPARATIF KEWENANGAN OMBUDSMAN SEBAGAI LEMBAGA PENGAWAS PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA DAN DENMARK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.