NILAI KEMANUSIAAN DAN KEADILAN SOSIAL DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
- Authors
-
-
Asti Ananta
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar LampungAuthor -
Jelita
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar LampungAuthor -
Rindu Davina Anisa Andari
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar LampungAuthor -
Humaira Shalih Ammash
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar LampungAuthor -
Aprisa Ruslan
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar LampungAuthor
-
- Keywords:
- Kemanusiaan, Keadilan Sosial, Pembaruan Hukum Pidana, KUHP Nasional, Hak Asasi Manusia
- Abstract
- Pembaruan hukum pidana di Indonesia merupakan salah satu langkah penting dalam membangun sistem hukum nasional yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, dan perkembangan kehidupan masyarakat. Selama bertahun-tahun, sistem hukum pidana Indonesia masih dipengaruhi oleh ketentuan hukum peninggalan kolonial yang cenderung menitikberatkan pada pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana. Perkembangan hukum nasional kemudian mendorong perubahan paradigma pemidanaan agar tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga memperhatikan nilai kemanusiaan, perlindungan korban, pembinaan pelaku, serta terciptanya keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam pembaruan hukum pidana Indonesia serta mengidentifikasi tantangan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel ilmiah yang relevan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan dasar bagi sistem pemidanaan yang lebih manusiawi. Hal tersebut terlihat dari tujuan pemidanaan yang tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia, adanya perhatian terhadap pemulihan konflik, serta pengakuan terhadap pentingnya keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Meskipun demikian, penerapannya masih membutuhkan penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas aparat penegak hukum, dan pengawasan agar keadilan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
- References
-
Arief, B. N. (2011). Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru. Kencana.
Dwijayanto, R. A. (2026). Tinjauan yuridis perbandingan KUHP lama dan KUHP baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Jurnal Sosial Teknologi, 6(2). https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v6i2.32705
Gizella, B. B. A. (2025). Menuju sistem pemidanaan berkeadilan untuk mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum dan kemanusiaan dalam pembaharuan KUHP. Al-Balad: Journal of Constitutional Law, 7(2). https://doi.org/10.18860/albalad.v7i2.16152
Gultom, B. (2012). Pandangan kritis seorang hakim dalam penegakan hukum di Indonesia. Gramedia Pustaka Utama.
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum. Kencana.
Muksin, M. R. S. (2023). Tujuan pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Sapientia et Virtus, 8(1), 225–247. https://doi.org/10.37477/sev.v8i1.465
Padang, M. A., Siregar, B. J., & Rosmalinda. (2024). Keberpihakan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, 4(2), 64–71. https://doi.org/10.56128/jkih.v4i2.348
Prameswari, R. S. (2026). Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Jurnal Sosial Teknologi, 6(2). https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v6i2.32706
Pratama, M. I. W., Adha, M. Y., & Kurniawan, L. D. (2026). Keadilan bagi korban dalam tujuan pemidanaan KUHP Indonesia: Suatu analisis hukum. Supremasi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya, 21(2). https://doi.org/10.26858/supremasi.v21i2.82969
Setiawan, M. N., Syariffuddin, & Afita, C. O. Y. (2025). Reformasi sistem hukum pidana melalui KUHP baru: Tantangan dan peluang menuju keadilan sosial. Jurnal Hukum Das Sollen, 11(1), 79–94. https://doi.org/10.32520/das-sollen.v11i1.4136
Sinlaeloe, Y., Hutauruk, A., Sane, M., & Sunarno. (2026). Kepastian hukum penerapan restorative justice terhadap tindak pidana ringan dalam KUHP Nasional. Keadilan. https://doi.org/10.37090/cw1j2b71
Sutanti, R. D., Simamora, J. T. M., Al Karima, P. Z., & Aryaputra, M. I. (2026). Pidana pengawasan dalam KUHP Nasional sebagai alternatif pemidanaan berbasis keadilan restoratif. Jurnal USM Law Review, 9(2). https://doi.org/10.26623/julr.v9i2.14027
Wicaksana, V. W., & Januarsyah, M. P. Z. (2025). Kebijakan pembaruan hukum pidana tentang pidana kerja sosial dalam KUHP Nasional: Perspektif tujuan pemidanaan. Jurnal USM Law Review, 8(2), 709–728. https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11092
Wisnumurti, R. W., & Yuherawan, D. S. B. (2026). Paradigma pembaruan hukum pidana Indonesia. Wijaya Putra Law Review, 5(2). https://doi.org/10.38156/wplr.v5i2.395
Zainudin Hasan. (2025). Hukum pidana. CV. Alinea Edumedia.
Zainudin Hasan. (2025). Sistem peradilan pidana. CV. Alinea Edumedia.
Zainudin Hasan. (2026). Hukum pidana khusus. CV. Alinea Edumedia.
- Downloads
- Published
- 2026-11-05
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Elgiana Ngutojo, Tindak Lanjut Penanganan Orangutan Terdampak Karhutla di Kabupaten Ketapang: Analisis Perlindungan Hukum dan Translokasi , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rayhan Alim, Muhammad Andri, Mohammad Rafiie, ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BANGUNAN RUMAH MELALUI AKTA NOTARIS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rezha Agung Pranata, Fauziyah, ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA DALAM PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DARI PRESPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI (Studi Kasus di Desa Gunung Gede, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Khalilah Salsabila, Puteri Annisa Amanah, Sesil Nur Hidayah, Anita Kamilah, ANTARA KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN: PROBLEMATIKA PEMENUHAN PRESTASI DALAM PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rifki Ilman Huda, Sulistio Adi Winarto, TANGGUNG GUGAT PLATFORM INDODAX DALAM MENJAGA KEAMANAN TRANSAKSI PERDAGANGAN ASET KRIPTO , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zain El Karem Abdul Jabbar, ANALISIS YURIDIS KEKABURAN NORMA MASA JABATAN PENJABAT KEPALA DESA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Putri Ayu Welani, KEABSAHAN PERSETUJUAN KONSUMEN TERHADAP KLAUSUL PERPANJANGAN OTOMATIS DALAM PERJANJIAN BERLANGGANAN LAYANAN DIGITAL BERDASARKAN PASAL 1320 KUHPERDATA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adinda Nursyabilla, Rahmatullah Ayu Hasmiati, Rio Arif Pratama, ALOKASI RISIKO TERHADAP PERJANJIAN PENGANGKUTAN ANTARA PENUMPANG DAN PENYEDIA JASA TRAVEL DI ISLAMIC CENTER KOTA SAMARINDA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nurmalasari, Sulkiah Hendrawati, Wahyudi, ANALISIS YURIDIS PUTUSAN GUGATAN SEDERHANA PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) TANPA ADANYA PENGGANTIAN KERUGIAN MATERIIL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1/PDT.G.S/2026/PN.RKB) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mukhammad Ilham Arifin, Andreas Yoga Pratama, Wildan Pratama, Muhammad Mashuri, PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENANGANAN PERDA DAN PERKADA TERKAIT REKLAME DI KOTA PASURUAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.