MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG: KEADILAN DAN DEMOKRASI DI KABUPATEN PROBOLINGGO
- Authors
-
-
Jelita Jana Pertiwi
Program Studi Hukum, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid, IndonesiaAuthor -
Dewi Hayati
Program Studi Hukum, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid, IndonesiaAuthor -
Fara Nufarita Minggustin
Program Studi Hukum, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid, IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- pemilihan kepala daerah, keadilan elektoral, demokrasi lokal
- Abstract
- Artikel ini menganalisis mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung di Kabupaten Probolinggo dan menilai hubungannya dengan keadilan elektoral serta partisipasi demokratis. Penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris berbasis dokumen peraturan, keputusan resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo, publikasi pengawasan, dan pemberitaan yang memuat data administratif. Pada Pilkada 2024, sebanyak 627.691 pemilih menggunakan hak pilih dari 872.218 pemilih terdaftar atau sekitar 71,96 persen. Pasangan Muhammad Haris dan Fahmi AHZ memperoleh 492.212 suara sah, sedangkan pasangan Zulmi Noor Hasani dan Abd. Rasit memperoleh 118.827 suara. Partisipasi antarkecamatan juga berbeda, dari 58,9 persen di Kuripan hingga 83,8 persen di Pajarakan. Temuan menunjukkan bahwa kepatuhan prosedural dan rekapitulasi terbuka merupakan dasar penting, tetapi belum cukup untuk membuktikan keadilan substantif. Ketimpangan partisipasi wilayah dan terbatasnya jumlah pasangan calon menuntut perbaikan sosialisasi, pengawasan publik, serta akses pengaduan. Analisis dibatasi pada bukti terdokumentasi dan tidak menyimpulkan adanya pelanggaran yang tidak tercatat.
- References
-
Baehaki, K. (2025). Pemilihan kepala daerah secara langsung dan tidak langsung dalam konteks demokrasi. Jurnal Media Hukum, 13(1), 130–140. https://doi.org/10.59414/jmh.v13i1.875
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo. (2024, 18 Agustus). Bawaslu Probolinggo dorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada 2024. https://probolinggo.bawaslu.go.id/index.php/berita/bawaslu-probolinggo-dorong-partisipasi-masyarakat-dalam-pengawasan-pilkada-2024
Harahap, W. L., Rahayu, A. D., Hasibuan, A., & Danialsyah, D. (2025). Problematika penegakan hukum terhadap penanganan pelanggaran politik uang dalam pemilihan kepala daerah. Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, 6(4). https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/13590/0
Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Indonesia. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/26408/UU%20Nomor%2010%20Tahun%202016.pdf
Komisi Pemilihan Umum. (2024a). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. https://jdih.kpu.go.id/peraturan-kpu/detail/wgVfk8gkUCzIRnM89VS15WNyaW5uK3JIRU9XRHpBUjQ2ZWhlRnc9PQ
Komisi Pemilihan Umum. (2024b). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. https://jdih.kpu.go.id/peraturan-kpu/detail/xj8hmCt-j6WXDJ3jSq7tWVVFbGxSUEhxc3kyeldORTI1R05YZFE9PQ
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo. (2024a). Keputusan Nomor 1512 Tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Probolinggo tahun 2024. https://jdih.kpu.go.id/kepkpukabkot/detail/pmejZRlJt30ikTgZAHWrljdaQXluRlZKdU5GRldLeGw5V09CSlE9PQ
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo. (2024b). Keputusan Nomor 2556 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Probolinggo tahun 2024. https://jdih.kpu.go.id/kepkpukabkot/detail/GUhQ8uOzBreay4unv-LzLW4yMnhrZXpUQzVvRzlOeEkvSXZEUnc9PQ
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo. (2024c). Keputusan Nomor 1509 Tahun 2024 tentang penetapan rekapitulasi daftar pemilih tetap tingkat Kabupaten Probolinggo untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur serta pemilihan bupati dan wakil bupati Probolinggo tahun 2024. https://jdih.kpu.go.id/kepkpukabkot/detail/A0FkHwn9aLIeT0qsaKhoMnBJM1VQc3NueXlYMDNoNkRzZ3kvU0E9PQ
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. https://www.mkri.id/perkara/persidangan/putusan?search=60%2FPUU-XXII%2F2024
Rosdiana, Y., Huda, U. N., & Rosadi, A. (2026). Politik uang dan krisis keadilan elektoral dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia. Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 63–78. https://doi.org/10.15575/qanuniya.v3i1.2867
Ulum, M. B. (2021). Pemilihan kepala daerah di Indonesia setelah reformasi: Kesinambungan dan perubahan. Undang: Jurnal Hukum, 4(2), 309–343. https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.309-343
Iqbal, M. (2024, 5 Desember). Partisipasi pemilih di Pilkada Kabupaten Probolinggo 2024 melorot. TIMES Indonesia. https://probolinggo.times.co.id/news/peristiwa/N5WTVq88K/partisipasi-pemilih-di-pilkada-kabupaten-probolinggo-2024-melorot
Iqbal, M. (2024, 5 Desember). Ini kecamatan dengan partisipasi pemilih terendah di Probolinggo, hampir separuh penduduknya absen. TIMES Indonesia. https://probolinggo.times.co.id/news/peristiwa/XGKQySXNF/ini-kecamatan-dengan-partisipasi-pemilih-terendah-di-probolinggo-hampir-separuh-penduduknya-absen
- Downloads
- Published
- 2026-11-04
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Ruben Gutama, Bambang S. Irianto, PUDARNYA NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT DI ERA GLOBALISASI: TANTANGAN DAN UPAYA PENGUATAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Ainul Yakin Alanami, Syaiful Bahri, Muhammad Ajid Husain, Restorative Justice Berbasis Tasawuf di Lingkungan Pondok Pesantren: Internalisasi Nilai Al-'Afw sebagai Model Penyelesaian Bullying (Studi Kasus di Pondok Pesantren Darul Ulum Agung, Malang) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Hanif Handaru Arundaya, Tiara Nur Cahyani, Jonathan Y.A. Tambunan, HUKUM WARIS ADAT DI INDONESIA: PLURALISME SISTEM KEWARISAN DAN DINAMIKA PERKEMBANGANNYA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Moh. Rafli Haggani, Mishbahul Munir, PROSES PENANGANAN DATA PESERTA DALAM MENDUKUNG PEMENUHAN HAK ATAS MANFAAT JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) PADA BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG MADURA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yoseph Haribawono, Agri Chairunisa Isradjuningtias, ANALISIS YURIDIS SENGKETA PEMBATALAN MEREK BERDASARKAN PERSAMAAN PADA POKOKNYA: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat No. 62/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adha Faydul Qadir, Jummaidi Saputra, Putra Aguswandi, PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KHALWAT MELALUI HUKUM ADAT (Studi Kasus di Kecamatan Indrapuri) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nursanti Maryanti, KESENJANGAN DAS SOLLEN DAN DAS SEIN DALAM PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF LINGKUNGAN ATAS PEMBONGKARAN BANGUNAN TANPA KEPUTUSAN FORMAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Raflinov Quraisy, KEPASTIAN HUKUM PEMANFAATAN RUANG BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL DI WILAYAH PERKOTAAN (STUDI PROVINSI DKI JAKARTA DAN BALI) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Ibnusyawal Al Musli, Iskandar Yusuf, KAJIAN ANALISIS ALAT BUKTI DNA, CCTV, VISUM TINDAK PIDANA ZINA PERSPEKTIF FIKIH ASY-SYAFI’I , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Abdurrahman, Iskandar Yusuf, ANALISIS PENERAPAN PRINSIP EQUALITY BEFORE THE LAW BERDASARKAN PASAL 28D AYAT (1) UUD NRI TAHUN 1945 Fenomena 'Hukum Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas' , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.