MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG: KEADILAN DAN DEMOKRASI DI KABUPATEN PROBOLINGGO

Authors
  • Jelita Jana Pertiwi

    Program Studi Hukum, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid, Indonesia
    Author
  • Dewi Hayati

    Program Studi Hukum, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid, Indonesia
    Author
  • Fara Nufarita Minggustin

    Program Studi Hukum, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid, Indonesia
    Author
Keywords:
pemilihan kepala daerah, keadilan elektoral, demokrasi lokal
Abstract
Artikel ini menganalisis mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung di Kabupaten Probolinggo dan menilai hubungannya dengan keadilan elektoral serta partisipasi demokratis. Penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris berbasis dokumen peraturan, keputusan resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo, publikasi pengawasan, dan pemberitaan yang memuat data administratif. Pada Pilkada 2024, sebanyak 627.691 pemilih menggunakan hak pilih dari 872.218 pemilih terdaftar atau sekitar 71,96 persen. Pasangan Muhammad Haris dan Fahmi AHZ memperoleh 492.212 suara sah, sedangkan pasangan Zulmi Noor Hasani dan Abd. Rasit memperoleh 118.827 suara. Partisipasi antarkecamatan juga berbeda, dari 58,9 persen di Kuripan hingga 83,8 persen di Pajarakan. Temuan menunjukkan bahwa kepatuhan prosedural dan rekapitulasi terbuka merupakan dasar penting, tetapi belum cukup untuk membuktikan keadilan substantif. Ketimpangan partisipasi wilayah dan terbatasnya jumlah pasangan calon menuntut perbaikan sosialisasi, pengawasan publik, serta akses pengaduan. Analisis dibatasi pada bukti terdokumentasi dan tidak menyimpulkan adanya pelanggaran yang tidak tercatat.
References

Baehaki, K. (2025). Pemilihan kepala daerah secara langsung dan tidak langsung dalam konteks demokrasi. Jurnal Media Hukum, 13(1), 130–140. https://doi.org/10.59414/jmh.v13i1.875

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo. (2024, 18 Agustus). Bawaslu Probolinggo dorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada 2024. https://probolinggo.bawaslu.go.id/index.php/berita/bawaslu-probolinggo-dorong-partisipasi-masyarakat-dalam-pengawasan-pilkada-2024

Harahap, W. L., Rahayu, A. D., Hasibuan, A., & Danialsyah, D. (2025). Problematika penegakan hukum terhadap penanganan pelanggaran politik uang dalam pemilihan kepala daerah. Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, 6(4). https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/13590/0

Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/26408/UU%20Nomor%2010%20Tahun%202016.pdf

Komisi Pemilihan Umum. (2024a). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. https://jdih.kpu.go.id/peraturan-kpu/detail/wgVfk8gkUCzIRnM89VS15WNyaW5uK3JIRU9XRHpBUjQ2ZWhlRnc9PQ

Komisi Pemilihan Umum. (2024b). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. https://jdih.kpu.go.id/peraturan-kpu/detail/xj8hmCt-j6WXDJ3jSq7tWVVFbGxSUEhxc3kyeldORTI1R05YZFE9PQ

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo. (2024a). Keputusan Nomor 1512 Tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Probolinggo tahun 2024. https://jdih.kpu.go.id/kepkpukabkot/detail/pmejZRlJt30ikTgZAHWrljdaQXluRlZKdU5GRldLeGw5V09CSlE9PQ

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo. (2024b). Keputusan Nomor 2556 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Probolinggo tahun 2024. https://jdih.kpu.go.id/kepkpukabkot/detail/GUhQ8uOzBreay4unv-LzLW4yMnhrZXpUQzVvRzlOeEkvSXZEUnc9PQ

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo. (2024c). Keputusan Nomor 1509 Tahun 2024 tentang penetapan rekapitulasi daftar pemilih tetap tingkat Kabupaten Probolinggo untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur serta pemilihan bupati dan wakil bupati Probolinggo tahun 2024. https://jdih.kpu.go.id/kepkpukabkot/detail/A0FkHwn9aLIeT0qsaKhoMnBJM1VQc3NueXlYMDNoNkRzZ3kvU0E9PQ

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. https://www.mkri.id/perkara/persidangan/putusan?search=60%2FPUU-XXII%2F2024

Rosdiana, Y., Huda, U. N., & Rosadi, A. (2026). Politik uang dan krisis keadilan elektoral dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia. Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 63–78. https://doi.org/10.15575/qanuniya.v3i1.2867

Ulum, M. B. (2021). Pemilihan kepala daerah di Indonesia setelah reformasi: Kesinambungan dan perubahan. Undang: Jurnal Hukum, 4(2), 309–343. https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.309-343

Iqbal, M. (2024, 5 Desember). Partisipasi pemilih di Pilkada Kabupaten Probolinggo 2024 melorot. TIMES Indonesia. https://probolinggo.times.co.id/news/peristiwa/N5WTVq88K/partisipasi-pemilih-di-pilkada-kabupaten-probolinggo-2024-melorot

Iqbal, M. (2024, 5 Desember). Ini kecamatan dengan partisipasi pemilih terendah di Probolinggo, hampir separuh penduduknya absen. TIMES Indonesia. https://probolinggo.times.co.id/news/peristiwa/XGKQySXNF/ini-kecamatan-dengan-partisipasi-pemilih-terendah-di-probolinggo-hampir-separuh-penduduknya-absen

Cover Image
Downloads
Published
2026-11-04
Section
Articles

How to Cite

MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG: KEADILAN DAN DEMOKRASI DI KABUPATEN PROBOLINGGO. (2026). Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 17(1). https://journal.cib.institute/index.php/causa/article/view/6201

Similar Articles

181-190 of 210

You may also start an advanced similarity search for this article.