KEDUDUKAN HUKUM HARTA PUSAKA TINGGI DALAM SISTEM PEWARISAN ADAT MINANGKABAU DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN
- Authors
-
-
Riskha Nur Ramadhani
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa TimurAuthor -
Naflah Salsabila Fiyanto
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa TimurAuthor -
Erlita Karisma Ariditiya
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa TimurAuthor
-
- Keywords:
- Harta Pusaka Tinggi, Hukum Adat Minangkabau, Pewarisan, Matrilineal, Pembagian Harta Peninggalan
- Abstract
- Harta pusaka tinggi merupakan harta peninggalan nenek moyang yang dimiliki secara kolektif oleh kaum berdasarkan garis keturunan matrilineal dalam adat Minangkabau. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum harta pusaka tinggi dan implikasinya terhadap pembagian harta peninggalan. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan hukum adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harta pusaka tinggi tidak dapat dibagi secara individual maupun dialihkan, melainkan diwariskan secara turun-temurun kepada kaum. Berbeda dengan harta pencarian atau pusaka rendah yang dapat dibagikan berdasarkan hukum waris yang berlaku, harta pusaka tinggi tetap dikelola secara kolektif. Oleh karena itu, pencampuran kedua jenis harta tersebut dalam pembagian warisan berpotensi menimbulkan sengketa dan menghilangkan fungsi sosial harta pusaka tinggi.
- References
-
Al Makassary, Ridwan. 'Pembagian Warisan Tanah Hukum Adat Minangkabau dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Adat.' Journal of Law, State, and Islamic Communication 3, no. 2 (2022).
Effendi. 'Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau: Studi di Nagari Kubang Putiah.' Ahwal al-Adl: Jurnal Hukum Keluarga Islam 12, no. 1 (2021): 45–60.
Fitriani, R. 'Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Perlindungan Hak Atas Tanah Ulayat di Minangkabau.' Jurnal Hukum & Pembangunan 54, no. 1 (2024): 112–128.
Hadikusuma, Hilman. Hukum Waris Adat. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2012.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2016.
Rahman, A., & Febriani, S. 'Kedudukan Mamak Kepala Waris dalam Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Minangkabau.' Jurnal Adat dan Hukum 6, no. 2 (2022): 85–99.
Saputra, D., & Wardani, N. 'Implikasi Sertifikasi Tanah Ulayat Kaum terhadap Kepastian Hukum Harta Pusaka Tinggi.' Jurnal Agraria dan Pertanahan 5, no. 3 (2023): 201–216.
Soekanto, Soerjono. Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2013.
Syahril, M., & Putra, E. 'Eksistensi Asas Matrilineal dalam Sistem Pewarisan Adat Minangkabau Modern.' Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum 9, no. 1 (2022): 45–58.
Syarifuddin, Amir. Hukum Waris Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2014.
Tala’, Mohammad Hatta. 'Sistem Hukum Waris Adat Minangkabau.' Jurnal Hukum dan Pembangunan Indonesia 4, no. 1 (2023).
Yulianto. 'Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kaum Suku Adat Minangkabau.' Review of Social Law Research 1, no. 2 (2023).
Zainuddin. Hukum Waris Adat Minangkabau. Padang: Pusat Studi Kebudayaan Minangkabau, 2010.
- Downloads
- Published
- 2026-11-04
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Melanie Pita Lestari, Zulkifli Ismail, Muhammad Aysar Az Zaydan Nugraha, Zakia Syarika Zulkifli, REKONSTRUKSI REGULASI TELEMEDICINE BERBASIS PERLINDUNGAN HAK PASIEN DAN KEAMANAN DATA KESEHATAN DALAM SISTEM HUKUM KESEHATAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dwi Agung Wibawanto, KEDUDUKAN HUKUM PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENJARAHAN DALAM SITUASI KERUSUHAN MASSA MENURUT KETENTUAN KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Putri Ayu Welani, KEABSAHAN PERSETUJUAN KONSUMEN TERHADAP KLAUSUL PERPANJANGAN OTOMATIS DALAM PERJANJIAN BERLANGGANAN LAYANAN DIGITAL BERDASARKAN PASAL 1320 KUHPERDATA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nurul Hamidatur Riskiyah, Anang Setiyawan, TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DALAM PEMELIHARAAN TANDA BATAS SEBAGAI PENCEGAHAN SENGKETA BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Albet Maulana Rahmawan, Karina Naira Ozora, Shafa Marwa Alfa Putri, Az Zahra Adung, IMPLEMENTASI PRINSIP ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE (ESG) TERHADAP DOKTRIN BUSINESS JUDGMENT RULE DIREKSI KORPORASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Ainul Yakin Alanami, Syaiful Bahri, Muhammad Ajid Husain, Restorative Justice Berbasis Tasawuf di Lingkungan Pondok Pesantren: Internalisasi Nilai Al-'Afw sebagai Model Penyelesaian Bullying (Studi Kasus di Pondok Pesantren Darul Ulum Agung, Malang) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- I Dewa Gede Aditya, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DARI PRAKTIK PENAGIHAN PINJAMAN ONLINE YANG MELANGGAR HAK PRIVASI: STUDI LITERATUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- I Dewa Gede Aditya, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DARI PRAKTIK PENAGIHAN PINJAMAN ONLINE YANG MELANGGAR HAK PRIVASI: STUDI LITERATUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Phandu Ahmad Syariffudin, ANALISIS YURIDIS REKAYASA LAPORAN KEUANGAN PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD TBK SEBAGAI DUGAAN PENIPUAN PASAR MODAL BERDASARKAN PASAL 90 UNDANG -UNDANG PASAR MODAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Lidya Saban, Syachra Avrillia Tuarita, Eycut Rayazti Najat Virgatari, Rekonstruksi Politik dan Norma terhadap Penipuan Digital Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Rezim Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.