ANTARA KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN: PROBLEMATIKA PEMENUHAN PRESTASI DALAM PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK
- Authors
-
-
Khalilah Salsabila
Fakultas Hukum Universitas SuryakancanaAuthor -
Puteri Annisa Amanah
Fakultas Hukum Universitas SuryakancanaAuthor -
Sesil Nur Hidayah
Fakultas Hukum Universitas SuryakancanaAuthor -
Anita Kamilah
Fakultas Hukum Universitas SuryakancanaAuthor
-
- Keywords:
- Perdagangan Elektronik, Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha, Wanprestasi, Kepastian Hukum
- Abstract
- Perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik telah mengubah pola hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Transaksi yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini dapat berlangsung tanpa adanya pertemuan fisik antara para pihak. Kemudahan tersebut memberikan manfaat dari sisi efisiensi dan jangkauan perdagangan, tetapi pada saat yang sama menimbulkan persoalan hukum ketika barang atau jasa yang diterima konsumen tidak sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perdagangan melalui sistem elektronik serta mengkaji tanggung jawab pelaku usaha apabila terjadi ketidaksesuaian antara informasi yang ditawarkan dengan prestasi yang diberikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik tidak hanya bertumpu pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tetapi juga berkaitan dengan Undang-Undang Perdagangan dan Peraturan Pemerintah mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Persoalan utamanya bukan semata-mata ketiadaan aturan, melainkan bagaimana aturan tersebut dapat memberikan kepastian ketika identitas pelaku usaha, informasi barang, mekanisme pengembalian, serta penyelesaian sengketa berada dalam sistem digital. Oleh karena itu, diperlukan penerapan prinsip transparansi, itikad baik, dan tanggung jawab pelaku usaha secara lebih konsisten agar kemudahan perdagangan digital tidak justru menempatkan konsumen pada posisi yang lebih lemah.
- References
-
‘ADILAH, E. M. (2026). PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MEKANISME RETUR BARANG PADA LAYANAN PLATFORM RETAIL DIGITAL PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH.
Adinata, I. M. D. W., & Putra, M. A. P. (2026). KAJIAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN JUAL-BELI ONLINE DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE. JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA), 4(9), 2–22.
Amfoni, O. (2025). Jurnal Kajian Hukum Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online Analisis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jurnal Kajian Hukum, 1(2), 47–52.
Arkananta, M. R., & Samuel, R. (2026a). Kepastian Hukum Transaksi Elektronik dalam Perjanjian Jual Beli Online menurut Perspektif Perlindungan Konsumen. UNES Law Review, 8(3), 1086–1096.
Arkananta, M. R., & Samuel, R. (2026b). Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Jasa Pengiriman Yang Lalai Terhadap Pengiriman Barang Dari Transaksi Jual Beli di Marketplace Shopee (Studi Kasus Shopee Express Pangkalpinang). UNES Law Review, 8(3), 1086–1096.
Ayu, G., Apriliana, P., Dewi, P., Gde, D., Arini, D., & Made, N. (2026). Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Ketidaksesuaian Perjanjian Jual Beli Baju oleh Pihak Perusahaan Konveksi. Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(2), 4730–4738.
Ayusari Chandraningtyas, S. (2023). AKIBAT HUKUM CACAT KEHENDAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI PINJAMAN ONLINE PADA E-COMMERCE. JURNAL INTERPRETASI HUKUM, 4(3), 750–759.
Bahaudin. (2026). JUAL BELI BARANG TIDAK SESUAI SPESIFIKASI PERSPEKTIF BA’I SALAM DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus Toko Mukhtar OS Desa Pucok Alue Barat Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur).
Dr. Bisma Putra Pratama., S.E., S.H., M. H., & Wira Okta Viana, S.H., M. H. (2025). Hukum Perlindungan Konsumen.
E, A. A. (2025). Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi Perdagangan Elektronik di Indonesia. Jurnal Hukum Perdata Dan Bisnis, 1(1), 1–7.
Effendy, E. E., & Hanifah, G. (2025). KEABSAHAN PERJANJIAN ELEKTRONIK YANG TERMUAT DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK. Notary Journal, 5(1), 1–21.
Erianto, F. C., Adyuanas, A., Syaharani, Z. P., Mulyana, D., & Thalib, S. R. (2025). Perlindungan Hak Konsumen E-Commerce Dalam Kasus Wanprestasi: Barang Tidak Sesuai Deskripsi Produk. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 11, 275–283.
Fathoni, L. A., Siddiq, N. K., & Wardani, N. K. (2026). Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Menghadapi Perkembangan Ekonomi Digital. JURNAL FUNDAMENTAL JUSTICE, 7(1), 99–112.
Fhatihah, F., & Adisti, N. T. (2026). Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Wanprestasi Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Online Di Indonesia: Tinjauan Yuridis Normatif. Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(3), 6074–6082.
Hasan, Z., & Afifah, I. I. (2023). LEGAL PROTECTION OF CONSUMERS IN E-COMMERCE TRANSACTIONS. ADVANCES IN SOCIAL HUMANITIES RESEARCH, 1(5), 795–806.
Heng, R. J., & Lie, G. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI CROSS-BORDER PADA PLATFORM MARKETPLACE DIGITAL BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA. Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 12(10), 3886–3899.
INDONESIA, P. R. (2024). Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 190186.
Indonesia, R. (1999). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.
Kuahaty, S. S., Berlianty, T., Louize, T., & Agustina, P. (2021). Pendidikan Perlindungan Konsumen Kepada Masyarakat Desa Di Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah. Jurnal Pengabdian Hukum, 1(2), 63–72.
Kusumadewi, Y., & Sharon, G. (2022). Hukum perlindungan konsumen.
- Downloads
- Published
- 2026-11-04
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Albet Maulana Rahmawan, Karina Naira Ozora, Shafa Marwa Alfa Putri, Az Zahra Adung, IMPLEMENTASI PRINSIP ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE (ESG) TERHADAP DOKTRIN BUSINESS JUDGMENT RULE DIREKSI KORPORASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Akhyal, Dhini Adhilni, Ridwan, Lutfi, Hikmatullah S.HI.,M.Sy, ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Indah Salsabilla Sari, Ujang Charda, Sri Nurchayani, Tindak Pidana Tanpa Hak Menerima, Menyerahkan, Menguasai, Membawa, dan Menyimpan Senjata Api dan Amunisi Dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 06-K/PM.I-05/AD/II/2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nurmalasari, Sulkiah Hendrawati, Wahyudi, ANALISIS YURIDIS PUTUSAN GUGATAN SEDERHANA PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) TANPA ADANYA PENGGANTIAN KERUGIAN MATERIIL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1/PDT.G.S/2026/PN.RKB) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nabil Almahdy Raihan, Kartika Dwi Arianto, VISUM ET REPERTUM SEBAGAI DASAR YURIDIS PENGABULAN GUGATAN CERAI AKIBAT KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA: KAJIAN NORMATIF TERHADAP UU PKDRT DAN KHI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Faiz Zaki Wachid, Nabila Aurellia Luna Azzahra, KEDUDUKAN KEPONAKAN SEBAGAI AHLI WARIS KEPURUSA DAN HAK JANDA ATAS HASIL HARTA PENINGGALAN DALAM HUKUM WARIS ADAT BALI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 658 K/PDT/2017) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fid'a Rosin Muslim, Wilma Silalahi, AKUNTABILITAS APARAT KEAMANAN DALAM PENANGANAN KONFLIK BERSENJATA NON-INTERNASIONAL DI PAPUA: KAJIAN YURIDIS PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN HAK ASASI MANUSIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dwi Ajeng Sri Haryanto, Joksan Benu, Erwin Syah, BATASAN KEDUDUKAN HUKUM AKTIF ANGGOTA TNI/POLRI DALAM JABATAN PUBLIK: ANALISIS FILOSOFIS PASKA-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 114/PUU-XXIII/2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nikita Kirani, Noveril Kezia, Glenn Nova Susanto, Putri Maulida Arta, Octa Khairunnisa, Pancasila Sebagai Paradigma Politik Hukum Pidana Nasional: Rekonstruksi Pemidanaan dalam KUHP Nasional , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muh. Adnan, Muhammad Syafhan Anshari, Kurniati, PROBLEMATIKA TANAH WAKAF TANPA LEGALITAS DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.